Komisi II DPR: Pembentukan Panja RUU Pemilu Awal 2026

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi II DPR RI resmi bersepakat membentuk Panitia Kerja (Panja) penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu pada awal masa sidang tahun 2026. Langkah ini menjadi tahap awal pembahasan revisi regulasi kepemiluan yang akan menyesuaikan sejumlah putusan penting Mahkamah Konstitusi (MK).

Wakil Ketua Komisi II DPR, Zulfikar Arse Sadikin menyebut, kesepakatan tersebut telah masuk dalam revisi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026 yang disahkan melalui perubahan kedua Prolegnas 2025.

“Kami di Komisi II sudah sepaham, bahkan sudah sepakat, bahwa begitu awal tahun 2026 saat memasuki masa sidang, akan dibentuk Panja penyusunan RUU perubahan UU Pemilu,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/11).

Politikus Partai Golkar itu menegaskan, pembentukan Panja dilakukan agar DPR memiliki waktu cukup untuk menyusun dan membahas draf revisi sebelum proses rekrutmen penyelenggara pemilu dimulai pada akhir 2026.

“Artinya, pembahasan bisa dipastikan segera berjalan. Kalau semua sepakat, pertengahan tahun 2026 kita sudah masuk ke tahap pembahasan,” katanya optimistis.

Zulfikar menjelaskan, setelah Panja terbentuk, pembahasan substansi akan berlanjut di Panitia Khusus (Pansus) dan ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR.

Fokus Utama

Fokus utama pembahasan nantinya adalah menyesuaikan aturan kepemiluan dengan berbagai putusan MK yang baru-baru ini diterbitkan. Salah satu putusan penting MK yang memengaruhi substansi revisi adalah putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah menjadi 7,5 persen suara sah provinsi.

Sementara untuk pemilihan presiden (pilpres), MK menghapus ambang batas 20 persen kursi DPR, dengan catatan perlu adanya “rekayasa konstitusional” agar jumlah calon presiden tidak berlebihan.

Selain itu, MK juga menetapkan pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu daerah, dengan jeda waktu minimal dua tahun dan maksimal dua tahun enam bulan.

Pemilu nasional mencakup pemilihan presiden-wakil presiden, DPR, dan DPD, sedangkan pemilu daerah meliputi pemilihan kepala daerah serta anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

Dengan rencana penyusunan RUU Pemilu berbasis hasil putusan MK tersebut, DPR berharap tercipta regulasi kepemiluan yang lebih adaptif, proporsional, dan mencerminkan sistem demokrasi yang stabil serta berkeadilan. (tb)