Polri-Kemenhub Satukan Langkah, Target Zero Over Dimensi-Over Load 2027

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Masalah kendaraan bermuatan dan berdimensi berlebih masih menjadi ancaman serius bagi keselamatan lalu lintas dan ketahanan infrastruktur jalan nasional. Untuk menjawab persoalan tersebut, Polri dan Kementerian Perhubungan memperkuat koordinasi lintas sektor.

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan komitmen bersama untuk mewujudkan kebijakan zero over dimensi dan over load (ODOL) pada tahun 2027 melalui penguatan sinergi, teknologi, dan penegakan hukum terintegrasi.

Komitmen tersebut disampaikan Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho saat menerima kunjungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub di Ruang Rapat Kakorlantas Polri, Rabu (21/1/2026).

Irjen Agus menegaskan, pelanggaran over dimensi merupakan prioritas penindakan karena berdampak langsung terhadap keselamatan pengguna jalan dan menyebabkan kerusakan infrastruktur.

“Prioritas kita jelas, zero over dimension. Karena over dimensi adalah pelanggaran serius yang berdampak langsung pada keselamatan dan infrastruktur jalan,” ujarnya.

Dalam rangka memperkuat penegakan hukum, Korlantas Polri akan menyiapkan mobil patroli kejahatan lalu lintas (Jatanlin) yang difokuskan untuk menindak kendaraan over dimensi.

“Tahun ini akan kami siapkan mobil patroli Jatanlin. Di pertengahan 2026, fokusnya mengejar dan menindak kendaraan over dimension,” kata Agus.

Selain itu, Korlantas juga tengah menguji coba penerapan sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis ETLE menggunakan drone untuk pelanggaran over dimensi.

“ETLE berbasis drone masih tahap uji coba, tetapi ke depan sangat memungkinkan digunakan untuk mendukung pengawasan pelanggaran over dimensi,” tambahnya.

Operasi Ketupat

Menjelang Operasi Ketupat 2026, Korlantas Polri juga akan menggelar Operasi Keselamatan dengan sasaran utama kendaraan angkutan umum, khususnya travel dan bus. Pemeriksaan akan dilakukan melalui check point di sejumlah titik yang disepakati bersama Kemenhub.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan menyampaikan bahwa pihaknya telah memiliki teknologi pengukuran kendaraan berbasis tiga dimensi (3D) untuk mendeteksi kendaraan over dimensi secara lebih akurat.

“Kami sudah memiliki teknologi 3D untuk mengukur kendaraan over dimensi. Saat ini juga sedang disiapkan regulasi agar seluruh kendaraan uji berkala tetap didata terlebih dahulu sebelum penegakan hukum dilakukan bersama Korlantas,” ujarnya.

Aan menambahkan, integrasi basis data kendaraan, khususnya data uji berkala, menjadi kunci penting dalam mewujudkan sistem penegakan hukum ODOL yang efektif dan terintegrasi. “Data uji berkala kami belum maksimal. Karena itu, kolaborasi dengan Polri yang memiliki basis data kendaraan sangat dibutuhkan,” katanya. (tb)