Golkar Sepakat Pilkada Lewat DPRD, Dukung Usulan Cak Imin

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD kembali mengemuka. Setelah diusulkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, kini giliran Partai Golkar menyatakan dukungan terhadap model pemilihan tak langsung tersebut.

Fraksi Partai Golkar di DPR RI menyatakan dukungannya terhadap usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) agar pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan melalui DPRD. Dukungan tersebut disampaikan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Ahmad Irawan, Senin (28/7).

Menurut Irawan, gagasan tersebut layak dikonkritkan dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, maupun melalui RUU Omnibus Law Politik.

“Semoga gagasan pemilihan kepala daerah oleh DPRD bisa segera dikonkritkan melalui pembahasan rancangan undang-undang pemilu, partai politik, pemerintahan daerah, dan RUU lainnya yang terkait,” ujar Irawan.

Ia menyebut, usulan ini bukan hal baru. Bahkan, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia pernah menyampaikan hal serupa satu tahun sebelumnya. Presiden Prabowo Subianto, menurut Irawan, juga telah menunjukkan kesepahaman akan perlunya evaluasi sistem demokrasi pemilu Indonesia.

Soal konstitusionalitas, Irawan menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyatakan baik pemilihan langsung maupun lewat DPRD sama-sama sah secara hukum.

“Isu konstitusionalisme telah selesai ketika MK memberikan tafsir bahwa pemilihan secara langsung oleh rakyat atau melalui wakilnya di DPRD sama-sama konstitusional dan demokratis,” tegasnya.

Lebih Efisien

Lebih lanjut, Irawan menyatakan pemilihan kepala daerah oleh DPRD lebih efisien, terutama untuk pemilihan gubernur. Sebab menurutnya, gubernur adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah.

Namun, untuk bupati dan wali kota, ia mengusulkan penerapan sistem pemilihan asimetris, tergantung pada indeks pembangunan manusia (IPM) daerah tersebut.

“Jika daerah memiliki IPM tinggi, pemilihan langsung bisa tetap dilakukan. Jika tidak, lebih baik melalui DPRD. Prinsipnya harus demokratis, akuntabel, dan berkelanjutan,” jelasnya.

Irawan juga menekankan perlunya kajian mendalam terhadap usulan ini agar keputusan yang diambil berbasis pertimbangan konstitusional dan kondisi riil di lapangan. Ia mengingatkan bahwa beberapa wilayah sudah menerapkan model penunjukan, seperti Jakarta dan otorita IKN.

Sebelumnya, dalam pidato Harlah PKB ke-27 di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (23/7) malam, Cak Imin menyampaikan secara terbuka usulan agar pilkada tidak lagi digelar secara langsung. Menurutnya, sudah saatnya sistem tersebut dievaluasi secara menyeluruh.

“Kami telah menyampaikan kepada Presiden langsung, saatnya pemilihan kepala daerah dievaluasi total. Kalau tidak ditunjuk pusat, maksimal dipilih DPRD di seluruh Tanah Air,” tegasnya. Usulan ini sontak menuai pro dan kontra, namun perlahan mulai mendapat dukungan dari sejumlah pihak politik. (ct)