Prabowo: Kasus Keracunan MBG Masalah Besar, Jangan Dipolitisasi

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Presiden Prabowo Subianto menegaskan kasus keracunan yang menimpa sejumlah siswa dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan persoalan sepele.

Ia menyebut persoalan ini sebagai masalah besar yang harus segera ditangani secara serius, namun tetap dengan pendekatan yang konstruktif. “Ini masalah besar, jadi pasti ada kekurangan dari awal. Tapi saya yakin kita akan selesaikan dengan baik,” ujar Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (27/9), usai kembali dari kunjungan luar negeri selama sepekan.

Prabowo menuturkan, meski dirinya baru tiba di tanah air, ia tetap mengikuti perkembangan kasus tersebut. Kepala Negara memastikan akan segera memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dan pejabat terkait untuk membahas langkah perbaikan program.

Hambatan Teknis

Menurutnya, sejak awal pelaksanaan, MBG memang menghadapi sejumlah hambatan teknis. Namun, ia optimistis kendala itu bisa diatasi agar tujuan mulia program tetap tercapai.

“Jangan sampai ini dipolitisasi. Tujuan makan bergizi adalah untuk anak-anak kita yang sering sulit makan. Mungkin kita ini makan lumayan, mereka itu makan hanya nasi pakai garam. Ini yang harus kita atasi,” ucapnya.

Kasus keracunan siswa akibat menu MBG tercatat meningkat di beberapa daerah dalam beberapa pekan terakhir. Kondisi itu membuat banyak siswa harus mendapat perawatan medis.

Sebagai langkah antisipasi, BGN mengumumkan serangkaian kebijakan baru. Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang menegaskan, seluruh dapur mitra yang pernah bermasalah sudah mendapat surat pemberitahuan resmi.

“Hari ini sudah kami keluarkan surat kepada semua dapur yang sebelumnya bermasalah. Proses verifikasi kini jauh lebih ketat,” ujarnya di Jakarta, Jumat (26/9).

Nanik menjelaskan, pihaknya akan mengerahkan tim inspeksi lintas lembaga yang melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Dinas Kesehatan, dan kepolisian. Tim ini bertugas meninjau langsung kondisi dapur serta memastikan standar dalam petunjuk teknis dipenuhi.

“Jika kami menemukan dapur yang tidak memenuhi juknis, operasionalnya akan langsung dihentikan. Tidak ada toleransi dalam hal ini,” tegasnya.

Pemerintah berharap, dengan pengawasan ketat dan evaluasi menyeluruh, program MBG dapat kembali berjalan sesuai tujuan awal: memastikan jutaan anak Indonesia memperoleh akses makanan bergizi yang aman dan layak. (tb)