Amnesti & Abolisi Kasus Korupsi Dikritik: “Pengampunan Politik, Bukan Keadilan”

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Langkah Presiden Prabowo Subianto mengampuni dua terdakwa kasus korupsi, Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong, melalui pemberian amnesti dan abolisi menuai kritik tajam dari berbagai kalangan.

Kebijakan ini dianggap sebagai bentuk kompromi politik yang melemahkan komitmen terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Feri Amsari, pengajar hukum tata negara dari Universitas Andalas, menilai pemberian amnesti dan abolisi tersebut sebagai preseden berbahaya dalam dunia hukum Indonesia.

“Hukum sedang dipermainkan. Kalau memang ingin memaafkan, kenapa harus lewat drama pengadilan dulu? Bukankah lembaga penegak hukum berada di bawah kendali presiden?” ujarnya, Jumat (1/8).

Menurut Feri, keputusan ini menunjukkan adanya intervensi politik dalam sistem peradilan, yang seharusnya netral. Ia menilai publik kini hanya disuguhi pertunjukan politik, di mana pahlawan akan muncul di akhir drama.

Kritik serupa disampaikan Herdiansyah Hamzah alias Castro, akademisi dari Universitas Mulawarman. Ia menyebut amnesti dan abolisi terhadap pelaku korupsi adalah langkah keliru.

“Alasannya demi persatuan sangat tidak relevan. Ini bukan tahanan politik seperti era Orde Baru. Ini murni perkara korupsi,” tegasnya. Castro menambahkan, belum pernah ada terdakwa korupsi yang diberikan amnesti atau abolisi sebelumnya, karena beratnya dampak dari kejahatan tersebut. Ia khawatir keputusan ini akan dijadikan celah oleh politisi untuk berlindung di balik kekuasaan.

Sinyal Negatif

Sementara itu, mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan juga menyatakan keprihatinan mendalam. Menurutnya, penggunaan amnesti dan abolisi untuk perkara korupsi mengirim sinyal negatif kepada publik.

“Korupsi adalah pengkhianatan terhadap negara. Jika diselesaikan lewat jalur politis, maka pemberantasan korupsi makin kehilangan arah,” ujar Novel. Dalam kasus Tom Lembong, ia menilai seharusnya pengadilan yang memutuskan apakah ia bersalah atau tidak.

Jika memang tidak terbukti, seharusnya dibebaskan secara hukum, bukan melalui pengampunan politik. Sedangkan dalam perkara Hasto, Novel menilai kasus tersebut merupakan bagian dari kejahatan besar dan sistematis, yang seharusnya diusut tuntas, bukan dihentikan.

Kecaman juga datang dari Lembaga IM57+ Institute, yang digawangi eks pegawai KPK. Ketua IM57+ Lakso Anindito menyebut langkah Prabowo sebagai bentuk terang-terangan mengakali hukum.

“Ini bentuk kompromi politik yang mencederai janji pemberantasan korupsi. Jika dibiarkan, akan menggiring kita ke rezim rule by law, bukan rule of law,” tegasnya. Lakso bahkan menyerukan perlawanan publik terhadap keputusan ini. Ia menilai jika rakyat diam, maka korupsi akan terus dilindungi lewat kesepakatan politik yang disusun di ruang-ruang tertutup.

Amnesti dan abolisi adalah hak prerogatif presiden yang dapat diberikan dengan pertimbangan dan konsultasi DPR. Namun dalam konteks kasus korupsi, para pengkritik menilai penggunaannya saat ini telah melampaui batas kepatutan dan justru menghancurkan fondasi hukum dan keadilan.

Langkah Presiden Prabowo ini menjadi sorotan tajam, tak hanya karena substansi kasus yang melibatkan nama besar, tetapi juga karena dilakukan saat publik tengah menyoroti pelemahan KPK dan maraknya praktik korupsi di berbagai lini pemerintahan. (tb)