NEWSREAL, JAKARTA — Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendesak Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk menarik ucapannya yang membantah adanya kekerasan seksual dalam Tragedi Mei 1998.
Selain itu, Komnas juga meminta Fadli Zon menyampaikan permintaan maaf kepada para penyintas dan masyarakat luas.
“Kami mendorong agar pernyataan tersebut segera ditarik dan disampaikan permintaan maaf sebagai bentuk tanggung jawab moral serta komitmen terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia,” ujar Anggota Komnas Perempuan, Yuni Asriyanti, di Jakarta, Minggu (15/6).
Yuni menekankan bahwa pengakuan atas kebenaran merupakan fondasi penting dalam proses pemulihan yang adil dan bermartabat bagi para korban.
Komnas Perempuan mengingatkan bahwa laporan resmi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) terkait kerusuhan Mei 1998 telah mengungkapkan adanya pelanggaran HAM, termasuk 85 kasus kekerasan seksual, di antaranya 52 kasus pemerkosaan.
Laporan ini disampaikan langsung kepada Presiden BJ Habibie dan menjadi dasar pengakuan negara atas kejadian tersebut, yang kemudian melahirkan Komnas Perempuan melalui Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998.
Dokumen Negara
“Dokumen TGPF adalah dokumen resmi negara. Komnas Perempuan menyerukan kepada semua pejabat publik untuk menghormati hasil pendokumentasian tersebut, menjunjung tinggi komitmen HAM, dan berkontribusi dalam pemulihan korban secara adil,” ujar Plt Wakil Ketua Komnas Perempuan, Sondang Frishka Simanjuntak.
Sebelumnya, dalam sebuah wawancara dengan media, Fadli Zon menyatakan bahwa tidak pernah ada pemerkosaan massal dalam Tragedi Mei 1998. Ia menyebut tuduhan tersebut hanya berdasarkan rumor dan tidak memiliki bukti kuat.
“Saya sendiri pernah membantah hal itu. Mereka tidak bisa membuktikan. Menurut saya, sejarah yang kita tulis seharusnya bersifat mempersatukan bangsa,” ujar Fadli.
Ia juga menambahkan bahwa Kementerian Kebudayaan tengah menyusun ulang penulisan sejarah Indonesia dengan pendekatan yang lebih positif dan tidak menitikberatkan pada kesalahan pihak-pihak tertentu.
“Penulisan sejarah harus bertujuan menyatukan kebenaran bangsa, bukan justru memecah-belah,” ujarnya. (ct)
Dukung MBG, Kadin Apresiasi Kepemimpinan Presiden Prabowo yang Visioner
JAKARAT,NEWSREAL.id – Kalangan dunia usaha mengapresiasi agenda transformasi yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri...
Menag Usulkan Strategis terkait MBG, Ini Masukannya
JAKARTA,NEWSREAL.id- Kementerian Agama memberikan sejumlah usulan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar menyampaikan tiga usulan strategis dalam rangka peningkatan...
Diah Warih: Sudaryono Jadi Dirigen Handal untuk BGN
Jakarta,NEWSREAL.com-Diah Warih Anjari, pendiri Diwa Foundatioan, beri apresiasi atas pelantikan Dr. Sudaryono, B.Eng.,M., MBA menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Dewan Pembina Nasional (DPN) Tani...
Kebijakan Prabowo: Indonesia Terbuka bagi Investor Dunia, Kepentingan Nasional Tetap Prioritas
JAKARTA,TAPALBATAS.co-Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan luar negeri Indonesia yang tetap terbuka terhadap seluruh negara untuk menjalin kerja sama. Namun, ia menekankan setiap kemitraan harus...
Diangkat Jadi Dewan Kehormatan SBNI, Hercules: NKRI Harga Mati
JAKARTA , NEWSREAL.id– Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Rozario Marshal atau yang dikenal sebagai Hercules, kembali mendapat kepercayaan untuk mengemban peran di...
Prabowo: KDKMP Jadi Pusat Pelayanan Ekonomi Desa yang Terintegrasi
JAKARTA,NEWSREAL.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan menjadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat sekaligus mempercepat...
Belum Putuskan Pengganti Febrie, Istana Tunggu Usulan Jaksa Agung
JAKARTA,NEWSREAL.id– Soal pengganti Febrie Adriansyah, pemerintah menunggu usulan resmi dari Jaksa Agung ST Burhanuddin. Hingga saat ini, Presiden Prabowo Subianto belum dapat menerbitkan keputusan pengangkatan...
Bupati Sukoharjo Jadi Tersangka KPK, Ini Respons Gubernur Jateng Ahmad Luthfi
BATANG, NEWSREAL.id – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Sukoharjo tetap berjalan normal meski Bupati Sukoharjo Etik Suryani telah...
Instruksi Prabowo, Aparatur Negara Introspeksi dan Pemerintahan Harus Bersih dari Korupsi
JAKARTA,NEWSREAL.id – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh aparatur negara untuk melakukan introspeksi dan memperbaiki kinerja demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, serta berpihak kepada kepentingan...
Rachmat Gobel Meninggal Dunia, Indonesia Kehilangan Tokoh Pengusaha dan Politikus Nasional
JAKARTA, NEWSREAL.id– Indonesia berduka atas wafatnya pengusaha nasional sekaligus politikus Partai NasDem, Rachmat Gobel, yang meninggal dunia pada Jumat (10/7/2026) pukul 03.20 WIB di Jakarta....
Berantas Penangkapan Ikan Ilegal, KKP Tambah 10 Kapal Patroli di Laut Natuna Utara
JAKARTA, NEWSREAL.id– Pemerintah terus memperkuat pengamanan di Laut Natuna Utara dengan menambah armada kapal pengawas dan meningkatkan infrastruktur pengawasan guna mengantisipasi maraknya praktik penangkapan ikan...
Soal OTT Bupati Sukoharjo, KPK Ungkap Dugaan soal Kasus Pemerasan
JAKARTA, NEWSREAL.id– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mengungkap konstruksi awal operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. KPK sebut OTT tersebut berkaitan...
