NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komite Percepatan Reformasi Polri (KPRP) memastikan rekomendasi perubahan besar di tubuh Kepolisian telah rampung. Laporan tersebut rencananya akan diserahkan kepada Presiden sebelum Lebaran dan berpotensi mengubah sejumlah aturan penting, termasuk revisi Undang-Undang Polri.
Ketua KPRP, Jimly Asshidiqie, menyatakan laporan hasil kerja komitenya telah selesai dan siap diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengatakan, pihaknya kini tinggal menunggu waktu yang dijadwalkan oleh pemerintah untuk menyampaikan laporan tersebut secara resmi.
“Mudah-mudahan sebelum Lebaran sudah bisa diserahkan. Nanti akan diatur oleh Pak Mensesneg dan Pak Seskab,” kata Jimly di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (5/3/2026) dini hari.
Menurut Jimly, rekomendasi yang disusun komite berpotensi membawa perubahan signifikan pada sistem kelembagaan Kepolisian. Salah satunya melalui revisi terhadap Undang-Undang Polri.
Selain itu, sejumlah regulasi internal di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia juga diusulkan untuk diperbarui. Setidaknya ada delapan Peraturan Kepolisian (Perpol) dan 24 Peraturan Kapolri (Perkap) yang dinilai perlu direvisi.
Jadi Pegangan
“Revisi itu supaya bisa menjadi pegangan dalam menjalankan reformasi internal secara berkelanjutan dalam jangka panjang,” ujarnya. Dalam laporan tersebut, komite juga memasukkan pembahasan mengenai posisi kelembagaan Polri yang sempat memicu perdebatan publik, termasuk wacana koordinasi dengan kementerian.
Namun Jimly menegaskan istilah “di bawah menteri” tidak tepat digunakan dalam konteks tersebut. Menurutnya, seluruh lembaga negara pada dasarnya berada di bawah presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan.
“Semua lembaga itu di bawah presiden. Kalau TNI juga di bawah presiden sebagai panglima tertinggi. Jadi jangan dipahami sebagai subordinasi di bawah menteri,” jelasnya.
Komite juga memberi sinyal adanya rekomendasi mengenai pembatasan masa jabatan Kapolri serta mekanisme pengangkatannya, termasuk kemungkinan tetap memerlukan persetujuan DPR atau tidak.
Meski begitu, rincian lengkap rekomendasi tersebut belum diungkap ke publik karena terlebih dahulu akan disampaikan kepada presiden untuk diputuskan. (tb)
Dukung MBG, Kadin Apresiasi Kepemimpinan Presiden Prabowo yang Visioner
JAKARAT,NEWSREAL.id – Kalangan dunia usaha mengapresiasi agenda transformasi yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri...
Menag Usulkan Strategis terkait MBG, Ini Masukannya
JAKARTA,NEWSREAL.id- Kementerian Agama memberikan sejumlah usulan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar menyampaikan tiga usulan strategis dalam rangka peningkatan...
Diah Warih: Sudaryono Jadi Dirigen Handal untuk BGN
Jakarta,NEWSREAL.com-Diah Warih Anjari, pendiri Diwa Foundatioan, beri apresiasi atas pelantikan Dr. Sudaryono, B.Eng.,M., MBA menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Dewan Pembina Nasional (DPN) Tani...
Kebijakan Prabowo: Indonesia Terbuka bagi Investor Dunia, Kepentingan Nasional Tetap Prioritas
JAKARTA,TAPALBATAS.co-Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan luar negeri Indonesia yang tetap terbuka terhadap seluruh negara untuk menjalin kerja sama. Namun, ia menekankan setiap kemitraan harus...
Diangkat Jadi Dewan Kehormatan SBNI, Hercules: NKRI Harga Mati
JAKARTA , NEWSREAL.id– Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Rozario Marshal atau yang dikenal sebagai Hercules, kembali mendapat kepercayaan untuk mengemban peran di...
Prabowo: KDKMP Jadi Pusat Pelayanan Ekonomi Desa yang Terintegrasi
JAKARTA,NEWSREAL.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan menjadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat sekaligus mempercepat...
Belum Putuskan Pengganti Febrie, Istana Tunggu Usulan Jaksa Agung
JAKARTA,NEWSREAL.id– Soal pengganti Febrie Adriansyah, pemerintah menunggu usulan resmi dari Jaksa Agung ST Burhanuddin. Hingga saat ini, Presiden Prabowo Subianto belum dapat menerbitkan keputusan pengangkatan...
Bupati Sukoharjo Jadi Tersangka KPK, Ini Respons Gubernur Jateng Ahmad Luthfi
BATANG, NEWSREAL.id – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Sukoharjo tetap berjalan normal meski Bupati Sukoharjo Etik Suryani telah...
Instruksi Prabowo, Aparatur Negara Introspeksi dan Pemerintahan Harus Bersih dari Korupsi
JAKARTA,NEWSREAL.id – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh aparatur negara untuk melakukan introspeksi dan memperbaiki kinerja demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, serta berpihak kepada kepentingan...
Rachmat Gobel Meninggal Dunia, Indonesia Kehilangan Tokoh Pengusaha dan Politikus Nasional
JAKARTA, NEWSREAL.id– Indonesia berduka atas wafatnya pengusaha nasional sekaligus politikus Partai NasDem, Rachmat Gobel, yang meninggal dunia pada Jumat (10/7/2026) pukul 03.20 WIB di Jakarta....
Berantas Penangkapan Ikan Ilegal, KKP Tambah 10 Kapal Patroli di Laut Natuna Utara
JAKARTA, NEWSREAL.id– Pemerintah terus memperkuat pengamanan di Laut Natuna Utara dengan menambah armada kapal pengawas dan meningkatkan infrastruktur pengawasan guna mengantisipasi maraknya praktik penangkapan ikan...
Soal OTT Bupati Sukoharjo, KPK Ungkap Dugaan soal Kasus Pemerasan
JAKARTA, NEWSREAL.id– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mengungkap konstruksi awal operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. KPK sebut OTT tersebut berkaitan...
