
NEWSREAL.ID, MEDAN- Dinamika politik internal Partai Golkar Sumatera Utara memanas setelah Ketua Umum DPP Golkar Bahlil Lahadalia menetapkan Musa Rajekshah alias Ijeck sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua DPD Golkar Sumut. Tak lama berselang, Sekretaris DPD Golkar Sumut Datok Ilhamsyah menyatakan mundur dari jabatannya.
Datok Ilhamsyah menegaskan pengunduran dirinya dilakukan sebagai bentuk sikap organisasi. Ia meluruskan bahwa status Musa Rajekshah bukan dipecat, melainkan ditunjuk sebagai Plt oleh DPP Golkar.
Baca juga: Bahlil: Golkar Terbuka untuk Siapapun
“Saya luruskan dulu, Pak Ijeck itu di-Plt-kan. Kalau pemecatan beda. DPP sudah menyampaikan itu. Dan saya sendiri sudah meletakkan jabatan sebagai sekretaris. Saya kan harus paham berorganisasi,” ujar Datok Ilhamsyah, Jumat (19/12/2025).
Ia mengungkapkan telah mengajukan surat pengunduran diri secara resmi pada Kamis (18/12/2025). Menurutnya, organisasi partai harus dikelola secara profesional, bukan berdasarkan kehendak pribadi.
“Berorganisasi itu harus dimanage secara profesional, bukan karena kemauan orang per orang. Saya bicara ini sebagai mantan sekretaris Golkar Sumut,” katanya.
Datok menilai gejala penyingkiran Musa Rajekshah sudah terlihat sejak DPP Golkar tidak mengakomodasi pengajuan jadwal Musyawarah Daerah (Musda) yang telah diajukan DPD Golkar Sumut sebanyak dua kali.
“Sudah dua kali jadwal Musda diajukan, tapi tidak diakomodir. Melihat situasi dan kondisi seperti ini, apalagi Pak Ijeck di-Plt-kan, rasanya naif kalau saya bertahan. Saya juga punya sikap pribadi,” ujarnya.
Ia menambahkan, pengunduran diri dari jabatan struktural tidak serta-merta menghapus statusnya sebagai kader Golkar. “Kader itu tidak bisa hilang, kecuali pindah partai. Kader tetap melekat, hanya saja bukan lagi sebagai pengurus,” katanya.
Riak Organisasi
Datok juga tak menampik mulai muncul riak-riak di daerah akibat dinamika yang terjadi di tubuh DPD Golkar Sumut. Bahkan, sejumlah pengurus disebut memilih keluar dari kepengurusan.
“Saya belum bisa memastikan secara detail, tapi saya lihat di media sosial. Itu hak pribadi masing-masing. Memang banyak yang mempertanyakan arah organisasi ke depan,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Umum DPP Golkar Bahlil Lahadalia menetapkan keputusan organisasi terkait kepemimpinan DPD Golkar Sumut melalui Surat Keputusan Nomor: Skep-132/DPP/GOLKAR/XII/2025 yang ditandatangani pada 14 Desember 2025.
Dalam surat tersebut, DPP Golkar menunjuk Wakil Ketua Umum Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, untuk merangkap jabatan sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPD Golkar Sumut menggantikan Musa Rajekshah.
Baca juga: Bahlil: Kalau Kursi Golkar Tidak Naik, Mundur
“Menunjuk dan mengesahkan Saudara Ahmad Doli Kurnia Tandjung sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara,” demikian bunyi surat tersebut.
Ahmad Doli juga ditugaskan untuk merencanakan, mempersiapkan, serta menyelenggarakan Musda Partai Golkar Sumut sesuai ketentuan, sekaligus melakukan konsolidasi organisasi hingga terpilihnya kepengurusan definitif.
Masa penugasan Ahmad Doli sebagai Plt Ketua DPD Golkar Sumut akan berakhir setelah Musda Partai Golkar Sumatera Utara dilaksanakan. (tb)
Prabowo-Megawati Bertemu Dua Jam di Istana, Bahas Isu Strategis hingga Geopolitik
NEWSREAL.ID, JAKARTA– Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri di Istana Merdeka, Kamis (19/3). Pertemuan yang berlangsung lebih dari dua jam itu...
PKS Jateng Buka Sembilan Posko Mudik
NEWSREAL.ID, SEMARANG- PKS Jawa Tengah menyiapkan sembilan posko mudik Lebaran 2026 yang tersebar di sejumlah titik strategis. Posko ini disiapkan buat bantu pemudik yang melintas...
Megawati Pilih DPP PDIP untuk Open House Lebaran
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, akan menggelar open house Lebaran Idulfitri tahun ini di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta. Baca Juga FX...
Kasus Bupati Cilacap, Cak Imin Ingatkan Kepala Daerah PKB: Jangan Dekati Korupsi
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kasus korupsi yang menjerat Bupati Cilacap menjadi peringatan keras di internal Partai Kebangkitan Bangsa. Ketua Umum PKB Cak Imin meminta seluruh kepala daerah...
RUU Hak Cipta Disiapkan DPR, Karya Jurnalistik Bakal Punya Royalti
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Karya jurnalistik tak lagi bisa sembarangan disadur atau disebarluaskan tanpa izin. DPR tengah menyiapkan revisi Undang-Undang Hak Cipta yang bakal memberi perlindungan sekaligus...
Haji 2026 Ditunda karena Perang? DPR: Belum Ada Pengumuman dari Arab Saudi
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kabar soal kemungkinan ibadah haji 2026 ditunda gara-gara situasi panas di Timur Tengah sempat bikin banyak calon jemaah deg-degan. Tapi sampai sekarang, pemerintah...
DPR Gas Pembahasan 5 RUU, Mulai dari PPRT sampai Perampasan Aset
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Menjelang libur panjang Idulfitri 2026, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tancap gas menyelesaikan sejumlah rancangan undang-undang. Total ada lima RUU yang kini dikebut...
Soal Siaga 1, DPR Berencana Panggil Panglima TNI
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Status Siaga 1 yang diumumkan TNI gara-gara memanasnya konflik Amerika Serikat-Israel dengan Iran bikin DPR angkat alis. Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan...
Golkar Tegur Fadia Arafiq: Pejabat Publik Wajib Paham Aturan
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar merespons pengakuan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq yang menyatakan tidak memahami aturan pemerintahan setelah terjerat operasi tangkap tangan...
Megawati Sampaikan Surat Duka untuk Khamenei, Kecam Serangan AS-Israel
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menyampaikan surat duka cita atas wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei, yang dilaporkan tewas dalam serangan gabungan Amerika...
Golkar: PDIP Tak Pernah Tolak Anggaran MBG di Banggar dan Paripurna DPR
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi Golkar, Yahya Zaini, menegaskan bahwa seluruh fraksi di DPR, termasuk Fraksi PDI Perjuangan, menyetujui anggaran...
PDIP Keluarkan Instruksi Tegas, Kader Dilarang Jadikan MBG Ajang Cari Untung
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara resmi melarang seluruh kadernya memanfaatkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk kepentingan pribadi, termasuk mencari keuntungan finansial...

