DK PBB Terbelah, AS vs Venezuela Jadi Sorotan Global

NEWSREAL.ID, NEW YORK- Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) menghadapi perpecahan serius setelah Amerika Serikat menyerang Venezuela dan menangkap Presiden Nicolás Maduro. Pertemuan mendadak DK PBB pada Senin, (5/1/2026) menyoroti ketegangan internasional seputar langkah Washington yang memicu pro dan kontra di kalangan anggota dewan.

Sejumlah negara menilai tindakan AS sebagai upaya menegakkan akuntabilitas terhadap dugaan kejahatan berat, termasuk perdagangan narkotika dan kejahatan terorganisir transnasional. Namun, negara lain mengecam langkah itu sebagai tindakan sepihak yang melanggar kedaulatan Venezuela dan prinsip hukum internasional.

Baca juga: Tetapkan Status Darurat, Maduro Kerahkan Pertahanan Militer dan Rakyat

Melansir situs PBB, Duta Besar AS untuk DK PBB, Michael Waltz menegaskan, bahwa operasi tersebut bukan agresi militer, melainkan penegakan hukum terarah untuk menangkap buronan yang telah lama didakwa. Menurut Waltz, Maduro kehilangan legitimasi sebagai kepala negara pascapemilu kontroversial Venezuela pada 2024, sehingga operasi itu diperlukan untuk menjaga keamanan AS dan kawasan.

“Tidak ada perang melawan Venezuela atau rakyatnya. Kami tidak menduduki suatu negara. Ini adalah operasi penegakan hukum sebagai tindak lanjut dari dakwaan sah yang telah ada selama beberapa dekade,” ujar Waltz.

Kecam Keras

Di sisi lain, Venezuela mengecam keras tindakan AS. Duta Besar Venezuela Samuel Moncada menyebut serangan itu sebagai agresi bersenjata ilegal, menewaskan warga sipil dan militer, serta menyebut Presiden Maduro dan Ibu Negara Cilia Flores telah “diculik”.

“Kita tidak bisa mengabaikan elemen sentral dari agresi AS ini. Venezuela adalah korban karena sumber daya alamnya,” kata Moncada.

Moncada mendesak DK PBB menuntut pembebasan segera Maduro dan istrinya, mengutuk penggunaan kekerasan, serta menegaskan prinsip larangan memperoleh wilayah atau sumber daya melalui kekuatan.

Selain itu, sejumlah anggota dewan menyuarakan kekhawatiran atas penggunaan kekuatan sepihak AS. Kolombia, Brasil, Meksiko, Chili, dan Panama menegaskan komitmen kawasan Amerika Latin sebagai zona perdamaian dan memperingatkan risiko destabilisasi regional.

Kolombia menolak segala bentuk penggunaan kekuatan sepihak sementara Brasil menilai pengeboman dan penangkapan kepala negara melampaui batas dan Meksiko menyebut perubahan rezim dari luar melanggar hukum internasional.

Baca juga: Korut Peringatkan AS Tak Ikut Campur, Kecam Keras Agresi Israel ke Iran

Di sisi lain, Argentina dan Paraguay menyatakan dukungan terhadap AS, dengan alasan operasi itu membuka jalan bagi pemulihan demokrasi, supremasi hukum, dan hak asasi manusia di Venezuela.

Sementara itu, Rusia dan Tiongkok menilai aksi AS sebagai agresi bersenjata dan memperingatkan bahaya normalisasi penggunaan kekuatan sepihak. Sikap serupa disampaikan Afrika Selatan, Pakistan, Iran, dan Uganda, yang menekankan bahwa penerapan hukum internasional secara selektif dapat merusak sistem keamanan kolektif global.

Dengan perbedaan sikap yang begitu tajam, DK PBB saat ini menghadapi dilema besar: menegakkan hukum internasional atau menghadapi risiko konflik geopolitik yang lebih luas. (tb)