Nasional

Kuota Haji 2026 Diumumkan 15 Juli, DPR Siapkan Revolusi Tata Kelola Ibadah

Tim Redaksi, Admin
Senin, 14 Juli 2025 13:38 WIB
Kuota Haji 2026 Diumumkan 15 Juli, DPR Siapkan Revolusi Tata Kelola Ibadah
NEWSREAL.ID - Ilustrasi ibadah haji. (Foto: Kemenag)

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Tata kelola ibadah haji di Indonesia bakal mengalami perubahan besar. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal memastikan pengumuman kuota haji tahun 2025 akan disampaikan pada 15 Juli 2025.

Pengumuman tersebut bersamaan dengan rencana terbitnya peraturan presiden (perpres) yang menandai pembentukan Badan Penyelenggara Haji (BPH) sebagai lembaga baru di luar Kementerian Agama.

“Besok tanggal 15 Juli ini pengumuman kuota haji, kemungkinan perpres akan keluar,” ujar Cucun saat menghadiri acara Pengukuhan dan Rakernas I PB IKA-PMII di Jakarta, Minggu (13/7).

Pengumuman kuota haji ini menjadi bagian dari langkah strategis dalam proses revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Revisi tersebut, menurut Cucun, bertujuan merombak pendekatan lama yang dinilai terlalu “business as usual” dan hanya fokus pada pengawasan di tahap akhir pelaksanaan.

“Selama ini DPR masuk di ujung, saat pelaksanaan, jadi banyak masalah yang terulang, baik hotel, katering, atau layanan lainnya,” ujarnya. Ia menilai sistem lama membuka celah persoalan kontraktual dan lemahnya kontrol sejak awal proses.

Posisi BPH

Lebih jauh, Cucun mengungkapkan bahwa struktur kelembagaan haji ke depan tidak lagi berada di bawah Kementerian Agama. Perpres baru akan memperkuat posisi BPH sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan ibadah haji, tanpa campur tangan kementerian.

“Perpres yang baru akan menegaskan bahwa Badan Penyelenggara Haji bekerja secara mandiri. Ini sudah final, tinggal harmonisasi dan menunggu perpres turun,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abidin Fikri menambahkan bahwa DPR dan pemerintah juga tengah menggodok revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji. Langkah ini menyusul kebijakan terbaru Arab Saudi yang semakin ketat, termasuk pelarangan visa nonhaji yang menimbulkan banyak masalah bagi jemaah.

“Dua undang-undang ini akan kami revisi secara sinergis agar lebih adaptif terhadap perubahan regulasi dari Arab Saudi,” katanya. (ct)

Share:

Berita Terbaru

Dukung MBG, Kadin Apresiasi Kepemimpinan Presiden Prabowo yang Visioner

JAKARAT,NEWSREAL.id – Kalangan dunia usaha mengapresiasi agenda transformasi yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri...

Menag Usulkan Strategis terkait MBG, Ini Masukannya

JAKARTA,NEWSREAL.id- Kementerian Agama memberikan sejumlah usulan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar menyampaikan tiga usulan strategis dalam rangka peningkatan...

Diah Warih: Sudaryono Jadi Dirigen Handal untuk BGN

Jakarta,NEWSREAL.com-Diah Warih Anjari, pendiri Diwa Foundatioan, beri apresiasi atas pelantikan Dr. Sudaryono, B.Eng.,M., MBA menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Dewan Pembina Nasional (DPN) Tani...

Kebijakan Prabowo: Indonesia Terbuka bagi Investor Dunia, Kepentingan Nasional Tetap Prioritas

JAKARTA,TAPALBATAS.co-Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan luar negeri Indonesia yang tetap terbuka terhadap seluruh negara untuk menjalin kerja sama. Namun, ia menekankan setiap kemitraan harus...

Diangkat Jadi Dewan Kehormatan SBNI, Hercules: NKRI Harga Mati

JAKARTA , NEWSREAL.id– Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Rozario Marshal atau yang dikenal sebagai Hercules, kembali mendapat kepercayaan untuk mengemban peran di...

Prabowo: KDKMP Jadi Pusat Pelayanan Ekonomi Desa yang Terintegrasi

JAKARTA,NEWSREAL.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan menjadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat sekaligus mempercepat...

Belum Putuskan Pengganti Febrie, Istana Tunggu Usulan Jaksa Agung

JAKARTA,NEWSREAL.id– Soal pengganti Febrie Adriansyah, pemerintah menunggu usulan resmi dari Jaksa Agung ST Burhanuddin. Hingga saat ini, Presiden Prabowo Subianto belum dapat menerbitkan keputusan pengangkatan...

Bupati Sukoharjo Jadi Tersangka KPK, Ini Respons Gubernur Jateng Ahmad Luthfi

BATANG, NEWSREAL.id – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Sukoharjo tetap berjalan normal meski Bupati Sukoharjo Etik Suryani telah...

Instruksi Prabowo, Aparatur Negara Introspeksi dan Pemerintahan Harus Bersih dari Korupsi

JAKARTA,NEWSREAL.id – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh aparatur negara untuk melakukan introspeksi dan memperbaiki kinerja demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, serta berpihak kepada kepentingan...

Rachmat Gobel Meninggal Dunia, Indonesia Kehilangan Tokoh Pengusaha dan Politikus Nasional

JAKARTA, NEWSREAL.id– Indonesia berduka atas wafatnya pengusaha nasional sekaligus politikus Partai NasDem, Rachmat Gobel, yang meninggal dunia pada Jumat (10/7/2026) pukul 03.20 WIB di Jakarta....

Berantas Penangkapan Ikan Ilegal, KKP Tambah 10 Kapal Patroli di Laut Natuna Utara

JAKARTA, NEWSREAL.id– Pemerintah terus memperkuat pengamanan di Laut Natuna Utara dengan menambah armada kapal pengawas dan meningkatkan infrastruktur pengawasan guna mengantisipasi maraknya praktik penangkapan ikan...

Soal OTT Bupati Sukoharjo, KPK Ungkap Dugaan soal Kasus Pemerasan

JAKARTA, NEWSREAL.id– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mengungkap konstruksi awal operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. KPK sebut OTT tersebut berkaitan...

Leave a comment