NEWSREAL.ID, JAKARTA- Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan angkat bicara soal desakan sejumlah pihak agar pemerintah menghentikan program makan bergizi gratis (MBG).
Luhut menegaskan, program andalan Presiden Prabowo Subianto itu tidak perlu disetop hanya karena ada persoalan teknis di lapangan.
Baca : Sinergitas TNI-POLRI untuk Pengamanan KTT G20 Panen Pujian, Luhut : Saya Puas!
“Ya enggak usah dihentikan. Kita sudah lihat, bagus kok, apanya yang dihentikan?” tegas Luhut usai bertemu Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di Kantor DEN, Jakarta, Jumat (3/10).
Menurut Luhut, MBG justru menunjukkan perkembangan positif sejak dijalankan pada Januari 2025. Ia mencontohkan serapan anggaran yang lebih baik, perputaran ekonomi yang makin terasa, hingga penciptaan lapangan kerja baru.
“Perputaran uang dari MBG sudah menciptakan 380 ribu lapangan kerja di seluruh Indonesia. Itu sangat membantu masyarakat di tengah ekonomi global yang tidak menentu,” ujarnya.
Meski begitu, Luhut mengakui masih ada kekurangan dalam implementasi MBG, termasuk kasus keracunan yang sempat berujung status kejadian luar biasa (KLB) di sejumlah daerah. Ia mengaku prihatin, tapi menekankan bahwa perbaikan terus berjalan.
“Kita kadang-kadang tuh pengin cepat buahnya, seperti gigit cabai harus langsung pedas, ya enggak bisa gitu lah! Yang penting prosesnya kita lihat bagus, jalan. Kalau kurang di sana-sini, kita perbaiki,” katanya.
Anggaran MBG
Ia pun meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk tidak lagi mengancam pemangkasan anggaran MBG, sebab program tersebut dinilai sudah berada di jalur yang tepat. “Tentu masih ada yang kurang, tapi sudah makin akurat. Jadi, kita jangan buru-buru kritik sana-sini,” lanjutnya.
Baca : DPR Semprot Kepala BGN: Jangan Anggap Korban Keracunan MBG Cuma Angka
Kepala BGN Dadan Hindayana menambahkan, pemerintah segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola MBG. Aturan itu akan memperjelas pembagian tugas antar kementerian/lembaga (K/L) serta peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan program.
“Dengan adanya perpres itu, masing-masing pihak tidak akan lagi gamang karena sudah ada perannya masing-masing. Semua akan dikoordinasikan oleh tim koordinasi,” kata Dadan.
Seperti diketahui, desakan penghentian sementara MBG sebelumnya datang dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). Keduanya menilai kasus keracunan yang muncul menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap program ini.
Namun Luhut menegaskan kembali, evaluasi harus berjalan tanpa perlu mematikan program. “Saya kira kita jangan berharap dalam enam bulan semua beres. Tapi kalau tiga bulan ke depan, saya yakin jauh lebih baik dari sekarang,” pungkasnya. (tb)
Dukung MBG, Kadin Apresiasi Kepemimpinan Presiden Prabowo yang Visioner
JAKARAT,NEWSREAL.id – Kalangan dunia usaha mengapresiasi agenda transformasi yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri...
Menag Usulkan Strategis terkait MBG, Ini Masukannya
JAKARTA,NEWSREAL.id- Kementerian Agama memberikan sejumlah usulan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar menyampaikan tiga usulan strategis dalam rangka peningkatan...
Diah Warih: Sudaryono Jadi Dirigen Handal untuk BGN
Jakarta,NEWSREAL.com-Diah Warih Anjari, pendiri Diwa Foundatioan, beri apresiasi atas pelantikan Dr. Sudaryono, B.Eng.,M., MBA menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Dewan Pembina Nasional (DPN) Tani...
Kebijakan Prabowo: Indonesia Terbuka bagi Investor Dunia, Kepentingan Nasional Tetap Prioritas
JAKARTA,TAPALBATAS.co-Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan luar negeri Indonesia yang tetap terbuka terhadap seluruh negara untuk menjalin kerja sama. Namun, ia menekankan setiap kemitraan harus...
Diangkat Jadi Dewan Kehormatan SBNI, Hercules: NKRI Harga Mati
JAKARTA , NEWSREAL.id– Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Rozario Marshal atau yang dikenal sebagai Hercules, kembali mendapat kepercayaan untuk mengemban peran di...
Prabowo: KDKMP Jadi Pusat Pelayanan Ekonomi Desa yang Terintegrasi
JAKARTA,NEWSREAL.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan menjadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat sekaligus mempercepat...
Belum Putuskan Pengganti Febrie, Istana Tunggu Usulan Jaksa Agung
JAKARTA,NEWSREAL.id– Soal pengganti Febrie Adriansyah, pemerintah menunggu usulan resmi dari Jaksa Agung ST Burhanuddin. Hingga saat ini, Presiden Prabowo Subianto belum dapat menerbitkan keputusan pengangkatan...
Bupati Sukoharjo Jadi Tersangka KPK, Ini Respons Gubernur Jateng Ahmad Luthfi
BATANG, NEWSREAL.id – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Sukoharjo tetap berjalan normal meski Bupati Sukoharjo Etik Suryani telah...
Instruksi Prabowo, Aparatur Negara Introspeksi dan Pemerintahan Harus Bersih dari Korupsi
JAKARTA,NEWSREAL.id – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh aparatur negara untuk melakukan introspeksi dan memperbaiki kinerja demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, serta berpihak kepada kepentingan...
Rachmat Gobel Meninggal Dunia, Indonesia Kehilangan Tokoh Pengusaha dan Politikus Nasional
JAKARTA, NEWSREAL.id– Indonesia berduka atas wafatnya pengusaha nasional sekaligus politikus Partai NasDem, Rachmat Gobel, yang meninggal dunia pada Jumat (10/7/2026) pukul 03.20 WIB di Jakarta....
Berantas Penangkapan Ikan Ilegal, KKP Tambah 10 Kapal Patroli di Laut Natuna Utara
JAKARTA, NEWSREAL.id– Pemerintah terus memperkuat pengamanan di Laut Natuna Utara dengan menambah armada kapal pengawas dan meningkatkan infrastruktur pengawasan guna mengantisipasi maraknya praktik penangkapan ikan...
Soal OTT Bupati Sukoharjo, KPK Ungkap Dugaan soal Kasus Pemerasan
JAKARTA, NEWSREAL.id– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mengungkap konstruksi awal operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. KPK sebut OTT tersebut berkaitan...
