Perjanjian Dagang RI-AS Digugat ke PTUN, Aktivis Nilai Merugikan Indonesia

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat kembali menuai polemik. Sejumlah organisasi masyarakat sipil resmi menggugat kesepakatan tersebut ke pengadilan karena dinilai merugikan kepentingan nasional dan dibuat tanpa melibatkan publik maupun DPR.

Empat organisasi masyarakat sipil menggugat perjanjian perdagangan resiprokal Indonesia-Amerika Serikat atau The Agreement on Reciprocal Trade (ART) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Keempat organisasi tersebut yakni Center of Economic and Law Studies (Celios), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Indonesia for Global Justice (IGJ), dan Perserikatan Solidaritas Perempuan. Gugatan ini juga mendapat dukungan dari Walhi Nasional serta Trend Asia.

Gugatan didampingi tim advokat dari Celios yang terdiri dari Muhamad Saleh, Mazdan Maftukha Assyayuti, dan Yuniar Riza Hakiki. Para penggugat mempersoalkan tindakan Presiden Prabowo Subianto yang menandatangani perjanjian tersebut pada 19 Februari 2026. Mereka menilai penandatanganan itu merupakan perbuatan melawan hukum oleh pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad).

Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira menegaskan, pihaknya meminta agar perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum. “Pesannya jelas, kami meminta agar perjanjian dagang resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat dinyatakan batal demi hukum dan tidak sah,” ujar Bhima kepada wartawan di PTUN Jakarta.

Menurutnya, kesepakatan itu dinilai bersifat sepihak karena lebih banyak menuntut perubahan kebijakan domestik dari Indonesia, sementara kewajiban dari pihak Amerika Serikat dianggap sangat minim.

Tidak Transparan

Selain substansi perjanjian, Bhima juga menyoroti proses pembuatannya yang dinilai tidak transparan karena tidak melibatkan DPR maupun masyarakat. “DPR dan publik hanya menjadi penonton. Tidak pernah ada konsultasi atau persetujuan dalam perjanjian perdagangan ini,” katanya.

Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen, Nany Afrida, juga menyoroti klausul publisher right dalam perjanjian tersebut. Ia menilai aturan itu berpotensi merugikan industri media nasional, terutama terkait pembagian pendapatan dari platform digital dan kepemilikan media oleh pihak asing.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice, Rahmat Maulana mengkritik sikap DPR yang dianggap tidak cukup kritis terhadap kesepakatan tersebut.

Menurut Rahmat, konstitusi sebenarnya memberi kewenangan kepada DPR untuk menolak perjanjian perdagangan yang berpotensi merugikan kepentingan nasional.

Ia juga mengingatkan potensi dampak lingkungan dari perjanjian tersebut, khususnya terkait eksploitasi mineral kritis dan unsur tanah jarang yang disebut dapat membuka peluang eksplorasi lebih luas bagi perusahaan Amerika Serikat di Indonesia.

Para penggugat berharap PTUN Jakarta dapat membatalkan perjanjian tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap ekonomi nasional, kedaulatan kebijakan, serta pengelolaan sumber daya alam Indonesia. (tb)