Polemik Royalti Musik Berakhir, Putar Musik di Kafe Kini Bebas Resah

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Keresahan pelaku usaha soal kewajiban membayar royalti lagu akhirnya menemukan titik terang. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah, musisi, dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sepakat menyelesaikan polemik yang selama ini menimbulkan kebingungan di lapangan.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Dewi Asmara menegaskan, kesepakatan tersebut akan menciptakan sistem yang lebih transparan sekaligus melindungi kepentingan musisi dan pelaku usaha.

“Penyelesaian polemik royalti ini akan menciptakan ekosistem industri musik yang lebih sehat. Musisi mendapatkan penghargaan yang layak atas karya mereka, sementara pelaku usaha bisa tetap berkontribusi pada industri budaya tanpa merasa terbebani,” ujarnya, Senin (25/8).

Menurut Dewi, ada lima langkah utama yang disepakati dalam rapat konsultasi yang digelar pada 21 Agustus 2025 lalu. Pertama, penarikan royalti akan dipusatkan di LMKN selama dua bulan ke depan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas sambil menunggu revisi Undang-Undang Hak Cipta.

Kedua, akan ada transparansi distribusi dan audit yang adil agar para pencipta lagu benar-benar memperoleh hak ekonominya. Ketiga, DPR bersama pemerintah berkomitmen menuntaskan revisi UU Hak Cipta dalam waktu dua bulan.

Mekanisme Penarikan

Revisi tersebut bertujuan memperjelas mekanisme penarikan, distribusi, dan pengawasan royalti sehingga tidak lagi menimbulkan kegaduhan.

Langkah keempat, pemerintah bersama DPR juga akan meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha serta masyarakat terkait pentingnya membayar royalti dan menghormati hak cipta.

Terakhir, disepakati skema tarif proporsional, di mana besaran royalti akan menyesuaikan jenis usaha, luas ruangan, dan durasi pemutaran musik.

“Skema ini akan meringankan beban pelaku usaha, namun tetap menjamin hak musisi,” terang Dewi. Ia menambahkan, dengan adanya kesepakatan ini, pelaku usaha tidak perlu lagi khawatir memutar musik di tempat usaha mereka selama mengikuti mekanisme yang berlaku.

Polemik royalti sempat memuncak setelah 29 musisi mengajukan uji materil Undang-Undang Hak Cipta ke Mahkamah Konstitusi pada Maret 2025. Saat itu, sejumlah pelaku usaha bahkan memilih berhenti memutar musik atau beralih ke lagu asing karena khawatir terbebani kewajiban pembayaran.

Kini, Dewi menilai penyelesaian yang ditempuh bersama membuka jalan bagi lahirnya sistem yang adil, akuntabel, dan modern. “Ini bukan sekadar soal bisnis atau regulasi, tapi tentang menghargai karya anak bangsa dan memastikan industri musik Indonesia terus tumbuh dengan sehat dan berkelanjutan,” pungkasnya. (ct)