NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat Satgas Pangan menindak 75 tersangka dan mencabut 2.229 izin pengecer serta distributor sepanjang 2024-2025 sebagai bagian dari pengetatan pengawasan minyak goreng, beras, dan pupuk.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, penindakan tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas pangan dan melindungi petani serta konsumen dari praktik manipulasi harga dan peredaran produk ilegal yang merugikan masyarakat.
“Selama satu tahun ada 75 tersangka. Mafia tidak boleh dibiarkan berkeliaran. Kalau kita biarkan, sama saja kita berternak kejahatan,” kata Amran dalam Sidang Pleno IV Munas XI Majelis Ulama Indonesia (MUI) 2025 di Jakarta, Jumat, (21/11).
Berdasarkan data Kementan, kasus yang ditangani Satgas meliputi 16 perkara minyak goreng, 46 perkara beras, 27 perkara pupuk, serta dua kasus yang melibatkan pegawai. Seluruhnya telah diproses sesuai ketentuan.
Selain itu, sebanyak 2.229 izin pengecer dan distributor dicabut karena pelanggaran administrasi dan praktik usaha yang tidak sesuai aturan. Penindakan dilakukan untuk memastikan distribusi pangan tetap lancar dan tidak dimonopoli.
Perkuat Pengawasan
Amran menegaskan Kementan akan terus memperkuat pengawasan guna mencegah gangguan pasokan yang dapat memicu gejolak harga pangan. “Kalau ditemukan kebatilan, bereskan. Selama saya di sini, mafia pangan pasti kami tindak,” ucapnya.
Ia kemudian mencontohkan kasus pupuk palsu yang berdampak luas pada petani.
“Bayangkan pupuk palsu itu menipu 100 juta penduduk. Ini tidak bisa ditoleransi. Kami dapat 27 tersangka dari kasus pupuk,” lanjutnya.
Menurutnya, ketegasan penegakan hukum penting untuk menjaga stabilitas pangan nasional, terutama pada komoditas strategis seperti beras dan minyak goreng yang sangat sensitif terhadap fluktuasi harga.
Satgas Pangan juga bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain, termasuk kepolisian dan pemerintah daerah, untuk meningkatkan pengawasan distribusi serta memastikan stok dan harga pangan berada pada tingkat yang wajar.
Kementan menilai penindakan sepanjang 2024-2025 mendukung agenda transformasi pangan yang lebih luas, termasuk peningkatan produksi, perluasan tanam, dan penguatan hilirisasi komoditas untuk menekan potensi spekulasi di tingkat distributor.
Amran menegaskan komitmennya untuk menjaga rantai pasok pangan nasional agar masyarakat mendapatkan harga yang stabil dan petani memperoleh kepastian usaha. “Ini tugas kita bersama. Ketahanan pangan harus dijaga dari hulu hingga hilir,” ujar dia. (ct)
Dukung MBG, Kadin Apresiasi Kepemimpinan Presiden Prabowo yang Visioner
JAKARAT,NEWSREAL.id – Kalangan dunia usaha mengapresiasi agenda transformasi yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri...
Menag Usulkan Strategis terkait MBG, Ini Masukannya
JAKARTA,NEWSREAL.id- Kementerian Agama memberikan sejumlah usulan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar menyampaikan tiga usulan strategis dalam rangka peningkatan...
Diah Warih: Sudaryono Jadi Dirigen Handal untuk BGN
Jakarta,NEWSREAL.com-Diah Warih Anjari, pendiri Diwa Foundatioan, beri apresiasi atas pelantikan Dr. Sudaryono, B.Eng.,M., MBA menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Dewan Pembina Nasional (DPN) Tani...
Kebijakan Prabowo: Indonesia Terbuka bagi Investor Dunia, Kepentingan Nasional Tetap Prioritas
JAKARTA,TAPALBATAS.co-Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan luar negeri Indonesia yang tetap terbuka terhadap seluruh negara untuk menjalin kerja sama. Namun, ia menekankan setiap kemitraan harus...
Diangkat Jadi Dewan Kehormatan SBNI, Hercules: NKRI Harga Mati
JAKARTA , NEWSREAL.id– Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Rozario Marshal atau yang dikenal sebagai Hercules, kembali mendapat kepercayaan untuk mengemban peran di...
Prabowo: KDKMP Jadi Pusat Pelayanan Ekonomi Desa yang Terintegrasi
JAKARTA,NEWSREAL.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan menjadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat sekaligus mempercepat...
Belum Putuskan Pengganti Febrie, Istana Tunggu Usulan Jaksa Agung
JAKARTA,NEWSREAL.id– Soal pengganti Febrie Adriansyah, pemerintah menunggu usulan resmi dari Jaksa Agung ST Burhanuddin. Hingga saat ini, Presiden Prabowo Subianto belum dapat menerbitkan keputusan pengangkatan...
Bupati Sukoharjo Jadi Tersangka KPK, Ini Respons Gubernur Jateng Ahmad Luthfi
BATANG, NEWSREAL.id – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Sukoharjo tetap berjalan normal meski Bupati Sukoharjo Etik Suryani telah...
Instruksi Prabowo, Aparatur Negara Introspeksi dan Pemerintahan Harus Bersih dari Korupsi
JAKARTA,NEWSREAL.id – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh aparatur negara untuk melakukan introspeksi dan memperbaiki kinerja demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, serta berpihak kepada kepentingan...
Rachmat Gobel Meninggal Dunia, Indonesia Kehilangan Tokoh Pengusaha dan Politikus Nasional
JAKARTA, NEWSREAL.id– Indonesia berduka atas wafatnya pengusaha nasional sekaligus politikus Partai NasDem, Rachmat Gobel, yang meninggal dunia pada Jumat (10/7/2026) pukul 03.20 WIB di Jakarta....
Berantas Penangkapan Ikan Ilegal, KKP Tambah 10 Kapal Patroli di Laut Natuna Utara
JAKARTA, NEWSREAL.id– Pemerintah terus memperkuat pengamanan di Laut Natuna Utara dengan menambah armada kapal pengawas dan meningkatkan infrastruktur pengawasan guna mengantisipasi maraknya praktik penangkapan ikan...
Soal OTT Bupati Sukoharjo, KPK Ungkap Dugaan soal Kasus Pemerasan
JAKARTA, NEWSREAL.id– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mengungkap konstruksi awal operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. KPK sebut OTT tersebut berkaitan...
