Luhut Bela Program MBG: Jangan Buru-buru Kritik, Prosesnya Sudah Bagus

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan angkat bicara soal desakan sejumlah pihak agar pemerintah menghentikan program makan bergizi gratis (MBG).

Luhut menegaskan, program andalan Presiden Prabowo Subianto itu tidak perlu disetop hanya karena ada persoalan teknis di lapangan.

Baca : Sinergitas TNI-POLRI untuk Pengamanan KTT G20 Panen Pujian, Luhut : Saya Puas!

“Ya enggak usah dihentikan. Kita sudah lihat, bagus kok, apanya yang dihentikan?” tegas Luhut usai bertemu Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di Kantor DEN, Jakarta, Jumat (3/10).

Menurut Luhut, MBG justru menunjukkan perkembangan positif sejak dijalankan pada Januari 2025. Ia mencontohkan serapan anggaran yang lebih baik, perputaran ekonomi yang makin terasa, hingga penciptaan lapangan kerja baru.

“Perputaran uang dari MBG sudah menciptakan 380 ribu lapangan kerja di seluruh Indonesia. Itu sangat membantu masyarakat di tengah ekonomi global yang tidak menentu,” ujarnya.

Meski begitu, Luhut mengakui masih ada kekurangan dalam implementasi MBG, termasuk kasus keracunan yang sempat berujung status kejadian luar biasa (KLB) di sejumlah daerah. Ia mengaku prihatin, tapi menekankan bahwa perbaikan terus berjalan.

“Kita kadang-kadang tuh pengin cepat buahnya, seperti gigit cabai harus langsung pedas, ya enggak bisa gitu lah! Yang penting prosesnya kita lihat bagus, jalan. Kalau kurang di sana-sini, kita perbaiki,” katanya.

Anggaran MBG

Ia pun meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk tidak lagi mengancam pemangkasan anggaran MBG, sebab program tersebut dinilai sudah berada di jalur yang tepat. “Tentu masih ada yang kurang, tapi sudah makin akurat. Jadi, kita jangan buru-buru kritik sana-sini,” lanjutnya.

Baca : DPR Semprot Kepala BGN: Jangan Anggap Korban Keracunan MBG Cuma Angka

Kepala BGN Dadan Hindayana menambahkan, pemerintah segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola MBG. Aturan itu akan memperjelas pembagian tugas antar kementerian/lembaga (K/L) serta peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan program.

“Dengan adanya perpres itu, masing-masing pihak tidak akan lagi gamang karena sudah ada perannya masing-masing. Semua akan dikoordinasikan oleh tim koordinasi,” kata Dadan.

Seperti diketahui, desakan penghentian sementara MBG sebelumnya datang dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). Keduanya menilai kasus keracunan yang muncul menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap program ini.

Namun Luhut menegaskan kembali, evaluasi harus berjalan tanpa perlu mematikan program. “Saya kira kita jangan berharap dalam enam bulan semua beres. Tapi kalau tiga bulan ke depan, saya yakin jauh lebih baik dari sekarang,” pungkasnya. (tb)