UNRWA: Kelaparan Massal di Gaza “Disengaja dan Terencana”

NEWSREAL.ID, ISTANBUL — Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) mengecam sistem distribusi bantuan di Jalur Gaza yang disebut “Yayasan Kemanusiaan Gaza” (Gaza Humanitarian Foundation/GHF), dengan menyatakan bahwa kelaparan massal yang terjadi saat ini adalah hasil dari kebijakan yang “dibuat dan disengaja.”

Dalam pernyataan resminya pada Jumat (25/7), UNRWA menegaskan bahwa sistem distribusi yang didukung oleh Israel dan Amerika Serikat tersebut dirancang bukan untuk merespons krisis kemanusiaan, melainkan demi kepentingan militer dan politik.

“Kelaparan massal yang disengaja dan terencana. Hari ini, lebih banyak anak meninggal, tubuh mereka kurus kering karena kelaparan,” demikian pernyataan UNRWA.

UNRWA menyebut sistem GHF sebagai mekanisme “cacat” yang justru memperparah penderitaan rakyat Gaza. Mereka menuduh Israel mengontrol penuh semua aspek akses kemanusiaan, baik masuk maupun distribusi di dalam wilayah Gaza.

Sejak 27 Mei, Israel mulai menerapkan sistem bantuan melalui GHF, namun sistem ini ditolak oleh PBB dan sejumlah organisasi kemanusiaan besar karena dinilai tidak netral dan tidak efektif.

Badan tersebut juga menyoroti keberhasilan penyaluran bantuan selama masa gencatan senjata awal 2025, yang dimulai pada Januari. Namun, sejak gencatan itu tidak lagi diimplementasikan oleh Israel pada awal Maret, kondisi kembali memburuk.

“Saat ini, lebih dari 6.000 truk bantuan makanan dan medis UNRWA tertahan di Mesir dan Yordania, tidak bisa masuk Gaza karena pembatasan Israel,” tambah mereka.

Diawasi PBB

UNRWA kembali menyerukan pengaktifan sistem distribusi bantuan yang diawasi langsung oleh PBB, yang sebelumnya terbukti dapat meredam ancaman kelaparan di Gaza.

Sejak awal Maret, Israel telah menutup seluruh perlintasan ke Gaza dan menghentikan gencatan senjata serta kesepakatan pertukaran tahanan dengan Hamas. Ratusan truk bantuan pun terdampar di perbatasan, tidak bisa menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Situasi di Gaza terus memburuk. Serangan militer Israel yang berlangsung sejak akhir 2023 telah menewaskan lebih dari 59.600 warga Palestina. Dalam beberapa pekan terakhir, angka kematian akibat kelaparan meningkat tajam, menyusul terhentinya distribusi bantuan kemanusiaan yang efektif.

Kondisi ini turut menjadi perhatian dunia internasional. Pada November lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga tengah menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ), yang terkait langsung dengan kebijakan militernya di Gaza serta dampak kemanusiaan yang ditimbulkannya. (tb)