Hukum Kriminal

Kasus Korupsi CPO, Kejagung Sita Rp 11 Triliun dari PT Wilmar Group

Tim Redaksi, Admin
Rabu, 18 Juni 2025 10:32 WIB
Kasus Korupsi CPO, Kejagung Sita Rp 11 Triliun dari PT Wilmar Group
NEWSREAL.ID - KORUPSI CPO: Direktur Penyidikan Jampidsus Abdul Qohar didampingi Direktur Penuntutan Kejaksaan Agung Sutikno dan Kepala Pusat penerangan Hukum (Kapuspenkum) Harli Siregar menyampaikan keterangan saat konferensi pers kasus korupsi ekspor crude palm oil (CPO) di Gedung Bundar Jampidus Kejaksaaan Agung (Kejagung), Jakarta, Selasa (17/6). (Foto: Ist)

NEWSREAL.ID, JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita dana sebesar Rp11,8 triliun dari lima anak perusahaan dalam grup PT Wilmar terkait kasus dugaan korupsi ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunannya tahun 2022. Penyitaan dilakukan meskipun pengadilan tingkat pertama menyatakan kelima korporasi lepas dari segala tuntutan hukum.

Penyitaan tersebut diumumkan oleh Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Sutikno, dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (17/6).

“Seluruh dana yang dikembalikan kelima korporasi kini kami sita dalam rangka kepentingan pemeriksaan di tingkat kasasi,” kata Sutikno.

Lima perusahaan yang dimaksud adalah PT Multimas Nabati Asahan, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, dan PT Wilmar Nabati Indonesia. Dana pengembalian kerugian negara sebesar Rp11.880.351.802.619 kini disimpan di rekening penampungan Kejagung pada Bank Mandiri.

Sebagai Kompensasi

Sutikno menjelaskan, dana tersebut menjadi bagian dari memori tambahan dalam proses kasasi yang sedang diajukan Kejagung ke Mahkamah Agung. Tujuannya agar dana tersebut dapat dipertimbangkan sebagai kompensasi atas kerugian negara.

Audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta kajian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) mencatat kerugian negara mencakup tiga bentuk: kerugian keuangan negara, keuntungan ilegal, dan kerugian perekonomian nasional.

Sebelumnya, pengadilan menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut terbukti melakukan perbuatan sesuai dakwaan jaksa, namun dinyatakan bukan merupakan tindak pidana. Atas putusan itu, Kejagung mengajukan upaya hukum kasasi.

Kejagung menegaskan bahwa langkah ini diambil sebagai bagian dari proses hukum untuk memastikan kerugian negara dapat dipulihkan dan perbuatan korupsi tetap dipertanggungjawabkan secara hukum. (ct)

Berita Terbaru

Dalam Sejarah Dugaan Penyadapan Terungkap, Ketum G-Nesia: Jangan Korbankan Kepercayaan Publik Terhadap Polri

JAKARTA,NEWSREAL.ID – Ketua Umum Gen Emas Indonesia (G-Nesia), Diah Warih Anjari atau yang akrab disapa Diwa, menilai pengungkapan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah...

Diusulkan, TGPF soal penggeledahan Ponpes Sukoharjo

JAKARTA,NEWSREAL.ID– Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mengusulkan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) independen untuk mencari titik terang terkait penggeledahan di Pondok Pesantren (Ponpes)...

Komnas HAM Desak Pemulihan Psikologis Santriwati Pesantren Sukoharjo

JAKARTA,NEWSREAL.ID – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta pemulihan psikologis bagi santriwati, ustazah, dan balita yang diduga mengalami trauma akibat penggeledahan aparat di...

243 Orang dan 13 Korporasi jadi Tersangka Karhutla, Ini Penjelasan Kapolri

JAKARTA,NEWSREAL.ID– Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Suyudi Ario Seto mengungkapkan sebanyak 243 orang dan 13 korporasi menjadi tersangka dalam kasus kebakaran hutan...

Heboh Temuan Ombusmand RI di Lapas Cibinong, Diah Warih: Keadilan Tak Boleh Mengenal Kasta di Balik Jeruji

JAKARTA,NEWSREAL.ID — Keadilan tidak boleh mengenal kasta, termasuk di balik jeruji besi. Prinsip itulah yang ditegaskan Founder Diwa Foundation Diah Warih Anjari dalam menyoroti hasil...

Temuan Ombudsman dan Kementerian Imipas di Lapas Cibinong Berbeda, Komisi XIII : Harus Diusut Tuntas

JAKARTA,NEWSREAL.ID — Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso meminta perbedaan hasil pemeriksaan Ombudsman RI dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) di Lapas Kelas...

Terkait Proyek Dinas PUTR, KPK Gelar OTT Bupati Bolaang Mongondow Utara

JAKARTA,NEWSREAL.ID– Bupati Bolaang Mongondow Utara Sirajudin Lasena menjadi bupati yang ditarget Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkini. Sirajudin terkait dugaan korupsi...

Tersangka Kasus Pedagang Cermin Tewas di Pejompongan Ditetapkan, Diwa: Isu Anggota GRIB Terlibat Hoaks

JAKARTA,NEWSREAL.ID — Misteri kasus meninggalnya pedagang cermin di kawasan Pejompongan memasuki babak baru. Kepolisian telah menetapkan tersangka dalam perkara tersebut. Perkembangan ini sekaligus menjadi penegasan...

Polisi Tetapkan 3 Tersangka Kasus Tewasnya Pedagang Cermin di Pejompongan

JAKARTA,NEWSREAL.ID — Polisi menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan kekerasan yang menyebabkan tewasnya pedagang cermin Bambang Setiawan (59) di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat....

Polri Ungkap 72 Tersangka Karhutla, Ditangani Sembilan Polda

JAKARTA,NEWSREAL.ID — Jajaran Polri telah menerbitkan 89 laporan polisi terkait dugaan tindak pidana karhutla di sembilan Polda, yakni Polda Riau, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jambi,...

Tangis Pilu Anak Terduga Pencuri Ayam yang Tewas Dikeroyok Massa di Tabanan

TABANAN, NEWSREAL.com-Suara tangis seorang bocah perempuan yang terus memanggil ayahnya menjadi potret paling memilukan dari peristiwa pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial KD di Banjar Dinas...

DPR Desak Pengusutan Tuntas Dugaan Penyekapan oleh Oknum Polisi di Jateng

JAKARTA, NEWSREAL.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI soroti kasus dugaan penyekapan dan penyiksaan terhadap seorang perempuan berinisial M (30), warga Cirebon, Jawa Barat (Jabar)....

Leave a comment