Sinergi BGN dan Kemenkop, Kopdes Merah Putih Siap Pasok Dapur MBG

NEWSREAL.ID, BEKASI- Badan Gizi Nasional (BGN) menggandeng Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih sebagai agregator atau sistem pendukung utama dalam rantai pasok Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, koperasi akan berperan penting dalam mengoordinasikan pasokan bahan pangan dari petani, peternak, dan nelayan agar kebutuhan dapur MBG terpenuhi secara berkelanjutan.

“SPPG itu akan membentuk demand, menciptakan pasar baru. Ada new emerging market dan menjamin pembelian mitra Badan Gizi. Jadi kalau bisa, koperasi-koperasi ini ada di setiap desa untuk menjadi agregator,” ujar Dadan saat ditemui di Bekasi, Jawa Barat, Jumat (17/10).

Menurut Dadan, pola tersebut akan membantu desa mengelola suplai pangan secara terencana. Misalnya, penanaman dan produksi hasil pertanian bisa dijadwalkan agar ketersediaan bahan baku selalu stabil di koperasi.

“Koperasi yang akan mengoordinir petani, peternak, dan nelayan untuk menanam dan memproduksi sesuai jadwal. Seluruh hasilnya nanti dikumpulkan di koperasi, lalu SPPG membeli ke koperasi tersebut,” katanya.

Sebagai ilustrasi, satu unit SPPG rata-rata membutuhkan sekitar 5 ton beras per bulan untuk menjalankan program MBG. Dengan peran Kopdes Merah Putih sebagai offtaker hasil pertanian lokal, dapur-dapur MBG akan terbantu dari sisi ketersediaan dan distribusi bahan pangan.

“Kita akan bangun ekosistem bersama antara BGN dan koperasi agar rantai pasok pangan untuk MBG berjalan efisien dan berkelanjutan,” tambah Dadan.

Model Nyata

Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantono mendukung langkah tersebut dan menilai sinergi ini menjadi model nyata pemberdayaan ekonomi desa sekaligus mendukung program prioritas nasional.

“Harapannya Koperasi Desa/Kelurahan bisa menjadi pemasok kebutuhan dapur-dapur SPPG di bawah Badan Gizi Nasional,” kata Ferry.

Sebagai payung hukum, kerja sama ini diperkuat dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Kopdes/Kelurahan Merah Putih yang melibatkan 18 kementerian/lembaga, serta Perpres Nomor 9 Tahun 2025 tentang pembentukan Satgas Percepatan Kopdes/Kelurahan Merah Putih.

Melalui kebijakan tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM berhasil melegalisasi dan meluncurkan 80 ribu Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia sebagai fondasi ekonomi desa yang terintegrasi dengan program nasional MBG. (ct)