Yusril: PP Penugasan Polri di Jabatan Sipil Rampung Januari 2026

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemerintah menargetkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur penugasan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di luar struktur kepolisian atau jabatan sipil rampung pada Januari 2026.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra. Menurut Yusril, penyusunan PP tersebut dilakukan untuk menuntaskan persoalan hukum pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK), sekaligus merespons polemik terkait Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025.

Baca juga: Jimly Asshiddiqie Pimpin Komisi Reformasi Polri

Pemerintah memilih jalur PP karena dinilai lebih cepat dibandingkan merevisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri).

“Pemerintah saat ini fokus menyelesaikan problem pasca putusan MK dan polemik Perpol agar tidak berkembang ke mana-mana. Penyusunan PP jelas lebih cepat dibandingkan harus mengubah undang-undang,” kata Yusril dalam keterangan tertulis, Minggu (21/12/2025).

Ia menjelaskan, PP yang akan diterbitkan Presiden Prabowo Subianto tersebut nantinya mengatur secara rinci jabatan-jabatan sipil yang memiliki keterkaitan dengan tugas kepolisian dan dapat diisi oleh personel Polri.

Sesuai Ketentuan

Pengaturan ini, lanjut Yusril, sejalan dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang membuka ruang bagi prajurit TNI dan anggota Polri menduduki jabatan ASN tertentu berdasarkan ketentuan PP.

“PP ini disusun untuk melaksanakan Pasal 28 ayat (4) UU Polri, putusan MK, sekaligus Pasal 19 UU ASN,” ujarnya. Yusril menambahkan, proses perumusan PP telah dimulai sejak beberapa hari terakhir dengan melibatkan Kementerian PANRB, Kementerian Sekretariat Negara, dan Kementerian Hukum, di bawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas.

Presiden disebut telah menyetujui pengaturan penugasan anggota Polri di jabatan sipil dilakukan melalui PP. “Diharapkan paling lambat akhir Januari 2026, PP tersebut sudah dapat diselesaikan,” kata Yusril.

Baca juga: DPR Dukung Prabowo Bentuk Tim Reformasi Polri

Dalam penjelasannya, Yusril juga membandingkan dengan pengaturan jabatan personel TNI yang sudah diatur langsung dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Menurutnya, pilihan instrumen hukum tersebut merupakan kebijakan pembentuk undang-undang dan tidak menutup kemungkinan pengaturan melalui PP.

“Meski Pasal 28 ayat (4) UU Polri tidak secara eksplisit memerintahkan pengaturan lebih lanjut melalui PP, Presiden memiliki kewenangan menetapkan PP untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya,” ujarnya.

Terkait kemungkinan revisi UU Polri, Yusril menegaskan hal tersebut masih menunggu hasil kerja Komisi Percepatan Reformasi Polri yang diketuai Jimly Asshiddiqie, serta arah kebijakan Presiden setelah menerima rekomendasi dari komisi tersebut. (ct)