Nasional

Reformasi Polri Mulai Difinalkan, Jimly Segera Serahkan Laporan ke Prabowo

Tim Redaksi, Admin
Sabtu, 7 Maret 2026 03:53 WIB
Reformasi Polri Mulai Difinalkan, Jimly Segera Serahkan Laporan ke Prabowo
NEWSREAL.ID - BERI KETERANGAN: Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie memberikan keterangan pers di kawasan Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu. (Foto: Ist)

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komite Percepatan Reformasi Polri (KPRP) memastikan rekomendasi perubahan besar di tubuh Kepolisian telah rampung. Laporan tersebut rencananya akan diserahkan kepada Presiden sebelum Lebaran dan berpotensi mengubah sejumlah aturan penting, termasuk revisi Undang-Undang Polri.

Ketua KPRP, Jimly Asshidiqie, menyatakan laporan hasil kerja komitenya telah selesai dan siap diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengatakan, pihaknya kini tinggal menunggu waktu yang dijadwalkan oleh pemerintah untuk menyampaikan laporan tersebut secara resmi.

“Mudah-mudahan sebelum Lebaran sudah bisa diserahkan. Nanti akan diatur oleh Pak Mensesneg dan Pak Seskab,” kata Jimly di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (5/3/2026) dini hari.

Menurut Jimly, rekomendasi yang disusun komite berpotensi membawa perubahan signifikan pada sistem kelembagaan Kepolisian. Salah satunya melalui revisi terhadap Undang-Undang Polri.

Selain itu, sejumlah regulasi internal di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia juga diusulkan untuk diperbarui. Setidaknya ada delapan Peraturan Kepolisian (Perpol) dan 24 Peraturan Kapolri (Perkap) yang dinilai perlu direvisi.

Jadi Pegangan

“Revisi itu supaya bisa menjadi pegangan dalam menjalankan reformasi internal secara berkelanjutan dalam jangka panjang,” ujarnya. Dalam laporan tersebut, komite juga memasukkan pembahasan mengenai posisi kelembagaan Polri yang sempat memicu perdebatan publik, termasuk wacana koordinasi dengan kementerian.

Namun Jimly menegaskan istilah “di bawah menteri” tidak tepat digunakan dalam konteks tersebut. Menurutnya, seluruh lembaga negara pada dasarnya berada di bawah presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan.

“Semua lembaga itu di bawah presiden. Kalau TNI juga di bawah presiden sebagai panglima tertinggi. Jadi jangan dipahami sebagai subordinasi di bawah menteri,” jelasnya.

Komite juga memberi sinyal adanya rekomendasi mengenai pembatasan masa jabatan Kapolri serta mekanisme pengangkatannya, termasuk kemungkinan tetap memerlukan persetujuan DPR atau tidak.

Meski begitu, rincian lengkap rekomendasi tersebut belum diungkap ke publik karena terlebih dahulu akan disampaikan kepada presiden untuk diputuskan. (tb)

Berita Terbaru

Kunjungi Indonesia, Presiden Jerman Dipameri Kerukunan Umat Beragama

JAKARTA,NEWSREAL.id — Indonesia menampilkan salah satu praktik baik kerukunan antar umat beragama kepada Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier dan Ibu Negara Elke Büdenbender saat...

Modernisasi Stasiun Gambir dan Penanganan Perlintasan Sebidang Fokus PT KAI

JAKARTA, NEWSREAL.id – Pengembangan sektor perkeretaapian nasional, mulai dari modernisasi stasiun hingga peningkatan keselamatan perjalanan kereta api disorot. Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian itu saat...

Harga BBM Subsidi tidak Naik, Ini Penjelasan Pertamina

JAKARTA, NEWSREAL.id – Harga BBM subsidi, yaitu Pertalite dan Biosolar, tidak mengalami perubahan. Pimpinan PT Pertamina menyatakan hal tersebut di media sosial. Baca Juga Kebakaran...

Laporan DEN, Survei MBG Tunjukkan Dampak Positif bagi UMKM

JAKARTA,NEWSREAL.id – Dewan Ekonomi Nasional (DEN) melaporkan hasil survei independen terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menunjukkan dampak positif tidak hanya terhadap pemenuhan...

Pembangunan Giant Sea Wall-Pelabuhan, Pemerintah RI Gaet Rusia

JAKARTA,NEWSREAL.id – Pemerintah RI mengkampanyekan pembangunan Giant Sea Wall yang menjadi salah satu agenda strategis nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah Indonesia juga...

Staf Khusus Menag RI di Vesak Festival 2026: Doakan Presiden Prabowo Jaga Perdamaian dan Kerukunan Bangsa

JAKARTA,NEWSREAL.id— Staf Khusus Menteri Agama RI, Gugun Gumilar mengajak seluruh umat menjaga kerukunan, persatuan, dan semangat kebangsaan. Dalam acara “Sanghadana Vesak Festival 2026” yang diselenggarakan Young...

Cetak Sejarah, Kemenag Lantik 15 Perempuan sebagai Kepala KUA

JAKARTA,NEWSREAL.id– Baru-baru ini sejarah dicatat oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Kementerian yang dipimpin Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA baru saja mengangkat belasan pejabatnya ke...

Pelaksanaan Program MBG, Presiden Prabowo : Tekankan Integritas dan Akuntabilitas

BOGOR, NEWSREAL.id – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas dan keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memastikan tidak ada ruang bagi penyimpangan...

Pimpinan BGN Diganti, Ketum G-Nesia : Program MBG Butuh Sentuhan Pemimpin Perempuan

SOLO,NEWSREAL.id – Lonceng pertanda bersih-bersih di institusi Badan Gizi Nasional (BGN) sudah dibunyikan Presiden Prabowo Subianto melalui pengumuman yang disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi...

Presiden Prabowo Benahi BGN, Ketua dan Wakil Ketua Dicopot

JAKARTA,NEWSREAL.id- Presiden Prabowo Subianto membenahi Badan Gizi Nasional. Ketua dan Wakil Ketua BGN copot dan digantikan yang baru. “Bapak presiden mengambil keputusan untuk lakukan pergantian...

Kunjungan Presiden ke Luar Negeri Dikritik, Seskab Teddy : Terpenting Hasil Konkretnya

JAKARTA,NEWSREAL.id – Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya pasang badan guna menangkis serang dari berbagai pihak terkait kunjungan Kepala Negara Bersama rombongan ke luar negeri....

12 Kloter Diberangkatkan ke Tanah Air, Kemenhaj : Zamzam sudah Disiapkan”

JAKARTA,NEWSREAL.id — Awal Juni 2026 mulai memasuki fase kepulangan gelombang pertama jamaah haji ke Tanah Air. Pemulangan dilakukan secara berjenjang melalui Bandara Internasional King Abdul...