Pengibaran Bendera GAM Langgar Hukum dan Ancam Perdamaian Aceh

NEWSREAL.ID, JAKARTA– Aksi pengibaran bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di ruang publik dinilai melanggar ketentuan hukum sekaligus mencederai komitmen perdamaian Aceh yang telah disepakati setelah konflik berkepanjangan.

Pengamat kebijakan publik dan Guru Besar Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah menyatakan, simbol GAM memiliki makna historis dan politik yang kuat karena terkait langsung dengan gerakan separatis bersenjata di masa lalu. Karena itu, kemunculannya di ruang publik tidak dapat dipandang sebagai bentuk ekspresi biasa.

“Perdamaian Aceh adalah hasil kesepakatan besar yang mengakhiri konflik puluhan tahun. Pengibaran simbol GAM di ruang publik bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga pengingkaran terhadap semangat perdamaian itu sendiri,” ujar Trubus dalam keterangan resminya, Kamis (25/12/2025).

Ia menilai aksi semacam itu berpotensi memicu ketegangan sosial dan membuka kembali luka lama masyarakat Aceh yang selama ini berupaya menata kehidupan dalam suasana damai.

Baca juga: Mualem Semprot Bupati ‘Cengeng’: Tak Mampu Atasi Banjir Aceh, Silakan Mundur

Penilaian tersebut muncul menyusul pembubaran aksi sekelompok massa yang membawa bendera GAM di Kota Lhokseumawe, Aceh, oleh prajurit TNI AD dari Korem 011/Lilawangsa. Dalam pembubaran itu, aparat mengamankan satu pucuk senjata api jenis pistol serta senjata tajam berupa rencong.

Komandan Korem 011/Lilawangsa, Kolonel Inf Ali Imran, menjelaskan pembubaran dilakukan saat massa menggelar aksi di jalan nasional lintas Banda Aceh-Medan, tepatnya di Simpang Kandang, Meunasah Mee, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe.

Diwarnai Ketegangan

Akibat aksi tersebut, arus lalu lintas sempat terganggu. Meski diwarnai ketegangan, pembubaran berlangsung tanpa kekerasan. Melalui pendekatan persuasif, spanduk dan kain umbul-umbul yang menyerupai bendera GAM diserahkan secara sukarela oleh massa, sebelum akhirnya membubarkan diri.

Ali Imran menegaskan tindakan aparat dilakukan secara persuasif dan mendapat dukungan masyarakat setempat. Dalam proses itu, TNI juga mengamankan seorang pria yang diduga sebagai provokator karena membawa tas berisi senjata api dan senjata tajam.

Trubus menilai pendekatan aparat menjadi penting, terlebih pembubaran dipimpin langsung oleh Danrem yang merupakan putra daerah Aceh. Hal tersebut dinilai membantu menjaga sensitivitas sosial dan kultural masyarakat setempat.

“Ketika penegakan hukum dilakukan oleh figur yang juga anak Aceh, pesan yang sampai bukan represif, melainkan ajakan menjaga martabat Aceh sebagai wilayah yang telah memilih jalan damai,” ujarnya.

Baca juga: Kementerian PU Kebut Perbaikan Jalur Aceh, Fokus Pulihkan Konektivitas Pascabencana

Ia menekankan bahwa perdamaian Aceh bukan hanya tanggung jawab negara, tetapi juga komitmen seluruh elemen masyarakat untuk tidak kembali mengangkat simbol, narasi, maupun tindakan yang berpotensi memecah belah.

“Menjaga perdamaian Aceh berarti menghormati kesepakatan yang sudah dicapai. Setiap glorifikasi simbol konflik masa lalu jelas mencederai komitmen itu,” pungkas Trubus.

Menurutnya, perdamaian Aceh hanya dapat bertahan jika hukum ditegakkan secara tegas dan konsisten. Ia mengingatkan agar masyarakat tidak menjadi korban kepentingan kelompok anti-perdamaian yang kerap memanfaatkan situasi dengan memprovokasi individu atau kelompok tertentu. “Langkah tegas aparat sangat diperlukan agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga,” tutupnya. (tb)