Nasional

Reformasi Polri Mulai Difinalkan, Jimly Segera Serahkan Laporan ke Prabowo

Tim Redaksi, Admin
Sabtu, 7 Maret 2026 03:53 WIB
Reformasi Polri Mulai Difinalkan, Jimly Segera Serahkan Laporan ke Prabowo
NEWSREAL.ID - BERI KETERANGAN: Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie memberikan keterangan pers di kawasan Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu. (Foto: Ist)

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komite Percepatan Reformasi Polri (KPRP) memastikan rekomendasi perubahan besar di tubuh Kepolisian telah rampung. Laporan tersebut rencananya akan diserahkan kepada Presiden sebelum Lebaran dan berpotensi mengubah sejumlah aturan penting, termasuk revisi Undang-Undang Polri.

Ketua KPRP, Jimly Asshidiqie, menyatakan laporan hasil kerja komitenya telah selesai dan siap diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengatakan, pihaknya kini tinggal menunggu waktu yang dijadwalkan oleh pemerintah untuk menyampaikan laporan tersebut secara resmi.

“Mudah-mudahan sebelum Lebaran sudah bisa diserahkan. Nanti akan diatur oleh Pak Mensesneg dan Pak Seskab,” kata Jimly di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (5/3/2026) dini hari.

Menurut Jimly, rekomendasi yang disusun komite berpotensi membawa perubahan signifikan pada sistem kelembagaan Kepolisian. Salah satunya melalui revisi terhadap Undang-Undang Polri.

Selain itu, sejumlah regulasi internal di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia juga diusulkan untuk diperbarui. Setidaknya ada delapan Peraturan Kepolisian (Perpol) dan 24 Peraturan Kapolri (Perkap) yang dinilai perlu direvisi.

Jadi Pegangan

“Revisi itu supaya bisa menjadi pegangan dalam menjalankan reformasi internal secara berkelanjutan dalam jangka panjang,” ujarnya. Dalam laporan tersebut, komite juga memasukkan pembahasan mengenai posisi kelembagaan Polri yang sempat memicu perdebatan publik, termasuk wacana koordinasi dengan kementerian.

Namun Jimly menegaskan istilah “di bawah menteri” tidak tepat digunakan dalam konteks tersebut. Menurutnya, seluruh lembaga negara pada dasarnya berada di bawah presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan.

“Semua lembaga itu di bawah presiden. Kalau TNI juga di bawah presiden sebagai panglima tertinggi. Jadi jangan dipahami sebagai subordinasi di bawah menteri,” jelasnya.

Komite juga memberi sinyal adanya rekomendasi mengenai pembatasan masa jabatan Kapolri serta mekanisme pengangkatannya, termasuk kemungkinan tetap memerlukan persetujuan DPR atau tidak.

Meski begitu, rincian lengkap rekomendasi tersebut belum diungkap ke publik karena terlebih dahulu akan disampaikan kepada presiden untuk diputuskan. (tb)

Berita Terbaru

Pemerintah Gencarkan Gerakan Indonesia ASRI, Bedah Rumah Masyarakat TLDH

BOGOR,NEWSREAL.ID – Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus bagi masyarakat yang tidak mempunyai rumah layak huni. Dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Hambalang, Kabupaten...

1.000 Perwira TNI-Polri Dikerahkan Atasi Karhutla Sumatera

JAKARTA,NEWSREAL.ID – Sebanyak 1.000 perwira TNI dan Polri untuk diturunkan bersama jajaran di daerah untuk memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi...

Kemenkes Kirim 314 Nakes-logistik ke Respons Dampak Karhutla

JAKARTA,NEWSREAL.ID-Sebanyak 314 tenaga medis/tenaga kesehatan dan ratusan ribu logistik kesehatan ke tujuh provinsi terdampak kebakaran hutan dan lahan. Pengiriman ini dilakukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk...

Presiden Prabowo Masuk Hutan Cek Lokasi Kebakaran di Limbung Kalbar

PONTIANAK,NEWSREAL.ID – Selepas melaksanakan rapat singkat di Posko Karhutla Pontianak, Presiden Prabowo Subianto bergegas melanjutkan agenda untuk mengecek langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di...

Presiden Prabowo Terbang ke Kalimantan Pimpin Langsung Penanganan Karhutla

JAKARTA,NEWSREAL.ID – Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Kalimantan pada Sabtu pagi, 22 Agustus 2026. Kepala Negara akan meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sekaligus...

Kapolda NTT dan Ketua Bhayangkari Hadirkan Kepedulian di Tengah Pengungsi Gempa di Gelora Samador Maumere

MAUMERE,NEWSREAL.ID — Kepedulian terhadap masyarakat terdampak gempa bumi Flores terus ditunjukkan jajaran Polda NTT. Kapolda NTT Irjen Pol. Dr. Rudi Darmoko, S.I.K., M.Si., bersama Ketua...

100 Penyandang Disabilitas Semringah Masuk Istana Agung, Foto Bareng Tamu Penting dan Lihat Museum

YOGYAKARTA,Newsreal.id-Sebanyak 100-an siswa beserta pendamping dari sekolah luar biasa (SLB) di wilayah Yogyakarta tak melewatkan kesempatan langka masuk Istana Kepresidenan Yogyakarta atau Gedung Agung, Rabu...

Dukung MBG, Kadin Apresiasi Kepemimpinan Presiden Prabowo yang Visioner

JAKARAT,NEWSREAL.id – Kalangan dunia usaha mengapresiasi agenda transformasi yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri...

Menag Usulkan Strategis terkait MBG, Ini Masukannya

JAKARTA,NEWSREAL.id- Kementerian Agama memberikan sejumlah usulan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar menyampaikan tiga usulan strategis dalam rangka peningkatan...

Diah Warih: Sudaryono Jadi Dirigen Handal untuk BGN

Jakarta,NEWSREAL.com-Diah Warih Anjari, pendiri Diwa Foundatioan, beri apresiasi atas pelantikan Dr. Sudaryono, B.Eng.,M., MBA menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Dewan Pembina Nasional (DPN) Tani...

Kebijakan Prabowo: Indonesia Terbuka bagi Investor Dunia, Kepentingan Nasional Tetap Prioritas

JAKARTA,TAPALBATAS.co-Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan luar negeri Indonesia yang tetap terbuka terhadap seluruh negara untuk menjalin kerja sama. Namun, ia menekankan setiap kemitraan harus...

Diangkat Jadi Dewan Kehormatan SBNI, Hercules: NKRI Harga Mati

JAKARTA , NEWSREAL.id– Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Rozario Marshal atau yang dikenal sebagai Hercules, kembali mendapat kepercayaan untuk mengemban peran di...