NEWSREAL.ID, JAKARTA- Tata kelola ibadah haji di Indonesia bakal mengalami perubahan besar. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal memastikan pengumuman kuota haji tahun 2025 akan disampaikan pada 15 Juli 2025.
Pengumuman tersebut bersamaan dengan rencana terbitnya peraturan presiden (perpres) yang menandai pembentukan Badan Penyelenggara Haji (BPH) sebagai lembaga baru di luar Kementerian Agama.
“Besok tanggal 15 Juli ini pengumuman kuota haji, kemungkinan perpres akan keluar,” ujar Cucun saat menghadiri acara Pengukuhan dan Rakernas I PB IKA-PMII di Jakarta, Minggu (13/7).
Pengumuman kuota haji ini menjadi bagian dari langkah strategis dalam proses revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Revisi tersebut, menurut Cucun, bertujuan merombak pendekatan lama yang dinilai terlalu “business as usual” dan hanya fokus pada pengawasan di tahap akhir pelaksanaan.
“Selama ini DPR masuk di ujung, saat pelaksanaan, jadi banyak masalah yang terulang, baik hotel, katering, atau layanan lainnya,” ujarnya. Ia menilai sistem lama membuka celah persoalan kontraktual dan lemahnya kontrol sejak awal proses.
Posisi BPH
Lebih jauh, Cucun mengungkapkan bahwa struktur kelembagaan haji ke depan tidak lagi berada di bawah Kementerian Agama. Perpres baru akan memperkuat posisi BPH sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan ibadah haji, tanpa campur tangan kementerian.
“Perpres yang baru akan menegaskan bahwa Badan Penyelenggara Haji bekerja secara mandiri. Ini sudah final, tinggal harmonisasi dan menunggu perpres turun,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abidin Fikri menambahkan bahwa DPR dan pemerintah juga tengah menggodok revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji. Langkah ini menyusul kebijakan terbaru Arab Saudi yang semakin ketat, termasuk pelarangan visa nonhaji yang menimbulkan banyak masalah bagi jemaah.
“Dua undang-undang ini akan kami revisi secara sinergis agar lebih adaptif terhadap perubahan regulasi dari Arab Saudi,” katanya. (ct)
Share:
Diminta Tak Kejar Profit, Diah Warih: MBG adalah Investasi Menuju Indonesia Emas 2045
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Program makan bergizi bagi anak-anak Indonesia dinilai bukan sekadar agenda sosial jangka pendek, melainkan investasi strategis untuk menyiapkan generasi unggul menuju visi besar...
Koalisi Sipil Desak Perintah Siaga 1 TNI Dicabut
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Instruksi siaga 1 dari Panglima TNI di tengah memanasnya konflik Timur Tengah menuai sorotan. Sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai langkah tersebut tidak memiliki...
Pemerintah Siapkan Benih Jagung Gratis untuk 1 Juta Hektare, Dorong Target Swasembada Pangan
NEWSREAL.ID, OGAN ILIR- Pemerintah melalui Kementerian Pertanian menyiapkan bantuan benih jagung gratis untuk lahan seluas hingga 1 juta hektare sebagai upaya mempercepat peningkatan produksi jagung...
BGN Luruskan Isu Menu MBG: Program Ini Cuma Penuhi Sepertiga Kebutuhan Gizi Harian
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Ramai kritik soal porsi dan kandungan gizi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), akhirnya dijawab pemerintah. Badan Gizi Nasional menegaskan program tersebut memang...
Lebaran, Mendagri Minta Kepala Daerah Siaga
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Menjelang arus mudik dan libur panjang Idul Fitri, pemerintah pusat ingin memastikan daerah tetap terkendali. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh...
BGN: SPPG Jadi Wajah Program Makan Bergizi Gratis di Masyarakat
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi garda terdepan dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis...
Hari Perempuan Internasional, Menteri PPPA Soroti Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Peringatan Hari Perempuan Internasional yang jatuh setiap 8 Maret menjadi momentum bagi pemerintah untuk kembali menegaskan pentingnya perlindungan bagi pekerja rumah tangga (PRT)...
Jusuf Kalla Soal BoP: Kalau Hanya Bela AS-Israel, Indonesia Tak Perlu Jadi Anggota
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla menegaskan bahwa keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) harus benar-benar digunakan...
Reformasi Polri Mulai Difinalkan, Jimly Segera Serahkan Laporan ke Prabowo
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komite Percepatan Reformasi Polri (KPRP) memastikan rekomendasi perubahan besar di tubuh Kepolisian telah rampung. Laporan tersebut rencananya akan diserahkan kepada Presiden sebelum Lebaran...
Prabowo Siap Keluar dari BoP Jika Tak Bisa Perjuangkan Palestina
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Presiden RI Prabowo Subianto disebut siap mundur dari keanggotaan Board of Peace (BoP) jika forum tersebut tidak memberikan manfaat nyata bagi perjuangan kemerdekaan...
Nusron Beberkan Sikap Prabowo soal BoP: Pilih Jalur Diplomasi, Belum Bicara Keluar
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemerintah menegaskan Presiden Prabowo Subianto tetap membuka ruang terhadap kritik dan masukan terkait keanggotaan Indonesia dalam forum perdamaian internasional Board of Peace (BoP)....
Jusuf Kalla: Indonesia Jangan Netral, Harus Berpihak pada Negara yang Diserang
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, menilai Indonesia tidak seharusnya bersikap netral dalam konflik internasional ketika ada negara yang diserang. Ia...
