Mobile Swipe Up
Tutup
Scroll untuk melanjutkan membaca
Politik

DPR Siapkan Omnibus Law Pemilu: Satu Payung Hukum untuk Pemilu, Pilkada, dan Parpol

Tim Redaksi, Admin
Kamis, 13 November 2025 14:21 WIB
DPR Siapkan Omnibus Law Pemilu: Satu Payung Hukum untuk Pemilu, Pilkada, dan Parpol
NEWSREAL.ID - RAPAT EVALUASI: Komisi II DPR RI menggelar rapat evaluasi prolegnas perubahan kedua 2025, beberapa waktu lalu. (Foto: Ist)

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi II DPR RI tengah menyiapkan langkah besar dalam sistem politik Indonesia. Lewat rencana omnibus law Pemilu, parlemen berencana menyatukan tiga undang-undang sekaligus, UU Pemilu, UU Partai Politik, dan UU Pilkada dalam satu regulasi terpadu yang akan mulai dibahas pada 2026 mendatang.

Wakil Ketua Komisi II DPR, Zulfikar Arse Sadikin menjelaskan, hasil evaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Perubahan Kedua 2025 menyepakati penyusunan RUU Kodifikasi Pemilu atau omnibus law.

“Kita memasukkan dua pemilihan, satu Undang-Undang Pilkada dan satu Undang-Undang Partai Politik,” ujar Arse di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/11). Menurutnya, penyatuan tiga regulasi ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan tidak ada lagi pemisahan rezim antara pemilu nasional dan pemilihan kepala daerah.

Rezim Pemilu

“Alasan utamanya, kita mengikuti putusan MK bahwa rezim pemilu hanya satu. Tidak ada lagi rezim lain. Pilkada menjadi bagian dari rezim pemilu,” jelasnya. Langkah tersebut sekaligus akan merevisi sejumlah aturan penting dalam sistem kepemiluan, termasuk ambang batas pencalonan presiden, ambang batas parlemen, hingga mekanisme penyelenggaraan pemilu serentak nasional dan daerah.

Zulfikar menambahkan, pembahasan RUU Omnibus Law Pemilu akan dimulai awal 2026 dengan membentuk Panitia Kerja (Panja) lintas komisi. DPR menargetkan rancangan undang-undang ini dapat rampung sebelum proses perekrutan penyelenggara pemilu yang dijadwalkan berlangsung pada akhir tahun yang sama.

“Omnibus law RUU Pemilu ini nanti akan disepakati sebagai usul inisiatif DPR dan dibahas melalui Panitia Khusus (Pansus). Kita ingin pembahasan bisa selesai sebelum pertengahan tahun,” ujarnya optimistis.

Dengan penyatuan tiga payung hukum ini, DPR berharap pelaksanaan pemilu ke depan menjadi lebih sederhana, efisien, dan konsisten dengan prinsip keserentakan nasional serta integritas penyelenggaraan demokrasi di Indonesia. (ct)

Berita Terbaru

Marahnya JK, Hingga Sebut-sebut Termul

JAKARTA, newsreal.id – Nada tinggi Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) terdengar di hadapan wartawan saat jumpa pers di kediamannya, Jakarta...

MBG Berdampak baik bagi Ekonomi Masyarakat, Ini Penilaian Gubernur Lemhanas

JAKARTA,newsreal.id – Program makan bergizi gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah menuai reaksi pro dan kontra. Seperti yang disampaikan oleh Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace...

PDIP Desak PBB Lebih Tegas ke Israel Usai Delapan Prajurit TNI Jadi Korban di Lebanon

NEWSREAL.ID, JAKARTA- PDI Perjuangan (PDIP) menilai insiden yang menimpa delapan prajurit TNI di Lebanon harus menjadi momentum bagi PBB untuk bersikap lebih tegas terhadap Israel....

DPR Dorong Perlindungan Pekerja Kreatif, Kasus Amsal Jadi Sorotan

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Anggota Komisi VII DPR RI, Siti Mukaromah mendorong kementerian-kementerian strategis untuk berkolaborasi dalam memberikan perlindungan bagi pekerja kreatif, menyusul kasus yang menimpa videografer...

Andrie Yunus Masih Dirawat Intensif, Kontras: Kondisi Belum Stabil

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Ketua Badan Pengurus Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Indria Fernida, mengungkapkan kondisi Andrie Yunus yang menjadi korban penyiraman air...

DPR Usul Pelanggaran THR Dijerat Pidana, Bukan Sekadar Sanksi Administratif

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mendorong pelanggaran pembayaran tunjangan hari raya (THR) oleh perusahaan agar dipertimbangkan masuk ranah pidana, tidak lagi...

Prabowo-Megawati Bertemu Dua Jam di Istana, Bahas Isu Strategis hingga Geopolitik

NEWSREAL.ID, JAKARTA– Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri di Istana Merdeka, Kamis (19/3). Pertemuan yang berlangsung lebih dari dua jam itu...

PKS Jateng Buka Sembilan Posko Mudik

NEWSREAL.ID, SEMARANG- PKS Jawa Tengah menyiapkan sembilan posko mudik Lebaran 2026 yang tersebar di sejumlah titik strategis. Posko ini disiapkan buat bantu pemudik yang melintas...

Megawati Pilih DPP PDIP untuk Open House Lebaran

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, akan menggelar open house Lebaran Idulfitri tahun ini di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta. Baca Juga FX...

Kasus Bupati Cilacap, Cak Imin Ingatkan Kepala Daerah PKB: Jangan Dekati Korupsi

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kasus korupsi yang menjerat Bupati Cilacap menjadi peringatan keras di internal Partai Kebangkitan Bangsa. Ketua Umum PKB Cak Imin meminta seluruh kepala daerah...

RUU Hak Cipta Disiapkan DPR, Karya Jurnalistik Bakal Punya Royalti

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Karya jurnalistik tak lagi bisa sembarangan disadur atau disebarluaskan tanpa izin. DPR tengah menyiapkan revisi Undang-Undang Hak Cipta yang bakal memberi perlindungan sekaligus...

Haji 2026 Ditunda karena Perang? DPR: Belum Ada Pengumuman dari Arab Saudi

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kabar soal kemungkinan ibadah haji 2026 ditunda gara-gara situasi panas di Timur Tengah sempat bikin banyak calon jemaah deg-degan. Tapi sampai sekarang, pemerintah...

Leave a comment