Komisi Reformasi Dorong Penugasan Polri Lintas Lembaga Diatur Omnibus Law

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi Percepatan Reformasi Polri mengusulkan agar mekanisme penugasan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di kementerian dan lembaga diatur melalui skema Omnibus Law guna memberikan kepastian hukum yang lebih kuat.

Usulan tersebut mencuat menyusul terbitnya Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2025 serta putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyoroti penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi kepolisian.

Baca juga: Jimly Asshiddiqie Pimpin Komisi Reformasi Polri

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie mengatakan, pengaturan penugasan Polri lintas instansi perlu dinaikkan ke level regulasi yang lebih komprehensif melalui metode Omnibus Law, baik dalam penyusunan undang-undang maupun peraturan pemerintah.

“Kami sepakat menggunakan metode omnibus, baik dalam perancangan undang-undang maupun perancangan peraturan pemerintah. Jika berkaitan dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup, Kehutanan, TNI, atau lainnya, maka pasal-pasal yang bersinggungan dengan kepolisian akan dipertimbangkan,” kata Jimly dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, (18/12).

Usulan tersebut disampaikan setelah terbitnya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggota Polri yang Melaksanakan Tugas di Luar Struktur Organisasi Polri, sebagai tindak lanjut putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025.

Jimly menilai salah satu regulasi mendesak yang perlu segera dibahas adalah Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang hingga kini belum disusun.

“PP dalam rangka melaksanakan UU ASN sejak 2023 belum juga disusun sampai sekarang,” ujarnya. Menurut Jimly, komisi juga menerima sejumlah keluhan terkait penugasan anggota Polri lintas kementerian dan lembaga.

Lintas Institusi

Karena itu, pengaturannya dinilai perlu dinaikkan ke regulasi yang mengikat lintas institusi, tidak hanya internal Polri. Komisi Percepatan Reformasi Polri berharap adanya koordinasi antarkementerian di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) untuk membahas persoalan tersebut secara menyeluruh.

“Kami akan menyampaikan masukan-masukan dalam rapat koordinasi antarkementerian yang dipersiapkan oleh Kemenko Kumham Imipas,” kata Jimly.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri sekaligus Wakil Menko Kumham Imipas Otto Hasibuan menegaskan perlunya kesepakatan bersama terkait jabatan-jabatan yang dapat diduduki oleh anggota Polri.

Baca juga: Raih Kepercayaan Publik, Institusi Polri Diminta Percepat Reformasi

“Harus didiskusikan bersama mana jabatan yang boleh dan mana yang tidak. Ini tidak bisa diputuskan sepihak, tetapi harus dibicarakan antarlembaga,” ujar Otto.

Diketahui, Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2025 mengatur anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar struktur kepolisian pada 17 kementerian dan lembaga, di antaranya Kemenko Polhukam, Kementerian ESDM, Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian ATR/BPN.

Selain itu, anggota Polri juga dapat bertugas di sejumlah lembaga negara, seperti Lemhannas, Otoritas Jasa Keuangan, PPATK, BNN, BNPT, BIN, BSSN, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. (tb)