Komisi II DPR Dorong Penyusunan UU Batas Wilayah

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizami Karsayuda menegaskan perlunya langkah cepat dan tegas dalam menyelesaikan persoalan batas wilayah di Indonesia.

Pernyataan ini muncul menyusul polemik status empat pulau antara Provinsi Sumatera Utara dan Aceh, yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek yang kini resmi ditetapkan menjadi bagian dari Provinsi Aceh.

Rifqi menyatakan bahwa Komisi II DPR segera menyusun undang-undang khusus yang mengatur batas wilayah antar-provinsi dan kabupaten/kota secara rinci. Ia menekankan bahwa persoalan tapal batas tidak bisa lagi diselesaikan hanya lewat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang selama ini menjadi rujukan teknis.

“Kami akan segera normakan batas-batas wilayah, terutama batas provinsi, kabupaten, dan kota, dalam bentuk undang-undang agar memiliki kekuatan hukum yang jelas dan mengikat,” ujar Rifqi, Selasa (17/6).

Ia juga membuka opsi untuk merevisi seluruh undang-undang pemerintahan daerah jika diperlukan. Saat ini, terdapat 545 undang-undang yang menyebutkan batas wilayah provinsi dan kabupaten/kota secara umum. Menurutnya, ketidaktepatan dan ketidakjelasan dalam dokumen hukum ini membuka celah konflik yang bisa memicu gesekan antar daerah.

“Kalau memang perlu, kita akan revisi seluruh UU itu. Komisi II siap bekerja keras untuk menyelesaikannya. Ini demi kepastian hukum dan mencegah sengketa batas wilayah ke depan,” tegasnya.

Hukum Utama

Selama ini, UU Pemerintah Daerah (UU No. 23 Tahun 2014) menjadi dasar hukum utama, dengan rincian batas wilayah diserahkan pada Permendagri. Namun, banyak Permendagri hanya mengatur batas teknis tanpa merinci koordinat secara tegas dalam bentuk undang-undang, berbeda dengan beberapa daerah khusus seperti DKI Jakarta.

Polemik empat pulau yang akhirnya dikembalikan ke Aceh oleh keputusan Presiden Prabowo Subianto menjadi pemicu perlunya sistem hukum yang lebih tegas. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyampaikan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan dokumen historis resmi, termasuk peta topografi TNI AD 1978 dan Kepmendagri No. 111 Tahun 1992.

Komisi II DPR kini melihat momen ini sebagai peringatan keras bahwa penataan batas wilayah tak bisa ditunda. Regulasi batas daerah harus diperkuat lewat legislasi yang menyeluruh demi mencegah konflik serupa di masa depan. (tb)