Prabowo: Sebelum 2045, Indonesia Bebas dari Kemiskinan

NEWSREAL, JAKARTA- Presiden Prabowo Subianto optimistis Indonesia akan bebas dari kemiskinan sebelum 2045. Prabowo mengaku telah mempelajari data secara keseluruhan dan berkomitmen untuk mencapai tujuan tersebut.

Prabowo awalnya bicara peluang bonus demografi yang didapat Indonesia pada 2045. Ia yakin peluang itu akan membawa Indonesia bebas dari kemiskinan.

“2045 hanya 20 tahun lagi, anak anak muda sekarang tadi dikatakan teknokrat muda yang umurnya 30, 20 tahun lagi mereka yang akan pimpin Republik ini dan di situ lah kita bisa keluar dari kemiskinan untuk seluruh rakyat kita,” kata Prabowo saat membuka acara Indonesia Defence 2025 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (12/6/2025).

Bahkan Prabowo berkomitmen untuk membawa Indonesia bebas dari kemiskinan sebelum 2045. Ia yakin setelah mempelajari data-data secara keseluruhan.

“Setelah saya mempelajari angka-angka, saya optimis kita bisa hilangkan kemiskinan dari Republik Indonesia jauh sebelum 2045 itu keyakinan sana dan itu tekad saya,” kata Prabowo.

Perbedaan Metode

Di sisi lain, terdapat perbedaan metode penghitungan kemiskinan di suatu negara antara Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik. Berdasarkan pembaruan metode penghitungan yang diterapkan Bank Dunia pada Juni 2025 ini, angka kemiskinan di Indonesia melonjak menjadi 194,6 juta jiwa, atau sekitar 68,25 persen dari total populasi 285 juta jiwa.

Perubahan ini terjadi karena Bank Dunia kini menggunakan data Purchasing Power Parity (PPP) 2021, menggantikan PPP 2017. PPP merupakan metode perbandingan daya beli antarnegara setelah memperhitungkan harga barang dan jasa.

Dengan standar baru, ambang batas pendapatan untuk dikategorikan miskin pun naik. Untuk negara menengah atas seperti Indonesia, garis kemiskinan meningkat dari 6,85 dolar AS menjadi 8,30 dolar AS per orang per hari.

Sementara berdasarkan data dari BPS, jumlah warga miskin per September 2024 hanya sekitar 24 juta jiwa atau 8,57 persen dari total populasi. BPS menggunakan metode Cost of Basic Needs (CBN), yang menghitung kebutuhan dasar makanan dan non-makanan berdasarkan survei rumah tangga dan kondisi lokal.

Sebagai contoh, garis kemiskinan rumah tangga per bulan pada September 2024 di Jakarta ditetapkan Rp4,23 juta, sementara di NTT hanya Rp3,1 juta, dan di Lampung Rp2,82 juta. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebut perbedaan itu wajar, karena setiap negara memang disarankan membuat garis kemiskinan nasional sendiri, disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi masing-masing. (tb)