NEWSREAL.ID, JAKARTA- Partai Nasdem memperingatkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah berpotensi menimbulkan kebuntuan atau deadlock konstitusional.
Hal ini disampaikan oleh Anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (1/7).
Lestari menilai putusan tersebut bertentangan dengan sejumlah putusan MK sebelumnya, serta dianggap menabrak prinsip dasar hukum tata negara. Ia menyoroti bahwa MK telah melangkahi kewenangan legislatif dengan mengatur hal yang seharusnya menjadi ranah DPR RI dan pemerintah, khususnya dalam konteks open legal policy.
“Jika putusan ini dijalankan, justru akan menimbulkan pelanggaran terhadap konstitusi, terutama Pasal 22E UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD,” tegas Lestari.
Ia menilai bahwa jika pemilu DPRD tidak dilaksanakan serentak setelah masa jabatan lima tahun berakhir, maka akan terjadi pelanggaran konstitusional yang serius.
Negative Legislator
Lestari juga menuduh MK telah bertindak sebagai negative legislator, padahal posisi tersebut bukan merupakan kewenangan MK dalam sistem hukum demokratis. Ia menyayangkan absennya pendekatan moral dalam interpretasi hukum yang dilakukan oleh para hakim konstitusi.
Selain itu, Nasdem menilai putusan tersebut melanggar prinsip kepastian hukum karena bertentangan dengan putusan-putusan sebelumnya dan menunjukkan inkonsistensi. “Hukum yang tidak konsisten akan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan menciptakan instabilitas hukum,” ujarnya.
Untuk itu, Nasdem mendesak DPR RI agar segera meminta penjelasan resmi dari MK serta menertibkan cara pandang MK dalam menafsirkan norma konstitusi. Partai tersebut juga menekankan pentingnya menjaga ketaatan terhadap UUD 1945 guna menghindari krisis konstitusi yang berkepanjangan.
“Jalan keluarnya adalah mengembalikan semua pada perintah konstitusi bahwa pemilu legislatif dan presiden wajib dilaksanakan setiap lima tahun sekali,” pungkas Lestari. (tb)
MBG Berdampak baik bagi Ekonomi Masyarakat, Ini Penilaian Gubernur Lemhanas
JAKARTA,newsreal.id – Program makan bergizi gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah menuai reaksi pro dan kontra. Seperti yang disampaikan oleh Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace...
PDIP Desak PBB Lebih Tegas ke Israel Usai Delapan Prajurit TNI Jadi Korban di Lebanon
NEWSREAL.ID, JAKARTA- PDI Perjuangan (PDIP) menilai insiden yang menimpa delapan prajurit TNI di Lebanon harus menjadi momentum bagi PBB untuk bersikap lebih tegas terhadap Israel....
DPR Dorong Perlindungan Pekerja Kreatif, Kasus Amsal Jadi Sorotan
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Anggota Komisi VII DPR RI, Siti Mukaromah mendorong kementerian-kementerian strategis untuk berkolaborasi dalam memberikan perlindungan bagi pekerja kreatif, menyusul kasus yang menimpa videografer...
Andrie Yunus Masih Dirawat Intensif, Kontras: Kondisi Belum Stabil
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Ketua Badan Pengurus Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Indria Fernida, mengungkapkan kondisi Andrie Yunus yang menjadi korban penyiraman air...
DPR Usul Pelanggaran THR Dijerat Pidana, Bukan Sekadar Sanksi Administratif
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mendorong pelanggaran pembayaran tunjangan hari raya (THR) oleh perusahaan agar dipertimbangkan masuk ranah pidana, tidak lagi...
Prabowo-Megawati Bertemu Dua Jam di Istana, Bahas Isu Strategis hingga Geopolitik
NEWSREAL.ID, JAKARTA– Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri di Istana Merdeka, Kamis (19/3). Pertemuan yang berlangsung lebih dari dua jam itu...
PKS Jateng Buka Sembilan Posko Mudik
NEWSREAL.ID, SEMARANG- PKS Jawa Tengah menyiapkan sembilan posko mudik Lebaran 2026 yang tersebar di sejumlah titik strategis. Posko ini disiapkan buat bantu pemudik yang melintas...
Megawati Pilih DPP PDIP untuk Open House Lebaran
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, akan menggelar open house Lebaran Idulfitri tahun ini di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta. Baca Juga Konsolidasi...
Kasus Bupati Cilacap, Cak Imin Ingatkan Kepala Daerah PKB: Jangan Dekati Korupsi
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kasus korupsi yang menjerat Bupati Cilacap menjadi peringatan keras di internal Partai Kebangkitan Bangsa. Ketua Umum PKB Cak Imin meminta seluruh kepala daerah...
RUU Hak Cipta Disiapkan DPR, Karya Jurnalistik Bakal Punya Royalti
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Karya jurnalistik tak lagi bisa sembarangan disadur atau disebarluaskan tanpa izin. DPR tengah menyiapkan revisi Undang-Undang Hak Cipta yang bakal memberi perlindungan sekaligus...
Haji 2026 Ditunda karena Perang? DPR: Belum Ada Pengumuman dari Arab Saudi
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kabar soal kemungkinan ibadah haji 2026 ditunda gara-gara situasi panas di Timur Tengah sempat bikin banyak calon jemaah deg-degan. Tapi sampai sekarang, pemerintah...
DPR Gas Pembahasan 5 RUU, Mulai dari PPRT sampai Perampasan Aset
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Menjelang libur panjang Idulfitri 2026, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tancap gas menyelesaikan sejumlah rancangan undang-undang. Total ada lima RUU yang kini dikebut...
