BGN Tegaskan MBG Tak Wajibkan Siswa Datang ke Sekolah Saat Libur

NEWSREAL.ID, JAKARTA– Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mewajibkan siswa datang ke sekolah selama masa liburan hanya untuk mengambil makanan.

Penyaluran MBG saat libur sekolah diprioritaskan bagi kelompok penerima manfaat ibu hamil, ibu menyusui, dan balita atau kelompok 3B. Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang mengatakan, penyaluran MBG bagi kelompok 3B tetap berjalan seperti biasa melalui petugas lapangan.

“Yang tidak libur atau tetap diberikan MBG adalah kelompok 3B. Penyalurannya dilakukan seperti biasa oleh petugas yang selama ini sudah berjalan,” ujar Nanik dalam keterangan resmi di Yogyakarta, Selasa (23/12).

BGN, kata Nanik, memahami bahwa pemenuhan gizi anak membutuhkan konsistensi, namun tetap mempertimbangkan kondisi libur sekolah. Oleh karena itu, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG memberikan opsi kepada sekolah penerima manfaat untuk mengajukan penyaluran MBG selama masa liburan.

Baca juga: BGN Tegaskan MBG Bukan Ladang Bisnis

Jika sekolah mengajukan permohonan tersebut, makanan akan disalurkan sesuai permintaan dalam bentuk makanan kering. Namun, BGN menegaskan tidak ada kewajiban bagi siswa untuk datang ke sekolah.

“Anak-anak tidak dipaksa datang ke sekolah. Makanan bisa diambil oleh orang tua atau keluarga. Kalau sekolah atau wali murid tidak bersedia menerima, itu juga tidak masalah. Tidak ada paksaan. Mohon jangan diplintir,” tegas Nanik.

Penghematan Anggaran

Ia juga meluruskan anggapan bahwa penyaluran MBG saat libur sekolah dilakukan untuk menghabiskan anggaran. Menurutnya, justru terjadi penghematan anggaran yang signifikan dalam pelaksanaan program tersebut.

“Justru sebaliknya, kami melakukan penghematan luar biasa. Dengan anggaran MBG tahun 2025 sebesar Rp71 triliun yang awalnya ditargetkan untuk 6 juta penerima manfaat, ternyata manfaatnya bisa dirasakan hingga 50 juta anak Indonesia dan kelompok 3B,” jelasnya.

Penghematan tersebut, lanjut Nanik, terjadi karena banyak yayasan dan mitra yang secara mandiri membangun dapur MBG, sehingga BGN tidak perlu membangun seluruh fasilitas dapur.

Baca juga: Kasus Keracunan Berulang, BGN Bekukan Puluhan Dapur MBG

Anggaran yang dikelola BGN difokuskan pada penyediaan MBG sebesar Rp15 ribu per porsi, pembayaran gaji pegawai termasuk Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), ahli gizi, serta akuntan di setiap SPPG yang jumlahnya hampir 100 ribu orang di seluruh Indonesia, serta biaya operasional lainnya.

“Data ini dapat dicek langsung ke Kementerian Keuangan,” ujarnya.  Nanik menegaskan pemerintah tetap berkomitmen memastikan seluruh anak Indonesia mendapatkan akses gizi yang layak. Ia menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto agar tidak ada satu pun anak Indonesia yang terlewat dari program MBG.

“Baik anak usia sekolah, anak jalanan, anak di pondok pesantren yang terdaftar maupun tidak terdaftar, semuanya harus mendapatkan makan bergizi gratis,” katanya.

Sementara terkait isu pemberian MBG untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas, Nanik menegaskan hal tersebut belum menjadi bagian dari program BGN. “Program itu masih menjadi wacana di Kementerian Sosial, bukan program BGN,” pungkasnya. (ct)