NEWSREAL.ID, JAKARTA- Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizami Karsayuda menegaskan perlunya langkah cepat dan tegas dalam menyelesaikan persoalan batas wilayah di Indonesia.
Pernyataan ini muncul menyusul polemik status empat pulau antara Provinsi Sumatera Utara dan Aceh, yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek yang kini resmi ditetapkan menjadi bagian dari Provinsi Aceh.
Rifqi menyatakan bahwa Komisi II DPR segera menyusun undang-undang khusus yang mengatur batas wilayah antar-provinsi dan kabupaten/kota secara rinci. Ia menekankan bahwa persoalan tapal batas tidak bisa lagi diselesaikan hanya lewat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang selama ini menjadi rujukan teknis.
“Kami akan segera normakan batas-batas wilayah, terutama batas provinsi, kabupaten, dan kota, dalam bentuk undang-undang agar memiliki kekuatan hukum yang jelas dan mengikat,” ujar Rifqi, Selasa (17/6).
Ia juga membuka opsi untuk merevisi seluruh undang-undang pemerintahan daerah jika diperlukan. Saat ini, terdapat 545 undang-undang yang menyebutkan batas wilayah provinsi dan kabupaten/kota secara umum. Menurutnya, ketidaktepatan dan ketidakjelasan dalam dokumen hukum ini membuka celah konflik yang bisa memicu gesekan antar daerah.
“Kalau memang perlu, kita akan revisi seluruh UU itu. Komisi II siap bekerja keras untuk menyelesaikannya. Ini demi kepastian hukum dan mencegah sengketa batas wilayah ke depan,” tegasnya.
Hukum Utama
Selama ini, UU Pemerintah Daerah (UU No. 23 Tahun 2014) menjadi dasar hukum utama, dengan rincian batas wilayah diserahkan pada Permendagri. Namun, banyak Permendagri hanya mengatur batas teknis tanpa merinci koordinat secara tegas dalam bentuk undang-undang, berbeda dengan beberapa daerah khusus seperti DKI Jakarta.
Polemik empat pulau yang akhirnya dikembalikan ke Aceh oleh keputusan Presiden Prabowo Subianto menjadi pemicu perlunya sistem hukum yang lebih tegas. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyampaikan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan dokumen historis resmi, termasuk peta topografi TNI AD 1978 dan Kepmendagri No. 111 Tahun 1992.
Komisi II DPR kini melihat momen ini sebagai peringatan keras bahwa penataan batas wilayah tak bisa ditunda. Regulasi batas daerah harus diperkuat lewat legislasi yang menyeluruh demi mencegah konflik serupa di masa depan. (tb)
Komisi III DPR Kebut RUU Perampasan Aset, KUHPerdata Masuk Daftar Prioritas 2026
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Agenda legislasi Komisi III DPR RI di tahun 2026 dipastikan bakal padat. Sejumlah rancangan undang-undang (RUU) strategis, mulai dari RUU Perampasan Aset hingga...
Pilpres 2029 Masih Jauh, PKS Pilih Fokus Kawal Prabowo Sampai Tuntas
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Wacana Pilihan Presiden 2029 mulai menghangat, namun Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memilih mengerem spekulasi. Hingga kini, PKS menegaskan belum membahas dukungan untuk Presiden...
Bahlil: Golkar Dukung Prabowo-Gibran Sampai Akhir
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Konsolidasi politik koalisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka kian menguat. Partai Golkar memastikan sikapnya tidak abu-abu dengan menegaskan dukungan penuh terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran...
Dari Gedung DPR, Muzani Lempar Sinyal Kuat: Prabowo Lanjut Dua Periode
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-18 Partai Gerindra di kompleks DPR RI tak sekadar seremoni. Dari panggung syukuran, wacana keberlanjutan kepemimpinan nasional menguat...
Ambang Batas Parlemen Mau Dihapus? DPR Pecah Suara
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Wacana menghapus ambang batas parlemen bikin suasana DPR kembali panas. Saat revisi UU Pemilu masuk Prolegnas 2026, sikap partai-partai politik di Senayan ternyata...
Golkar Masih Godok Nama Pengganti Wakil Ketua Komisi III
NEWSREAL.ID, JAKARTA– Fraksi Partai Golkar DPR RI masih menyeleksi calon Wakil Ketua Komisi III DPR RI untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Sari Yuliati, yang kini...
PKB Temui Prabowo, Perkenalkan Jajaran Pengurus Baru Nasional
NEWSREAL.ID, JAKARTA– Jajaran Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melakukan audiensi dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/2/2026). Ketua...
Ambang Batas Parlemen Digugat, PDIP Jajaki Opsi Penghapusan
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan menyatakan masih mengkaji usulan penghapusan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar empat persen yang selama ini berlaku...
Isu Reshuffle Mengemuka, Golkar Serahkan Nasib Kader di Kabinet ke Presiden
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Partai Golkar menyatakan menyerahkan sepenuhnya keputusan terkait posisi kadernya di kabinet kepada Presiden Prabowo Subianto, di tengah menguatnya isu kocok ulang kabinet atau...
Isu Reshuffle Menguat, PDIP Ingatkan Pemerintah Utamakan Kinerja dan Kepentingan Rakyat
NEWSREAL.ID, JAKARTA- PDI Perjuangan angkat bicara merespons isu kocok ulang kabinet (reshuffle) yang kembali menguat dalam beberapa waktu terakhir. PDIP menekankan agar reshuffle, jika benar...
PSI Pasang Target 60 Kursi DPR pada Pemilu 2029
NEWSREAL.ID, DENPASAR- Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mulai memanaskan mesin politik jelang Pemilihan Umum 2029. Partai yang mengusung citra anak muda ini memasang target ambisius untuk...
Rahayu Saraswati Patuhi Putusan MKD, Tetap Jalani Tugas Legislator
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Polemik pengunduran diri Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo berakhir setelah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) mengambil keputusan. Legislator Gerindra itu...
