KPK Bantah Ragu Tetapkan Tersangka Kasus Kuota Haji

NEWSREAL.ID, YOGYAKARTA- Isu perpecahan di internal Komisi Pemberantasan Korupsi terkait penetapan tersangka kasus kuota haji akhirnya dijawab langsung pimpinan lembaga antirasuah. KPK menegaskan penanganan perkara berjalan solid dan tinggal menunggu waktu pengumuman tersangka.

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah adanya keragu-raguan atau perpecahan internal dalam menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan seluruh pimpinan lembaga antirasuah satu suara dalam menangani perkara tersebut sejak tahap penyelidikan hingga penyidikan. “Prinsipnya enggak ada. Tidak ada terbelah,” ujar Setyo di Gedung Juang KPK, Jakarta, Rabu, (7/1/2026)

Menurut Setyo, saat ini pimpinan KPK hanya memastikan seluruh proses penyidikan yang dilakukan penyidik telah memenuhi ketentuan hukum sebelum penetapan tersangka diumumkan ke publik.

“Ya, tinggal memastikan apa yang dikerjakan oleh para penyidik semuanya sudah memenuhi,” katanya. Ia menambahkan, pengumuman perkembangan kasus tersebut akan disampaikan pada waktu yang tepat oleh juru bicara atau Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK.

Perbedaan Pandangan

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyebut perbedaan pandangan di internal pimpinan merupakan dinamika yang lazim dalam penanganan perkara.

“Itu biasa. Di setiap kasus pasti ada perbedaan pendapat. Tetapi yang terpenting bagaimana perkara ini kami tangani secara serius,” ujarnya. Fitroh menegaskan fokus utama KPK saat ini adalah menuntaskan perkara dan segera mengumumkan pihak-pihak yang bertanggung jawab. “Hal yang penting, segera akan kami umumkan (tersangka),” katanya.

Sebagaimana diketahui, KPK mengumumkan telah memulai penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji pada 9 Agustus 2025 dan menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung kerugian keuangan negara.

Pada 11 Agustus 2025, KPK menyampaikan penghitungan awal kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai lebih dari Rp1 triliun. KPK juga mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri, yakni mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, mantan staf khusus Menag Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, serta pemilik biro perjalanan haji Maktour, Fuad Hasan Masyhur.

Selanjutnya, pada 18 September 2025, KPK menduga keterlibatan 13 asosiasi dan sekitar 400 biro perjalanan haji dalam perkara tersebut.

Kasus kuota haji juga menjadi sorotan Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR RI yang menemukan sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024, khususnya terkait pembagian kuota tambahan dari Pemerintah Arab Saudi.

Pansus menilai pembagian kuota tambahan 20.000 jemaah dengan skema 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang mengatur kuota haji khusus maksimal delapan persen. (tb)