Prabowo: Tuntutan 17+8 Ada yang Masuk Akal, Ada yang Musti Dirundingkan

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Presiden RI Prabowo Subianto akhirnya buka suara soal daftar tuntutan 17+8 yang mengemuka pasca demonstrasi besar akhir Agustus lalu. Menurutnya, sebagian poin tuntutan itu memang wajar dan bisa diterima, tapi sebagian lainnya masih perlu dibicarakan lebih dalam lewat jalur perundingan.

“Sebagian masuk akal, sebagian kita bisa berunding, kita bisa berdebat. Banyak yang normatif dan bisa dibicarakan dengan baik,” kata Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, akhir pekan lalu, dilansir dari berbagai sumber.

Salah satu tuntutan yang disorot publik adalah desakan membentuk tim investigasi independen atas kasus tewasnya Affan Kurniawan (21), driver ojek online yang terlindas kendaraan taktis polisi. Prabowo menganggap desakan itu realistis dan bisa ditindaklanjuti.

“Saya kira kalau tim investigasi independen ini masuk akal. Saya kira bisa dibicarakan, nanti kita lihat bentuknya seperti apa,” ujarnya. Namun, tidak semua tuntutan bisa serta-merta dipenuhi. Terkait desakan menarik militer dari pengamanan sipil, Prabowo menyebut hal itu masih debatable.

Menurutnya, peran TNI memang diamanatkan UUD untuk menjaga rakyat dari berbagai ancaman, termasuk terorisme maupun aksi anarkis. “Kalau ada kerusuhan, pembakaran, itu ancaman terhadap rakyat. Masa TNI ditarik? Itu masih bisa diperdebatkan. Tapi saya akan melaksanakan tugas sesuai konstitusi,” tegasnya.

Bertindak Profesional

Prabowo juga menyinggung soal sikap aparat di lapangan. Ia menekankan bahwa polisi maupun TNI wajib bertindak proporsional. Bila ada yang melampaui batas, kata dia, harus ada konsekuensi hukum maupun etik.

“Semua petugas harus bertindak proporsional. Kalau tidak, mereka juga harus bertanggung jawab. Faktanya ada yang sudah ditindak, diinvestigasi, bahkan diberhentikan,” ujarnya.

Meski memberi ruang pada kebebasan berekspresi, Prabowo mengingatkan agar demonstrasi dilakukan secara damai. Ia menyesalkan adanya aksi anarkis di sejumlah daerah, termasuk insiden kebakaran gedung DPRD Makassar yang menewaskan seorang ASN.

“Gerakan bakar-bakar ini membahayakan. Di Makassar ada empat orang ASN yang meninggal akibat kebakaran. Itu ancaman nyata terhadap nyawa orang lain,” kata Prabowo.

Presiden menegaskan, pemerintah siap membuka ruang dialog dengan masyarakat terkait tuntutan 17+8. Namun, ia menggarisbawahi bahwa ekspresi demokrasi seharusnya tidak mengorbankan keamanan dan keselamatan publik. (tb)