Pemulihan Hak Dua Guru, DPR: Negara Tak Boleh Diam Saat Pendidik Diperlakukan Tidak Adil

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memulihkan nama baik dua guru SMAN 1 Luwu Utara mendapat apresiasi positif dari DPR. Komisi X menilai langkah tersebut bukan sekadar rehabilitasi, tapi penegasan bahwa negara wajib berdiri di sisi para pendidik yang tersandung persoalan akibat lemahnya tata kelola pendidikan di daerah.

Dua guru SMAN 1 Masamba, Abdul Muis dan Rasnal, akhirnya bisa bernapas lega. Usai menerima surat rehabilitasi langsung dari Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (13/11), dukungan terhadap keduanya juga terus berdatangan, salah satunya dari DPR RI.

Wakil Ketua Komisi X DPR Kurniasih Mufidayati mengapresiasi keputusan Presiden yang mengembalikan hak dan nama baik dua guru tersebut. Ia menyebut langkah itu sebagai sinyal kuat bahwa negara hadir melindungi pendidik dari perlakuan yang tidak adil.

“Ini bukan hanya pemulihan hak, tapi pesan penting bahwa guru tidak boleh dibiarkan menghadapi kriminalisasi atas upaya menjaga proses belajar,” kata Kurniasih di Jakarta, Jumat (14/11).

Menurutnya, kasus Abdul Muis dan Rasnal mencerminkan persoalan klasik di dunia pendidikan, terutama terkait kesejahteraan guru honorer yang masih jauh dari kata layak. Ia melihat kedua guru tersebut hanya berusaha memastikan kegiatan belajar tetap berjalan ketika guru honorer belum menerima gaji.

“Keputusan Presiden bisa jadi titik balik untuk memperkuat perlindungan bagi guru di lapangan,” ujarnya. Kurniasih juga mendorong perbaikan regulasi mengenai sumbangan pendidikan, peran komite sekolah, dan partisipasi masyarakat agar tidak menimbulkan risiko hukum bagi guru.

Perlindungan Penuh

Selama pengelolaan dana dilakukan transparan dan tanpa niat memperkaya diri, kata dia, pendidik seharusnya mendapat perlindungan penuh. Ia berharap rehabilitasi ini tidak berhenti sebagai langkah simbolik, tetapi menjadi momentum pembenahan kesejahteraan dan kepastian karier pendidik, khususnya para guru honorer.

DPR juga menekankan perlunya evaluasi tata kelola sekolah serta dukungan psikososial bagi keluarga dua guru yang telah melalui tekanan berat selama proses hukum.

Sebelumnya, Abdul Muis dan Rasnal dipecat dan divonis satu tahun penjara oleh Mahkamah Agung akibat pungutan iuran sekolah untuk membayar gaji 10 guru honorer, padahal iuran tersebut dilakukan atas persetujuan komite sekolah. Presiden kemudian memberikan rehabilitasi penuh kepada keduanya.

Menko Polhukim Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Gubernur Sulawesi Selatan wajib mengaktifkan kembali kedua guru ASN tersebut sesuai kewenangan Presiden berdasarkan Pasal 14 UUD 1945. (tb)