Politik

Adkasi Minta Rencana Pemangkasan TKD Rp269 Triliun Ditinjau Ulang

Tim Redaksi, Admin
Rabu, 17 September 2025 21:39 WIB
Adkasi Minta Rencana Pemangkasan TKD Rp269 Triliun Ditinjau Ulang
NEWSREAL.ID - BIMTEK FRAKSI GOLKAR: Ketua Umum Adkasi Siswanto bersalaman dengan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia dalam acara Bimtek anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota Partai Golkar se-Indonesia di Hotel Pulman, Jakarta, Selasa (16/9). (Foto: Ist)

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Ketua Umum Asosiasi Dewan Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) Siswanto mendesak pemerintah pusat, khususnya Menteri Keuangan, untuk meninjau ulang rencana pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang mencapai Rp269 triliun atau setara 29 persen.

Menurut Siswanto, kebijakan tersebut berpotensi menekan kemampuan fiskal mayoritas daerah yang masih lemah. Dengan kondisi fiskal daerah yang mayoritas belum kuat, pemotongan TKD akan sangat memukul kemampuan dalam membangun dan melayani masyarakat.

“Jika tahun depan benar ada pemangkasan 29 persen, ini jelas akan menjadi pukulan berat bagi daerah,” tegas Siswanto dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diikuti 1.400 anggota Fraksi Golkar DPRD provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia di Hotel Pulman, Jakarta, Rabu (17/9) malam.

Lebih lanjut Siswanto yang juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blora ini mengutip data Kementerian Dalam Negeri, bahwa dari 15 kabupaten, hanya empat yang masuk kategori keuangan kuat, empat sedang, dan sisanya masih lemah. Dengan kondisi itu, ia menilai pemangkasan TKD justru akan memperdalam ketimpangan fiskal antar daerah.

Isu Fiskal

Lebih jauh, Siswanto meminta agar Ketua Komisi XI DPR RI dapat dilibatkan dalam forum-forum strategis membahas isu fiskal. “Kami mohon Ketua Komisi XI DPR RI bisa hadir dalam forum seperti ini. Bicara fiskal bukan hanya pengamat. Sebagai mitra Komisi XI, Menteri Keuangan pasti punya strategi lain di luar kebijakan yang disampaikan, dan itu penting diketahui,” ujarnya.

Selain membahas isu TKD, forum Bimtek Fraksi Golkar juga menghasilkan sejumlah rekomendasi penting, antara lain pemerintah pusat diminta membantu pembangunan kembali gedung DPRD yang mengalami kerusakan dan instruksi kepada 17.510 anggota DPRD kabupaten se-Indonesia untuk meningkatkan komunikasi sosial dengan masyarakat.

Siswanto menegaskan, Adkasi akan terus mengawal kepentingan daerah agar tidak terganggu oleh kebijakan fiskal pusat yang bisa menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. (tb)

Berita Terbaru

Berdiskusi dengan Duta Mario Ignacio, Stafsus Menag Gugun Gumilar Perkuat Hubungan Indonesia-Chili

JAKARTA,NEWSREAL.id – Hubungan Indonesia–Chili semakin dipererat secara harmonis. Sebuah pertemuan hangat dan akrab berlangsung antara Mario Ignacio Artaza Loyola, Duta Besar Chili untuk Indonesia, ASEAN,...

Serangan Terstruktur dan Masiv Diarahkan ke Prabowo, Ini Kata Pengamat Intelejen

Serangan kepada Prabowo Subianto dilihat di berbagai platform digital seperti Facebook, X, YouTube, Instagram, hingga Threads. Pemerintah diminta waspada terhadap serangan modern ini. Amir Hamzah menyebut operasi semacam itu dikenal sebagai psychological operation atau psyops digital.

Keterwakilan Perempuan Minimal 30 Persen! Ormas G-Nesia : Keputusan MK Wajib Didukung

JAKARTA,NEWSREAL.id– Mahkamah Konstitusi menyatakan partai politik dapat digugurkan atau tidak diikutsertakan dalam pemilu di daerah pemilihan tertentu apabila tidak memenuhi kuota caleg perempuan sebesar 30...

Kurban Presiden Pakai APBN, Stafsus Menang :Sah Secara Agama dan Hukum Negara

JAKARTA,NEWSREAL.id – Program bantuan hewan kurban Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan viral di medsos belakangan ini, bukan sesuatu...

Danantara Disorot, Proyek Perkampungan Haji di Mekkah Belum Tunjukkan Progres Nyata

JAKARTA,NEWSREAL.id – Ketua Umum Relawan Pemenangan Prabowo– Gibran saat Pilpres 2024 Logis 08, Anshar Ilo menyoroti belum terlihatnya perkembangan yang signifikan terkait realisasi proyek Perkampungan...

Cerita Hercules Pada HUT GRIB JAYA, DItawari Uang Setengah Triliun Agar Tak Dukung Prabwo

JAKARTA – Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB ) Jaya merayakan ulang tahun ke-15 nya, Minggu (10/5/2026). Puncak peringatan milad ormas terbesar di Indonesia ini...

Marahnya JK, Hingga Sebut-sebut Termul

JAKARTA, newsreal.id – Nada tinggi Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) terdengar di hadapan wartawan saat jumpa pers di kediamannya, Jakarta...

MBG Berdampak baik bagi Ekonomi Masyarakat, Ini Penilaian Gubernur Lemhanas

JAKARTA,newsreal.id – Program makan bergizi gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah menuai reaksi pro dan kontra. Seperti yang disampaikan oleh Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace...

PDIP Desak PBB Lebih Tegas ke Israel Usai Delapan Prajurit TNI Jadi Korban di Lebanon

NEWSREAL.ID, JAKARTA- PDI Perjuangan (PDIP) menilai insiden yang menimpa delapan prajurit TNI di Lebanon harus menjadi momentum bagi PBB untuk bersikap lebih tegas terhadap Israel....

DPR Dorong Perlindungan Pekerja Kreatif, Kasus Amsal Jadi Sorotan

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Anggota Komisi VII DPR RI, Siti Mukaromah mendorong kementerian-kementerian strategis untuk berkolaborasi dalam memberikan perlindungan bagi pekerja kreatif, menyusul kasus yang menimpa videografer...

Andrie Yunus Masih Dirawat Intensif, Kontras: Kondisi Belum Stabil

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Ketua Badan Pengurus Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Indria Fernida, mengungkapkan kondisi Andrie Yunus yang menjadi korban penyiraman air...

DPR Usul Pelanggaran THR Dijerat Pidana, Bukan Sekadar Sanksi Administratif

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mendorong pelanggaran pembayaran tunjangan hari raya (THR) oleh perusahaan agar dipertimbangkan masuk ranah pidana, tidak lagi...

Leave a comment