Wamenpar Minta Aktivitas Tambang Tak Rusak Alam Raja Ampat

NEWSREAL, BADUNG – Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf), Ni Luh Puspa menyerukan pentingnya menjaga kelestarian alam Raja Ampat, Papua Barat Daya, agar tidak rusak akibat aktivitas pertambangan, khususnya tambang nikel.

“Kami mohon kawasan itu dijaga. Raja Ampat harus dilindungi,” kata Ni Luh Puspa saat menghadiri peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Pantai Kuta, Badung, Bali, Kamis (5/6).

Ia menjelaskan bahwa langkah awal telah diambil oleh pemerintah pusat dengan memanggil Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu ke Jakarta, dalam pertemuan yang dipimpin oleh Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana pada Rabu (4/6). Pemanggilan ini dilakukan menyusul kekhawatiran terhadap dampak tambang nikel di wilayah yang berdekatan dengan Kawasan Wisata UNESCO Global Geopark Raja Ampat.

Meski demikian, Wamenpar belum mengungkapkan secara rinci hasil dari pertemuan tersebut. Ia juga menyampaikan bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akan segera memanggil pihak perusahaan tambang untuk melakukan peninjauan langsung ke lokasi.

“Kami ingin Raja Ampat tetap alami. Jangan diutak-atik, biarkan tetap menjadi warisan alam untuk anak cucu kita,” tegasnya.

Ekologis Tinggi

Ni Luh menekankan pentingnya menjaga kawasan wisata bernilai ekologis tinggi seperti Raja Ampat, yang memiliki daya tarik besar bagi wisatawan berkelas dunia. Menurutnya, pemerintah lebih mengutamakan kualitas kunjungan daripada jumlah wisatawan secara massal.

“Fokus kami adalah wisatawan berkualitas, bukan sekadar banyaknya pengunjung. Mereka membayar mahal untuk pengalaman yang istimewa, jadi lingkungan harus tetap terjaga,” ujar mantan jurnalis televisi itu.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, menyebutkan bahwa terdapat dua perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Raja Ampat, yaitu PT GAG Nikel dan PT Kawei Sejahtera Mining. Keduanya telah mengantongi izin usaha sejak wilayah tersebut masih berada di bawah Provinsi Papua Barat.

Selain itu, terdapat beberapa perusahaan lain yang juga memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) lama, meski operasionalnya kini berada di wilayah administratif Papua Barat Daya.

Bupati Raja Ampat, Orideko Burdam, sebelumnya juga menyampaikan keluhan atas terbatasnya kewenangan pemerintah daerah dalam mengintervensi izin tambang yang dikeluarkan langsung oleh pemerintah pusat, terutama jika tambang tersebut berpotensi merusak ekosistem hutan dan laut Raja Ampat. (tb)