Pemprov Jateng Aktifkan Posko THR Idulfitri 2026

NEWSREAL.ID, SEMARANG- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengaktifkan Posko Tunjangan Hari Raya (THR) guna memastikan hak pekerja terpenuhi menjelang Idulfitri 2026. Pengawasan ini ditujukan untuk melindungi sekitar 2,4 juta pekerja di wilayah tersebut agar menerima THR sesuai ketentuan.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa Tengah, Ahmad Aziz, menyampaikan bahwa Posko THR beroperasi mulai 2 hingga 31 Maret 2026. Layanan dibuka di Kantor Disnakertrans Jateng serta enam Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan (Satwasker) di Semarang, Pati, Solo, Banyumas, Magelang, dan Pekalongan.

Selain layanan tatap muka pada jam kerja, pengaduan juga dapat disampaikan melalui kanal daring, yakni LaporGub, Siladu (Sistem Layanan Pengaduan Ketenagakerjaan) Kementerian Ketenagakerjaan RI, serta layanan WhatsApp khusus aduan dan konsultasi.

Aziz menegaskan, pemberian THR mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, lanjut Aziz, telah menginstruksikan agar seluruh perusahaan menunaikan kewajiban tepat waktu serta merespons keluhan pekerja secara cepat. “Prinsipnya pemerintah hadir untuk memastikan perusahaan memberikan kesejahteraan dalam konteks hari raya, yang dibayarkan sekali dalam setahun,” ujar Aziz, Rabu (4/3/2026).

Sesuai Ketentuan

Sesuai ketentuan, THR wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya. Pekerja dengan masa kerja 12 bulan atau lebih berhak menerima THR sebesar satu kali gaji. Adapun pekerja dengan masa kerja kurang dari 12 bulan menerima secara proporsional. Bahkan, pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) tetap berhak atas THR apabila hubungan kerja berakhir dalam kurun waktu 30 hari sebelum hari raya.

Berdasarkan data wajib lapor ketenagakerjaan per Februari 2026, terdapat 263.832 perusahaan di Jawa Tengah dengan total sekitar 2.497.000 pekerja yang berhak menerima THR.

Aziz mengingatkan perusahaan agar tidak melanggar aturan. Pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif mulai dari teguran lisan hingga tertulis. Jika dua nota pemeriksaan diabaikan, sanksi lanjutan dapat dijatuhkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pada 2025, tercatat sekitar 100 aduan terkait THR. Dari jumlah tersebut, 92 kasus telah diselesaikan, sementara delapan lainnya belum tuntas karena kondisi perusahaan yang mengalami persoalan seperti kepailitan. Dalam pelaksanaan pengawasan, Pemprov Jawa Tengah juga berkoordinasi dengan 35 pemerintah kabupaten/kota guna memastikan kepatuhan perusahaan di seluruh wilayah.

Sementara itu, Human Resources Development PT Selalu Cinta Indonesia, Ari Munanto, menyatakan perusahaan telah menyiapkan pembayaran THR bagi sekitar 18.000 karyawan bahkan lebih awal dari batas waktu yang ditentukan.

“Pada 5 Maret seluruh THR sudah kami siapkan untuk kurang lebih 18.000 karyawan. Untuk karyawan lama, nilainya bahkan bisa lebih dari satu kali gaji,” ujarnya. Dengan pengaktifan Posko THR ini, Pemprov Jawa Tengah berharap seluruh pekerja dapat merayakan Idulfitri dengan lebih tenang, sekaligus memastikan dunia usaha menjalankan kewajiban sesuai regulasi yang berlaku.