Empat Izin Tambang di Raja Ampat Dicabut

NEWSREAL, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pemerintah telah mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Pencabutan ini dilakukan lantaran sebagian wilayah tambang masuk dalam kawasan lindung Geopark Raja Ampat yang diakui UNESCO.

Bahlil menjelaskan, meskipun izin-izin tersebut diterbitkan sebelum Raja Ampat resmi ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark (UGGp) pada 24 Mei 2023, pemerintah tetap mengambil langkah tegas setelah melakukan evaluasi teknis.

“Secara teknis juga kami lihat, sebagian masuk kawasan Geopark,” ujar Bahlil dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/6).

Geopark Raja Ampat adalah wilayah konservasi yang dilindungi berdasarkan ketentuan hukum. Wilayah ini meliputi empat pulau utama—Waigeo, Batanta, Salawati, dan Misool—serta perairan di sekitarnya, termasuk Kepulauan Wayag yang terkenal akan keindahan alamnya.

Pemerintah menilai keberadaan aktivitas tambang di kawasan ini berpotensi merusak ekosistem laut dan keanekaragaman hayati yang menjadi daya tarik wisata alam Raja Ampat. Oleh karena itu, aspek lingkungan menjadi pertimbangan utama dalam keputusan pencabutan IUP.

Pelanggaran Lingkungan

“Alasan pertama adalah pelanggaran lingkungan sebagaimana disampaikan Menteri Lingkungan Hidup. Kedua, hasil pengecekan langsung di lapangan menunjukkan kawasan ini harus kita lindungi demi kelestarian biota laut dan konservasi,” jelas Bahlil.

Pencabutan izin tambang tersebut diputuskan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri pada Senin (9/6). Keputusan ini juga telah mempertimbangkan masukan dari pemerintah daerah dan tokoh masyarakat setempat.

“Presiden sangat serius memperhatikan agar Raja Ampat tetap menjadi destinasi wisata dunia dan warisan berkelanjutan bagi negara kita,” tambah Bahlil.

Empat perusahaan yang izin tambangnya dicabut adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Melia Raymond Perkasa, dan PT Kawai Sejahtera. Dari peta yang dipaparkan dalam konferensi pers, seluruh izin tersebut berada di luar Pulau Gag dan sebagian besar berada di sekitar Pulau Waigeo.

Sebelumnya, pada 5 Juni lalu, Kementerian Lingkungan Hidup juga mengumumkan temuan sejumlah pelanggaran terkait aktivitas pertambangan nikel di pulau-pulau kecil Raja Ampat. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyebut penambangan di wilayah tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan antargenerasi dan tata kelola lingkungan hidup yang berkelanjutan. (ct)