Mobile Swipe Up
Tutup
Scroll untuk melanjutkan membaca
Ekonomi Bisnis

Zulhas Ancam Tindak Tegas Mafia Beras Oplosan

Tim Redaksi, Newsreal.id
Minggu, 20 Juli 2025 11:57 WIB
Zulhas Ancam Tindak Tegas Mafia Beras Oplosan
NEWSREAL.ID - MENINJAU KESIAPAN KOPDES: Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan bersama Gubernur DIY Sri Sultan HB X meninjau kesiapan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kalurahan Sinduadi, Sleman pada Sabtu (19/7). (Foto: Ist)

NEWSREAL.ID, YOGYAKARTA- Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pemerintah tak akan tinggal diam terhadap praktik kecurangan dalam distribusi beras, khususnya aksi pengoplosan yang merugikan rakyat.

Salah satu langkah strategis yang disiapkan adalah peluncuran lebih dari 80 ribu Koperasi Merah Putih yang akan menjadi garda depan pengawasan distribusi pangan di level desa dan kelurahan.

“Kalau ada yang merugikan rakyat, tindak tegas,” ujar Zulkifli Hasan saat meninjau Koperasi Merah Putih di Sinduadi, Mlati, Sleman, Sabtu (19/7).

Zulhas menyebut bahwa pengawasan di hilir akan diperkuat lewat pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP). Kedua model koperasi ini bukan hanya berfungsi sebagai pusat distribusi bahan pokok bersubsidi, tetapi juga akan menyalurkan berbagai program sosial pemerintah.

“Contohnya, harga beras Rp14.500, disubsidi jadi Rp12.500, tapi dijual lagi Rp13.500. Masih untung, tapi rakyat rugi. Nah, koperasi ini akan cegah praktik semacam itu,” jelasnya.

Peluncuran Kopdes

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meluncurkan secara resmi 80.068 koperasi tersebut di Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7). Peluncuran ini menjadi bagian dari program strategis nasional dalam rangka pemerataan ekonomi dan penguatan ketahanan pangan.

Zulhas menambahkan, koperasi-koperasi ini juga akan dijadikan mitra belanja dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). “Kita percepat, nanti belanja untuk MBG pun lewat Kopdes karena sudah ada di tiap kelurahan,” tambahnya.

Sementara itu, Kementerian Perdagangan terus melakukan penarikan beras bermerek dari pasar yang tidak memenuhi standar mutu. Dirjen PKTN Kemendag, Moga Simatupang, mengatakan pengawasan dilakukan sejak Maret-April 2025, dan produsen telah dipanggil serta diberi waktu maksimal 30 hari untuk menarik produk tidak sesuai.

“Surat teguran sudah dikirim, tembusannya ke Satgas Pangan. Bila tak ditindaklanjuti, akan ada sanksi lanjutan,” ujar Moga, menegaskan komitmen pemerintah menjaga keamanan dan mutu pangan.

Langkah ini juga sejalan dengan instruksi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, yang sebelumnya memberikan waktu satu minggu kepada perusahaan untuk menyesuaikan kualitas kemasan dan produk beras yang dijual di pasar. (tb)

Berita Terbaru

Mendag: Larangan Impor Pakaian Bekas Demi Kesehatan dan UMKM

NEWSREAL.ID, JAKARTA– Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan larangan impor pakaian bekas dilakukan pemerintah untuk melindungi kesehatan masyarakat sekaligus menjaga keberlangsungan pelaku usaha mikro, kecil, dan...

BEI Tunjuk Jeffrey Hendrik sebagai Pjs Dirut

NEWSREAL.ID, JAKARTA– PT Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi menunjuk Jeffrey Hendrik sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama. Penunjukan tersebut diputuskan melalui rapat direksi (radir) yang...

Inflasi Januari 2026 Naik Tajam, BPS Ungkap Efek Diskon Listrik

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan (year-on-year/yoy) pada Januari 2026 mencapai 3,55 persen. Kenaikan tersebut dipengaruhi fenomena low base effect akibat stimulus...

Mudik Lebaran 2026, Pemerintah Siapkan Diskon Tiket dan Tol

NEWSREAL.ID, JAKARTA– Kabar baik buat pemudik. Pemerintah menyiapkan program diskon tiket transportasi hingga tarif jalan tol untuk mendukung mobilitas masyarakat selama libur Ramadhan dan Lebaran...

Perputaran Uang Tambang Emas Ilegal Nyaris Rp1.000 Triliun

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap besarnya perputaran uang dari aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Indonesia. Dalam periode 2023-2025,...

Purbaya Siap Evaluasi Total Pajak dan Bea Cukai

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Target penerimaan negara yang meleset menjadi alarm keras bagi Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tak akan memberi toleransi jika kinerja...

Oleh-Oleh Haji Kini Bisa Dibeli dari Tanah Air

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Tradisi membawa oleh-oleh sepulang haji tak lagi harus bergantung pada belanja di Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) tengah menyiapkan terobosan digital...

Masuk 2026, Properti Masih Ngebut: Gudang, Industri, hingga Hotel Jadi Andalan

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Setelah melewati tahun 2025 yang penuh dinamika, sektor properti nasional tak kehilangan optimisme. Memasuki 2026, sejumlah subsektor diprediksi tetap tumbuh, dengan pergudangan dan...

Komisi VII DPR Puji Industri yang Pakai Bahan Lokal

NEWSREAL.ID, SEMARANG- Industri jamu nasional dinilai punya daya tahan kuat di tengah tantangan global. Komisi VII DPR RI memberikan apresiasi terhadap industri farmasi tradisional yang...

Freeport Siapkan Langkah Perpanjangan Izin di RI

NEWSREAL.ID JAKARTA- Operasi tambang raksasa Freeport di Papua belum mau berhenti dalam waktu dekat. Setelah proyek smelter hampir tuntas, Freeport-McMoRan Inc. mulai membuka bab baru:...

Pipa Bocor, RI Kehilangan 2 Juta Barel Minyak

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Awal tahun 2026 diwarnai gangguan serius pada sektor energi nasional. Kebocoran pipa migas di wilayah Sumatra berdampak pada terhentinya aliran gas ke salah...

Menkeu Purbaya Siap Bersih-bersih Pajak

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tidak ada toleransi bagi oknum internal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang melakukan pelanggaran. Dengan dukungan penuh Presiden...

Leave a comment