NEWSREAL.ID, JAKARTA- Presiden RI Prabowo Subianto mengajukan pemberian amnesti untuk Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan abolisi untuk mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong.
Keduanya merupakan terdakwa dalam kasus dugaan korupsi. Meski sama-sama bentuk pengampunan negara, amnesti dan abolisi memiliki perbedaan hukum yang signifikan.
Usulan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam konferensi pers di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (31/7) malam. Presiden Prabowo, menurut Dasco, telah mengirim surat resmi kepada DPR RI untuk meminta persetujuan atas keputusan pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong.
“Presiden mengajukan dua permohonan, masing-masing amnesti untuk Hasto Kristiyanto dan abolisi untuk Thomas Trikasih Lembong,” ujar Dasco.
Keduanya merupakan bentuk pengampunan negara yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 dan diperkuat melalui Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954. Namun, secara implementasi, keduanya memiliki perbedaan mendasar.
Amnesti adalah pengampunan pidana yang diberikan kepada individu atau kelompok, yang menghapus seluruh akibat hukum dari perbuatan pidana tertentu. Dalam kasus Hasto Kristiyanto, amnesti berarti menghapus hukuman pidana yang telah dijatuhkan kepadanya.
Keputusan Politik
Sementara itu, abolisi merupakan keputusan politik untuk menghentikan proses hukum terhadap seseorang sebelum ada putusan pengadilan. Dalam hal ini, Tom Lembong diusulkan untuk mendapat abolisi agar penuntutan terhadapnya dihentikan.
Menurut “Kamus Hukum” karya Marwan dan Jimmy, amnesti menghapus akibat pemidanaan terhadap perbuatan pidana tertentu, sedangkan abolisi menghapus penuntutan hukum terhadap seseorang, bahkan jika proses hukumnya masih berlangsung.
Pemberian amnesti dan abolisi merupakan hak prerogatif Presiden, namun tetap membutuhkan persetujuan DPR RI dan pertimbangan dari Mahkamah Agung.
Dengan usulan tersebut, pemerintah berharap proses hukum terhadap dua tokoh nasional itu dapat diselesaikan melalui jalur konstitusional. Kini, bola panas berada di tangan DPR untuk memutuskan apakah kedua pengampunan ini akan disetujui atau ditolak. (tb)
Dalam Sejarah Dugaan Penyadapan Terungkap, Ketum G-Nesia: Jangan Korbankan Kepercayaan Publik Terhadap Polri
JAKARTA,NEWSREAL.ID – Ketua Umum Gen Emas Indonesia (G-Nesia), Diah Warih Anjari atau yang akrab disapa Diwa, menilai pengungkapan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah...
Diusulkan, TGPF soal penggeledahan Ponpes Sukoharjo
JAKARTA,NEWSREAL.ID– Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mengusulkan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) independen untuk mencari titik terang terkait penggeledahan di Pondok Pesantren (Ponpes)...
Komnas HAM Desak Pemulihan Psikologis Santriwati Pesantren Sukoharjo
JAKARTA,NEWSREAL.ID – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta pemulihan psikologis bagi santriwati, ustazah, dan balita yang diduga mengalami trauma akibat penggeledahan aparat di...
243 Orang dan 13 Korporasi jadi Tersangka Karhutla, Ini Penjelasan Kapolri
JAKARTA,NEWSREAL.ID– Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Suyudi Ario Seto mengungkapkan sebanyak 243 orang dan 13 korporasi menjadi tersangka dalam kasus kebakaran hutan...
Heboh Temuan Ombusmand RI di Lapas Cibinong, Diah Warih: Keadilan Tak Boleh Mengenal Kasta di Balik Jeruji
JAKARTA,NEWSREAL.ID — Keadilan tidak boleh mengenal kasta, termasuk di balik jeruji besi. Prinsip itulah yang ditegaskan Founder Diwa Foundation Diah Warih Anjari dalam menyoroti hasil...
Temuan Ombudsman dan Kementerian Imipas di Lapas Cibinong Berbeda, Komisi XIII : Harus Diusut Tuntas
JAKARTA,NEWSREAL.ID — Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso meminta perbedaan hasil pemeriksaan Ombudsman RI dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) di Lapas Kelas...
Terkait Proyek Dinas PUTR, KPK Gelar OTT Bupati Bolaang Mongondow Utara
JAKARTA,NEWSREAL.ID– Bupati Bolaang Mongondow Utara Sirajudin Lasena menjadi bupati yang ditarget Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkini. Sirajudin terkait dugaan korupsi...
Tersangka Kasus Pedagang Cermin Tewas di Pejompongan Ditetapkan, Diwa: Isu Anggota GRIB Terlibat Hoaks
JAKARTA,NEWSREAL.ID — Misteri kasus meninggalnya pedagang cermin di kawasan Pejompongan memasuki babak baru. Kepolisian telah menetapkan tersangka dalam perkara tersebut. Perkembangan ini sekaligus menjadi penegasan...
Polisi Tetapkan 3 Tersangka Kasus Tewasnya Pedagang Cermin di Pejompongan
JAKARTA,NEWSREAL.ID — Polisi menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan kekerasan yang menyebabkan tewasnya pedagang cermin Bambang Setiawan (59) di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat....
Polri Ungkap 72 Tersangka Karhutla, Ditangani Sembilan Polda
JAKARTA,NEWSREAL.ID — Jajaran Polri telah menerbitkan 89 laporan polisi terkait dugaan tindak pidana karhutla di sembilan Polda, yakni Polda Riau, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jambi,...
Tangis Pilu Anak Terduga Pencuri Ayam yang Tewas Dikeroyok Massa di Tabanan
TABANAN, NEWSREAL.com-Suara tangis seorang bocah perempuan yang terus memanggil ayahnya menjadi potret paling memilukan dari peristiwa pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial KD di Banjar Dinas...
DPR Desak Pengusutan Tuntas Dugaan Penyekapan oleh Oknum Polisi di Jateng
JAKARTA, NEWSREAL.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI soroti kasus dugaan penyekapan dan penyiksaan terhadap seorang perempuan berinisial M (30), warga Cirebon, Jawa Barat (Jabar)....
