NEWSREAL.ID, JAKARTA- Partai Nasdem memperingatkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah berpotensi menimbulkan kebuntuan atau deadlock konstitusional.
Hal ini disampaikan oleh Anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (1/7).
Lestari menilai putusan tersebut bertentangan dengan sejumlah putusan MK sebelumnya, serta dianggap menabrak prinsip dasar hukum tata negara. Ia menyoroti bahwa MK telah melangkahi kewenangan legislatif dengan mengatur hal yang seharusnya menjadi ranah DPR RI dan pemerintah, khususnya dalam konteks open legal policy.
“Jika putusan ini dijalankan, justru akan menimbulkan pelanggaran terhadap konstitusi, terutama Pasal 22E UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD,” tegas Lestari.
Ia menilai bahwa jika pemilu DPRD tidak dilaksanakan serentak setelah masa jabatan lima tahun berakhir, maka akan terjadi pelanggaran konstitusional yang serius.
Negative Legislator
Lestari juga menuduh MK telah bertindak sebagai negative legislator, padahal posisi tersebut bukan merupakan kewenangan MK dalam sistem hukum demokratis. Ia menyayangkan absennya pendekatan moral dalam interpretasi hukum yang dilakukan oleh para hakim konstitusi.
Selain itu, Nasdem menilai putusan tersebut melanggar prinsip kepastian hukum karena bertentangan dengan putusan-putusan sebelumnya dan menunjukkan inkonsistensi. “Hukum yang tidak konsisten akan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan menciptakan instabilitas hukum,” ujarnya.
Untuk itu, Nasdem mendesak DPR RI agar segera meminta penjelasan resmi dari MK serta menertibkan cara pandang MK dalam menafsirkan norma konstitusi. Partai tersebut juga menekankan pentingnya menjaga ketaatan terhadap UUD 1945 guna menghindari krisis konstitusi yang berkepanjangan.
“Jalan keluarnya adalah mengembalikan semua pada perintah konstitusi bahwa pemilu legislatif dan presiden wajib dilaksanakan setiap lima tahun sekali,” pungkas Lestari. (tb)
Berdiskusi dengan Duta Mario Ignacio, Stafsus Menag Gugun Gumilar Perkuat Hubungan Indonesia-Chili
JAKARTA,NEWSREAL.id – Hubungan Indonesia–Chili semakin dipererat secara harmonis. Sebuah pertemuan hangat dan akrab berlangsung antara Mario Ignacio Artaza Loyola, Duta Besar Chili untuk Indonesia, ASEAN,...
Serangan Terstruktur dan Masiv Diarahkan ke Prabowo, Ini Kata Pengamat Intelejen
Serangan kepada Prabowo Subianto dilihat di berbagai platform digital seperti Facebook, X, YouTube, Instagram, hingga Threads. Pemerintah diminta waspada terhadap serangan modern ini. Amir Hamzah menyebut operasi semacam itu dikenal sebagai psychological operation atau psyops digital.
Keterwakilan Perempuan Minimal 30 Persen! Ormas G-Nesia : Keputusan MK Wajib Didukung
JAKARTA,NEWSREAL.id– Mahkamah Konstitusi menyatakan partai politik dapat digugurkan atau tidak diikutsertakan dalam pemilu di daerah pemilihan tertentu apabila tidak memenuhi kuota caleg perempuan sebesar 30...
Kurban Presiden Pakai APBN, Stafsus Menang :Sah Secara Agama dan Hukum Negara
JAKARTA,NEWSREAL.id – Program bantuan hewan kurban Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan viral di medsos belakangan ini, bukan sesuatu...
Danantara Disorot, Proyek Perkampungan Haji di Mekkah Belum Tunjukkan Progres Nyata
JAKARTA,NEWSREAL.id – Ketua Umum Relawan Pemenangan Prabowo– Gibran saat Pilpres 2024 Logis 08, Anshar Ilo menyoroti belum terlihatnya perkembangan yang signifikan terkait realisasi proyek Perkampungan...
Cerita Hercules Pada HUT GRIB JAYA, DItawari Uang Setengah Triliun Agar Tak Dukung Prabwo
JAKARTA – Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB ) Jaya merayakan ulang tahun ke-15 nya, Minggu (10/5/2026). Puncak peringatan milad ormas terbesar di Indonesia ini...
Marahnya JK, Hingga Sebut-sebut Termul
JAKARTA, newsreal.id – Nada tinggi Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) terdengar di hadapan wartawan saat jumpa pers di kediamannya, Jakarta...
MBG Berdampak baik bagi Ekonomi Masyarakat, Ini Penilaian Gubernur Lemhanas
JAKARTA,newsreal.id – Program makan bergizi gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah menuai reaksi pro dan kontra. Seperti yang disampaikan oleh Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace...
PDIP Desak PBB Lebih Tegas ke Israel Usai Delapan Prajurit TNI Jadi Korban di Lebanon
NEWSREAL.ID, JAKARTA- PDI Perjuangan (PDIP) menilai insiden yang menimpa delapan prajurit TNI di Lebanon harus menjadi momentum bagi PBB untuk bersikap lebih tegas terhadap Israel....
DPR Dorong Perlindungan Pekerja Kreatif, Kasus Amsal Jadi Sorotan
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Anggota Komisi VII DPR RI, Siti Mukaromah mendorong kementerian-kementerian strategis untuk berkolaborasi dalam memberikan perlindungan bagi pekerja kreatif, menyusul kasus yang menimpa videografer...
Andrie Yunus Masih Dirawat Intensif, Kontras: Kondisi Belum Stabil
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Ketua Badan Pengurus Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Indria Fernida, mengungkapkan kondisi Andrie Yunus yang menjadi korban penyiraman air...
DPR Usul Pelanggaran THR Dijerat Pidana, Bukan Sekadar Sanksi Administratif
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mendorong pelanggaran pembayaran tunjangan hari raya (THR) oleh perusahaan agar dipertimbangkan masuk ranah pidana, tidak lagi...
