NEWSREAL, JAKARTA- Presiden Prabowo Subianto optimistis Indonesia akan bebas dari kemiskinan sebelum 2045. Prabowo mengaku telah mempelajari data secara keseluruhan dan berkomitmen untuk mencapai tujuan tersebut.
Prabowo awalnya bicara peluang bonus demografi yang didapat Indonesia pada 2045. Ia yakin peluang itu akan membawa Indonesia bebas dari kemiskinan.
“2045 hanya 20 tahun lagi, anak anak muda sekarang tadi dikatakan teknokrat muda yang umurnya 30, 20 tahun lagi mereka yang akan pimpin Republik ini dan di situ lah kita bisa keluar dari kemiskinan untuk seluruh rakyat kita,” kata Prabowo saat membuka acara Indonesia Defence 2025 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (12/6/2025).
Bahkan Prabowo berkomitmen untuk membawa Indonesia bebas dari kemiskinan sebelum 2045. Ia yakin setelah mempelajari data-data secara keseluruhan.
“Setelah saya mempelajari angka-angka, saya optimis kita bisa hilangkan kemiskinan dari Republik Indonesia jauh sebelum 2045 itu keyakinan sana dan itu tekad saya,” kata Prabowo.
Perbedaan Metode
Di sisi lain, terdapat perbedaan metode penghitungan kemiskinan di suatu negara antara Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik. Berdasarkan pembaruan metode penghitungan yang diterapkan Bank Dunia pada Juni 2025 ini, angka kemiskinan di Indonesia melonjak menjadi 194,6 juta jiwa, atau sekitar 68,25 persen dari total populasi 285 juta jiwa.
Perubahan ini terjadi karena Bank Dunia kini menggunakan data Purchasing Power Parity (PPP) 2021, menggantikan PPP 2017. PPP merupakan metode perbandingan daya beli antarnegara setelah memperhitungkan harga barang dan jasa.
Dengan standar baru, ambang batas pendapatan untuk dikategorikan miskin pun naik. Untuk negara menengah atas seperti Indonesia, garis kemiskinan meningkat dari 6,85 dolar AS menjadi 8,30 dolar AS per orang per hari.
Sementara berdasarkan data dari BPS, jumlah warga miskin per September 2024 hanya sekitar 24 juta jiwa atau 8,57 persen dari total populasi. BPS menggunakan metode Cost of Basic Needs (CBN), yang menghitung kebutuhan dasar makanan dan non-makanan berdasarkan survei rumah tangga dan kondisi lokal.
Sebagai contoh, garis kemiskinan rumah tangga per bulan pada September 2024 di Jakarta ditetapkan Rp4,23 juta, sementara di NTT hanya Rp3,1 juta, dan di Lampung Rp2,82 juta. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebut perbedaan itu wajar, karena setiap negara memang disarankan membuat garis kemiskinan nasional sendiri, disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi masing-masing. (tb)
Dukung MBG, Kadin Apresiasi Kepemimpinan Presiden Prabowo yang Visioner
JAKARAT,NEWSREAL.id – Kalangan dunia usaha mengapresiasi agenda transformasi yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri...
Menag Usulkan Strategis terkait MBG, Ini Masukannya
JAKARTA,NEWSREAL.id- Kementerian Agama memberikan sejumlah usulan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar menyampaikan tiga usulan strategis dalam rangka peningkatan...
Diah Warih: Sudaryono Jadi Dirigen Handal untuk BGN
Jakarta,NEWSREAL.com-Diah Warih Anjari, pendiri Diwa Foundatioan, beri apresiasi atas pelantikan Dr. Sudaryono, B.Eng.,M., MBA menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Dewan Pembina Nasional (DPN) Tani...
Kebijakan Prabowo: Indonesia Terbuka bagi Investor Dunia, Kepentingan Nasional Tetap Prioritas
JAKARTA,TAPALBATAS.co-Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan luar negeri Indonesia yang tetap terbuka terhadap seluruh negara untuk menjalin kerja sama. Namun, ia menekankan setiap kemitraan harus...
Diangkat Jadi Dewan Kehormatan SBNI, Hercules: NKRI Harga Mati
JAKARTA , NEWSREAL.id– Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Rozario Marshal atau yang dikenal sebagai Hercules, kembali mendapat kepercayaan untuk mengemban peran di...
Prabowo: KDKMP Jadi Pusat Pelayanan Ekonomi Desa yang Terintegrasi
JAKARTA,NEWSREAL.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan menjadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat sekaligus mempercepat...
Belum Putuskan Pengganti Febrie, Istana Tunggu Usulan Jaksa Agung
JAKARTA,NEWSREAL.id– Soal pengganti Febrie Adriansyah, pemerintah menunggu usulan resmi dari Jaksa Agung ST Burhanuddin. Hingga saat ini, Presiden Prabowo Subianto belum dapat menerbitkan keputusan pengangkatan...
Bupati Sukoharjo Jadi Tersangka KPK, Ini Respons Gubernur Jateng Ahmad Luthfi
BATANG, NEWSREAL.id – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Sukoharjo tetap berjalan normal meski Bupati Sukoharjo Etik Suryani telah...
Instruksi Prabowo, Aparatur Negara Introspeksi dan Pemerintahan Harus Bersih dari Korupsi
JAKARTA,NEWSREAL.id – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh aparatur negara untuk melakukan introspeksi dan memperbaiki kinerja demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, serta berpihak kepada kepentingan...
Rachmat Gobel Meninggal Dunia, Indonesia Kehilangan Tokoh Pengusaha dan Politikus Nasional
JAKARTA, NEWSREAL.id– Indonesia berduka atas wafatnya pengusaha nasional sekaligus politikus Partai NasDem, Rachmat Gobel, yang meninggal dunia pada Jumat (10/7/2026) pukul 03.20 WIB di Jakarta....
Berantas Penangkapan Ikan Ilegal, KKP Tambah 10 Kapal Patroli di Laut Natuna Utara
JAKARTA, NEWSREAL.id– Pemerintah terus memperkuat pengamanan di Laut Natuna Utara dengan menambah armada kapal pengawas dan meningkatkan infrastruktur pengawasan guna mengantisipasi maraknya praktik penangkapan ikan...
Soal OTT Bupati Sukoharjo, KPK Ungkap Dugaan soal Kasus Pemerasan
JAKARTA, NEWSREAL.id– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mengungkap konstruksi awal operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. KPK sebut OTT tersebut berkaitan...
