Mobile Swipe Up
Tutup
Scroll untuk melanjutkan membaca
Nasional

Reformasi Polri Mulai Difinalkan, Jimly Segera Serahkan Laporan ke Prabowo

Tim Redaksi, Newsreal.id
Sabtu, 7 Maret 2026 03:53 WIB
Reformasi Polri Mulai Difinalkan, Jimly Segera Serahkan Laporan ke Prabowo
NEWSREAL.ID - BERI KETERANGAN: Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie memberikan keterangan pers di kawasan Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu. (Foto: Ist)

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komite Percepatan Reformasi Polri (KPRP) memastikan rekomendasi perubahan besar di tubuh Kepolisian telah rampung. Laporan tersebut rencananya akan diserahkan kepada Presiden sebelum Lebaran dan berpotensi mengubah sejumlah aturan penting, termasuk revisi Undang-Undang Polri.

Ketua KPRP, Jimly Asshidiqie, menyatakan laporan hasil kerja komitenya telah selesai dan siap diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengatakan, pihaknya kini tinggal menunggu waktu yang dijadwalkan oleh pemerintah untuk menyampaikan laporan tersebut secara resmi.

“Mudah-mudahan sebelum Lebaran sudah bisa diserahkan. Nanti akan diatur oleh Pak Mensesneg dan Pak Seskab,” kata Jimly di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (5/3/2026) dini hari.

Menurut Jimly, rekomendasi yang disusun komite berpotensi membawa perubahan signifikan pada sistem kelembagaan Kepolisian. Salah satunya melalui revisi terhadap Undang-Undang Polri.

Selain itu, sejumlah regulasi internal di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia juga diusulkan untuk diperbarui. Setidaknya ada delapan Peraturan Kepolisian (Perpol) dan 24 Peraturan Kapolri (Perkap) yang dinilai perlu direvisi.

Jadi Pegangan

“Revisi itu supaya bisa menjadi pegangan dalam menjalankan reformasi internal secara berkelanjutan dalam jangka panjang,” ujarnya. Dalam laporan tersebut, komite juga memasukkan pembahasan mengenai posisi kelembagaan Polri yang sempat memicu perdebatan publik, termasuk wacana koordinasi dengan kementerian.

Namun Jimly menegaskan istilah “di bawah menteri” tidak tepat digunakan dalam konteks tersebut. Menurutnya, seluruh lembaga negara pada dasarnya berada di bawah presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan.

“Semua lembaga itu di bawah presiden. Kalau TNI juga di bawah presiden sebagai panglima tertinggi. Jadi jangan dipahami sebagai subordinasi di bawah menteri,” jelasnya.

Komite juga memberi sinyal adanya rekomendasi mengenai pembatasan masa jabatan Kapolri serta mekanisme pengangkatannya, termasuk kemungkinan tetap memerlukan persetujuan DPR atau tidak.

Meski begitu, rincian lengkap rekomendasi tersebut belum diungkap ke publik karena terlebih dahulu akan disampaikan kepada presiden untuk diputuskan. (tb)

Berita Terbaru

Prabowo Siap Keluar dari BoP Jika Tak Bisa Perjuangkan Palestina

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Presiden RI Prabowo Subianto disebut siap mundur dari keanggotaan Board of Peace (BoP) jika forum tersebut tidak memberikan manfaat nyata bagi perjuangan kemerdekaan...

Nusron Beberkan Sikap Prabowo soal BoP: Pilih Jalur Diplomasi, Belum Bicara Keluar

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemerintah menegaskan Presiden Prabowo Subianto tetap membuka ruang terhadap kritik dan masukan terkait keanggotaan Indonesia dalam forum perdamaian internasional Board of Peace (BoP)....

Jusuf Kalla: Indonesia Jangan Netral, Harus Berpihak pada Negara yang Diserang

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, menilai Indonesia tidak seharusnya bersikap netral dalam konflik internasional ketika ada negara yang diserang. Ia...

ICMI Usul Indonesia ‘Pause’ Keanggotaan BoP Usai Serangan AS-Israel ke Iran

NEWSREAL.ID, JAKARTA– Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) menyarankan pemerintah Indonesia menangguhkan sementara kewajiban keanggotaan dalam Board of Peace (BoP) menyusul memanasnya konflik di Timur Tengah...

KP2MI Pantau Ketat Nasib Pekerja Migran Indonesia di Timur Tengah

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Memanasnya konflik di Timur Tengah membuat pemerintah Indonesia meningkatkan kewaspadaan. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) kini memantau kondisi para pekerja migran Indonesia...

Sepuluh Tol Fungsional Disiapkan untuk Mudik Lebaran 2026

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemerintah bersama kepolisian menyiapkan 10 ruas tol fungsional untuk mendukung kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 2026. Pengoperasian sementara sejumlah ruas tol tersebut diharapkan...

Kemarau 2026 Datang Lebih Awal, BMKG Wanti-wanti Dampaknya ke Pertanian hingga Karhutla

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Musim kemarau 2026 diprediksi datang lebih cepat dari biasanya. Kondisi ini berpotensi memicu dampak berantai di berbagai sektor, mulai dari pertanian, cadangan air,...

Lebaran Makin Dekat, Pemerintah Pastikan Stok Pangan, BBM hingga Elpiji Aman

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemerintah memastikan stok pangan dan pasokan energi nasional dalam kondisi aman dan terkendali menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah/2026 Masehi. Kepastian itu...

Diplomasi Agama, Gugun Gumilar Road Show Temui Dubes Timur Tengah hingga Eropa

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Staf Khusus Menteri Agama Bidang Kerukunan Umat Beragama, Gugun Gumilar menegaskan, tantangan diplomasi keagamaan Indonesia kian kompleks di tengah dinamika global. Namun demikian, arah...

Sinyal dari Istana: Indonesia Pertimbangkan Cabut dari BoP Gaza

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Ketua MPR RI, Ahmad Muzani memberi sinyal bahwa Indonesia berpotensi keluar dari keanggotaan Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace (BoP). Sinyal itu...

7.782 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Indonesia

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia mencatat sebanyak 7.782 jemaah umrah telah kembali ke Tanah Air di tengah eskalasi konflik di kawasan Timur...

Prabowo Bangun Forum Diskusi Nasional Antisipasi Gejolak Geopolitik

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Presiden Prabowo Subianto menginisiasi ruang diskusi nasional dengan melibatkan para pemimpin lintas generasi dan pimpinan partai politik guna mengantisipasi dampak dinamika geopolitik global...