NEWSREAL.ID, JAKARTA- Setelah lebih dari satu dekade mandek, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kembali mengemuka di DPR. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, pembahasan RUU ini akan segera dimulai setelah revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) selesai.
Dasco menyebut, substansi RUU Perampasan Aset bersinggungan dengan berbagai peraturan lain, seperti UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), KUHP, dan KUHAP. Oleh sebab itu, RUU ini akan mengompilasi materi dari sejumlah regulasi tersebut untuk memperkuat dasar hukum perampasan aset.
“Iya betul begitu. Karena aspek-aspek perampasan aset itu kan tersebar di UU Tipikor, TPPU, KUHP, KUHAP. Jadi, setelah semuanya tuntas, kita akan satukan dari situ,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Selasa (24/6).
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Bob Hasan menambahkan, pihaknya membuka opsi merevisi Prolegnas Prioritas 2025 agar RUU Perampasan Aset bisa dimasukkan. Saat ini, draf RUU tersebut masih merupakan inisiatif pemerintah.
“Ya itu boleh jadi (masuk Prolegnas Prioritas 2025). Karena sekarang ini RUU perampasan aset masih inisiatif pemerintah,” kata Bob. Ia menyebut akan segera menyurati pemerintah untuk meminta kepastian posisi hukum RUU tersebut.
Tak Dibahas
Sebagai catatan, RUU ini pertama kali disusun pada 2008 namun tak kunjung dibahas tuntas. Presiden Joko Widodo sempat mengirimkan surat presiden (surpres) pada Mei 2023, tapi tak ada tindak lanjut konkret di parlemen.
RUU ini mengatur wewenang negara untuk menyita aset hasil kejahatan minimal senilai Rp100 juta, bahkan memungkinkan penyitaan terhadap aset penyelenggara negara yang tidak wajar tanpa harus melalui pembuktian pidana terlebih dahulu.
Terakhir, Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat untuk mendorong pembahasan RUU ini, termasuk membangun komunikasi dengan seluruh pimpinan partai politik.
“Presiden sudah menyatakan mendukung agar RUU Perampasan Aset segera diselesaikan,” kata Supratman, Rabu (14/5), usai penandatanganan kerja sama lintas kementerian. (tb)
Dukung MBG, Kadin Apresiasi Kepemimpinan Presiden Prabowo yang Visioner
JAKARAT,NEWSREAL.id – Kalangan dunia usaha mengapresiasi agenda transformasi yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri...
Menag Usulkan Strategis terkait MBG, Ini Masukannya
JAKARTA,NEWSREAL.id- Kementerian Agama memberikan sejumlah usulan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar menyampaikan tiga usulan strategis dalam rangka peningkatan...
Diah Warih: Sudaryono Jadi Dirigen Handal untuk BGN
Jakarta,NEWSREAL.com-Diah Warih Anjari, pendiri Diwa Foundatioan, beri apresiasi atas pelantikan Dr. Sudaryono, B.Eng.,M., MBA menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Dewan Pembina Nasional (DPN) Tani...
Kebijakan Prabowo: Indonesia Terbuka bagi Investor Dunia, Kepentingan Nasional Tetap Prioritas
JAKARTA,TAPALBATAS.co-Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan luar negeri Indonesia yang tetap terbuka terhadap seluruh negara untuk menjalin kerja sama. Namun, ia menekankan setiap kemitraan harus...
Diangkat Jadi Dewan Kehormatan SBNI, Hercules: NKRI Harga Mati
JAKARTA , NEWSREAL.id– Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Rozario Marshal atau yang dikenal sebagai Hercules, kembali mendapat kepercayaan untuk mengemban peran di...
Prabowo: KDKMP Jadi Pusat Pelayanan Ekonomi Desa yang Terintegrasi
JAKARTA,NEWSREAL.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan menjadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat sekaligus mempercepat...
Belum Putuskan Pengganti Febrie, Istana Tunggu Usulan Jaksa Agung
JAKARTA,NEWSREAL.id– Soal pengganti Febrie Adriansyah, pemerintah menunggu usulan resmi dari Jaksa Agung ST Burhanuddin. Hingga saat ini, Presiden Prabowo Subianto belum dapat menerbitkan keputusan pengangkatan...
Bupati Sukoharjo Jadi Tersangka KPK, Ini Respons Gubernur Jateng Ahmad Luthfi
BATANG, NEWSREAL.id – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Sukoharjo tetap berjalan normal meski Bupati Sukoharjo Etik Suryani telah...
Instruksi Prabowo, Aparatur Negara Introspeksi dan Pemerintahan Harus Bersih dari Korupsi
JAKARTA,NEWSREAL.id – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh aparatur negara untuk melakukan introspeksi dan memperbaiki kinerja demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, serta berpihak kepada kepentingan...
Rachmat Gobel Meninggal Dunia, Indonesia Kehilangan Tokoh Pengusaha dan Politikus Nasional
JAKARTA, NEWSREAL.id– Indonesia berduka atas wafatnya pengusaha nasional sekaligus politikus Partai NasDem, Rachmat Gobel, yang meninggal dunia pada Jumat (10/7/2026) pukul 03.20 WIB di Jakarta....
Berantas Penangkapan Ikan Ilegal, KKP Tambah 10 Kapal Patroli di Laut Natuna Utara
JAKARTA, NEWSREAL.id– Pemerintah terus memperkuat pengamanan di Laut Natuna Utara dengan menambah armada kapal pengawas dan meningkatkan infrastruktur pengawasan guna mengantisipasi maraknya praktik penangkapan ikan...
Soal OTT Bupati Sukoharjo, KPK Ungkap Dugaan soal Kasus Pemerasan
JAKARTA, NEWSREAL.id– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mengungkap konstruksi awal operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. KPK sebut OTT tersebut berkaitan...
