Politik

DPR Siapkan Omnibus Law Pemilu: Satu Payung Hukum untuk Pemilu, Pilkada, dan Parpol

Tim Redaksi, Admin
Kamis, 13 November 2025 14:21 WIB
DPR Siapkan Omnibus Law Pemilu: Satu Payung Hukum untuk Pemilu, Pilkada, dan Parpol
NEWSREAL.ID - RAPAT EVALUASI: Komisi II DPR RI menggelar rapat evaluasi prolegnas perubahan kedua 2025, beberapa waktu lalu. (Foto: Ist)

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi II DPR RI tengah menyiapkan langkah besar dalam sistem politik Indonesia. Lewat rencana omnibus law Pemilu, parlemen berencana menyatukan tiga undang-undang sekaligus, UU Pemilu, UU Partai Politik, dan UU Pilkada dalam satu regulasi terpadu yang akan mulai dibahas pada 2026 mendatang.

Wakil Ketua Komisi II DPR, Zulfikar Arse Sadikin menjelaskan, hasil evaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Perubahan Kedua 2025 menyepakati penyusunan RUU Kodifikasi Pemilu atau omnibus law.

“Kita memasukkan dua pemilihan, satu Undang-Undang Pilkada dan satu Undang-Undang Partai Politik,” ujar Arse di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/11). Menurutnya, penyatuan tiga regulasi ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan tidak ada lagi pemisahan rezim antara pemilu nasional dan pemilihan kepala daerah.

Rezim Pemilu

“Alasan utamanya, kita mengikuti putusan MK bahwa rezim pemilu hanya satu. Tidak ada lagi rezim lain. Pilkada menjadi bagian dari rezim pemilu,” jelasnya. Langkah tersebut sekaligus akan merevisi sejumlah aturan penting dalam sistem kepemiluan, termasuk ambang batas pencalonan presiden, ambang batas parlemen, hingga mekanisme penyelenggaraan pemilu serentak nasional dan daerah.

Zulfikar menambahkan, pembahasan RUU Omnibus Law Pemilu akan dimulai awal 2026 dengan membentuk Panitia Kerja (Panja) lintas komisi. DPR menargetkan rancangan undang-undang ini dapat rampung sebelum proses perekrutan penyelenggara pemilu yang dijadwalkan berlangsung pada akhir tahun yang sama.

“Omnibus law RUU Pemilu ini nanti akan disepakati sebagai usul inisiatif DPR dan dibahas melalui Panitia Khusus (Pansus). Kita ingin pembahasan bisa selesai sebelum pertengahan tahun,” ujarnya optimistis.

Dengan penyatuan tiga payung hukum ini, DPR berharap pelaksanaan pemilu ke depan menjadi lebih sederhana, efisien, dan konsisten dengan prinsip keserentakan nasional serta integritas penyelenggaraan demokrasi di Indonesia. (ct)

Berita Terbaru

Berdiskusi dengan Duta Mario Ignacio, Stafsus Menag Gugun Gumilar Perkuat Hubungan Indonesia-Chili

JAKARTA,NEWSREAL.id – Hubungan Indonesia–Chili semakin dipererat secara harmonis. Sebuah pertemuan hangat dan akrab berlangsung antara Mario Ignacio Artaza Loyola, Duta Besar Chili untuk Indonesia, ASEAN,...

Serangan Terstruktur dan Masiv Diarahkan ke Prabowo, Ini Kata Pengamat Intelejen

Serangan kepada Prabowo Subianto dilihat di berbagai platform digital seperti Facebook, X, YouTube, Instagram, hingga Threads. Pemerintah diminta waspada terhadap serangan modern ini. Amir Hamzah menyebut operasi semacam itu dikenal sebagai psychological operation atau psyops digital.

Keterwakilan Perempuan Minimal 30 Persen! Ormas G-Nesia : Keputusan MK Wajib Didukung

JAKARTA,NEWSREAL.id– Mahkamah Konstitusi menyatakan partai politik dapat digugurkan atau tidak diikutsertakan dalam pemilu di daerah pemilihan tertentu apabila tidak memenuhi kuota caleg perempuan sebesar 30...

Kurban Presiden Pakai APBN, Stafsus Menang :Sah Secara Agama dan Hukum Negara

JAKARTA,NEWSREAL.id – Program bantuan hewan kurban Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan viral di medsos belakangan ini, bukan sesuatu...

Danantara Disorot, Proyek Perkampungan Haji di Mekkah Belum Tunjukkan Progres Nyata

JAKARTA,NEWSREAL.id – Ketua Umum Relawan Pemenangan Prabowo– Gibran saat Pilpres 2024 Logis 08, Anshar Ilo menyoroti belum terlihatnya perkembangan yang signifikan terkait realisasi proyek Perkampungan...

Cerita Hercules Pada HUT GRIB JAYA, DItawari Uang Setengah Triliun Agar Tak Dukung Prabwo

JAKARTA – Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB ) Jaya merayakan ulang tahun ke-15 nya, Minggu (10/5/2026). Puncak peringatan milad ormas terbesar di Indonesia ini...

Marahnya JK, Hingga Sebut-sebut Termul

JAKARTA, newsreal.id – Nada tinggi Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) terdengar di hadapan wartawan saat jumpa pers di kediamannya, Jakarta...

MBG Berdampak baik bagi Ekonomi Masyarakat, Ini Penilaian Gubernur Lemhanas

JAKARTA,newsreal.id – Program makan bergizi gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah menuai reaksi pro dan kontra. Seperti yang disampaikan oleh Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace...

PDIP Desak PBB Lebih Tegas ke Israel Usai Delapan Prajurit TNI Jadi Korban di Lebanon

NEWSREAL.ID, JAKARTA- PDI Perjuangan (PDIP) menilai insiden yang menimpa delapan prajurit TNI di Lebanon harus menjadi momentum bagi PBB untuk bersikap lebih tegas terhadap Israel....

DPR Dorong Perlindungan Pekerja Kreatif, Kasus Amsal Jadi Sorotan

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Anggota Komisi VII DPR RI, Siti Mukaromah mendorong kementerian-kementerian strategis untuk berkolaborasi dalam memberikan perlindungan bagi pekerja kreatif, menyusul kasus yang menimpa videografer...

Andrie Yunus Masih Dirawat Intensif, Kontras: Kondisi Belum Stabil

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Ketua Badan Pengurus Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Indria Fernida, mengungkapkan kondisi Andrie Yunus yang menjadi korban penyiraman air...

DPR Usul Pelanggaran THR Dijerat Pidana, Bukan Sekadar Sanksi Administratif

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mendorong pelanggaran pembayaran tunjangan hari raya (THR) oleh perusahaan agar dipertimbangkan masuk ranah pidana, tidak lagi...

Leave a comment