Kepala Daerah Dituntut Inovatif

• Pembiayaan Pembangunan Daerah

MAGELANG- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta kepala daerah berinovasi dalam membiayai pembangunan di daerah. Pemda, dapat melakukan kreativitas pembiayaan sehingga tak menggantungkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dikatakan Menkeu, banyak skema pembiayaan yang dapat dikolaborasikan dengan berbagai pihak termasuk sektor swasta. Karena itu, pihaknya sangat mengapresiasi pemda yang telah berkreasi dalam membiayai pembangunan.

Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani saat menjadi pembicara pada Retret Pembekalan Kepala Daerah di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Minggu (23/2) malam.

“Di banyak negara, membangun berbagai infrastruktur itu tidak selalu 100 persen APBD atau APBN, karena kalau mau menunggu APBD atau APBN, bisa sangat lama,” kata Menkeu.

Sebab pembangunan tersebut nantinya akan bergantung terhadap kondisi keuangan negara. Menkeu menyadari, langkah ini membutuhkan komitmen dari para pemangku kepentingan.

Pembiayaan Inovatif

Dirinya lantas membeberkan berbagai sektor pembangunan infrastruktur yang dapat dikolaborasikan dengan skema pembiayaan inovatif. Menurutnya, selagi pembangunan tersebut bisa menghasilkan pendapatan, maka pembiayaan inovatif dapat dilakukan.

Hal ini seperti penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, dan layanan rumah sakit. “Itu sebetulnya bisa dibangun oleh pihak swasta dengan instrumen pembiayaan yang kreatif,” ucapnya.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu), kata dia, telah membuat berbagai instrumen untuk melahirkan kreativitas dalam pembiayaan pembangunan. Karena itu, pembangunan infrastruktur tetap dapat dilakukan oleh daerah meski jumlah APBD-nya terbatas asal mau berinovasi.

“Tapi memang itu perlu banyak kerja keras, komitmen-komitmen, dan juga keahlian dari sisi keuangan,” katanya. Apabila ragu melakukan kreativitas pembiayaan, dirinya menyarankan pemda agar dapat berkonsultasi kepada pihak terkait, termasuk Kemenkeu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), maupun aparat penegak hukum.
Ia meyakinkan pemda agar tidak perlu khawatir, selama langkah yang diambil untuk mendukung pembangunan. “Kalau benar-benar mau membangun untuk sesuatu yang create growth, menciptakan pertumbuhan, kesempatan kerja, perbaikan kesejahteraan, menurut saya kita semuanya bisa bekerja,” ujarnya.

Pihaknya berharap, retret yang digelar Kemendagri tersebut menjadi momentum bagi para kepala daerah untuk saling berkomunikasi, sekaligus melihat instrumen yang dapat dikolaborasikan satu sama lain. Pihaknya akan terus mendukung kepala daerah agar dapat bekerja dengan baik dalam membangun daerahnya masing-masing.
“Kementerian Keuangan akan terus mendukung agar Bapak dan Ibu sekalian sukses menjaga daerah, membangun daerah, menggunakan keuangan baik APBD dan APBN, keuangan negara secara baik sebagai instrumen penting dalam memajukan Indonesia,” pungkasnya. (Ant,tb)