Freeport Siapkan Langkah Perpanjangan Izin di RI

NEWSREAL.ID JAKARTA- Operasi tambang raksasa Freeport di Papua belum mau berhenti dalam waktu dekat. Setelah proyek smelter hampir tuntas, Freeport-McMoRan Inc. mulai membuka bab baru: menyiapkan perpanjangan izin tambang agar bisnisnya bisa terus jalan setelah 2041.

Freeport-McMoRan Inc. (FCX) menyatakan akan mengajukan perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) pada 2026. Rencana ini baru akan diajukan setelah pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter rampung pada 2025.

“Dengan rampungnya fasilitas pengolahan hilir (smelter) PTFI pada 2025, FCX dan PTFI melanjutkan diskusi dengan pemerintah Indonesia untuk perpanjangan hak operasi,” tulis FCX dalam laporan kinerjanya.

Saat ini, Freeport masih mengantongi IUPK yang berlaku hingga 2041. Namun, untuk menjaga operasional tambang berskala besar tetap berjalan setelah periode tersebut, perpanjangan izin dinilai jadi langkah wajib.

FCX menyebut PTFI tengah mempersiapkan permohonan perpanjangan izin yang diharapkan mencakup masa pakai sumber daya tambang yang masih tersedia. Permohonan itu direncanakan masuk pada 2026.

Agenda Lanjutan

Sejalan dengan rencana perpanjangan izin, PTFI juga menyiapkan sejumlah agenda lanjutan. Mulai dari eksplorasi tambahan, kajian pengembangan tambang berikutnya, hingga perluasan program sosial di sekitar wilayah operasi.

Dari sisi kepemilikan, FCX berharap tetap memegang 49 persen saham PTFI hingga 2041. Setelah itu, Freeport berencana melepas sebagian sahamnya kepada BUMN pada awal 2042. Dengan skema tersebut, kepemilikan saham FCX di PTFI diproyeksikan turun ke kisaran 37 persen setelah 2041.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia mewacanakan perpanjangan izin tambang PTFI selama 20 tahun hingga 2061, atau melampaui kontrak yang saat ini berlaku sampai 2041.

Pertimbangan perpanjangan itu didasari proyeksi cadangan dan produksi mineral Freeport yang diperkirakan mencapai puncaknya pada 2035, di tengah operasional tambang yang kini sepenuhnya beralih ke sistem bawah tanah.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia juga telah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait peluang peningkatan kepemilikan saham Indonesia di PTFI, yang disebut bisa melebihi rencana awal sebesar 10 persen. Menurut Bahlil, negosiasi lanjutan masih terus berlangsung dan menjadi bagian dari paket kesepakatan perpanjangan kontrak operasi tambang Freeport di Indonesia. (tb)