NEWSREAL.ID, JAKARTA– Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan tidak akan membebani masyarakat miskin. Menurutnya, kelompok tersebut tetap ditanggung pemerintah melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN.
“Kenaikan resmi BPJS tidak ada pengaruhnya sama sekali kepada masyarakat miskin. Karena masyarakat miskin dibayari oleh pemerintah,” ujar Budi di Jakarta, Rabu (25/2/2026).
Budi menjelaskan, kondisi keuangan BPJS Kesehatan saat ini diproyeksikan defisit Rp20-30 triliun. Pemerintah memang menutup sebagian kekurangan itu dengan anggaran sekitar Rp20 triliun, namun defisit disebut berpotensi terjadi setiap tahun.
Menurutnya, dampak defisit akan terasa pada keterlambatan pembayaran klaim ke rumah sakit. Akibatnya, rumah sakit bisa mengalami gangguan operasional.
“Nah, itu akan terasa dengan penundaan pembayaran ke rumah sakit-rumah sakit. Jadi rumah sakit mengalami kesulitan untuk operasionalnya. Itu sebabnya harus ada perubahan yang struktural,” katanya.
Tak Terdampak
Ia menambahkan, kelompok Desil 1–5 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) tidak akan terdampak kenaikan iuran karena tetap ditanggung pemerintah. Budi menekankan bahwa skema asuransi sosial memang mengedepankan prinsip subsidi silang, di mana kelompok mampu membantu membiayai kelompok kurang mampu.
“Yang memang bayarnya kan Rp42.000 sebulan. Menengah ke atas kaya wartawan Rp42.000 sebulan harusnya bisa deh. Yang laki-laki beli rokok kan lebih dari itu,” ujarnya.
Di sisi lain, Ketua Umum Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia Agung Nugroho mengingatkan potensi kenaikan iuran bisa berdampak pada meningkatnya peserta nonaktif.
Menurutnya, jika iuran naik, banyak keluarga, terutama kelas menengah dan pekerja sektor informal akan menyesuaikan pengeluaran. Risiko yang muncul adalah meningkatnya tunggakan hingga hilangnya jaminan kesehatan saat paling dibutuhkan.
Kelompok miskin relatif aman karena terlindungi PBI JKN, sementara kelompok berpenghasilan tinggi dinilai masih mampu menyerap kenaikan biaya. Namun kelas menengah disebut berada di posisi paling rawan.
Karena itu, wacana kenaikan iuran dinilai perlu dikaji komprehensif agar tidak melemahkan daya jangkau sistem jaminan kesehatan nasional. (tb)
Share:
Kejar Sebelum Lebaran, Menteri PU Tambah Empat Titik Huntara di Aceh Tamiang
NEWSREAL.ID, ACEH TAMIANG– Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo memastikan percepatan pembangunan hunian sementara (Huntara) bagi warga terdampak di Kabupaten Aceh Tamiang terus dikebut. Empat titik...
Menteri LH Warning Pemda: TPA Open Dumping Wajib Stop Total 2028
NEWSREAL.ID, JAKARTA– Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengingatkan pemerintah daerah agar tak lagi santai dalam urusan sampah. Pasalnya, praktik Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan...
Menhub Pasang Target Zero Accident, Ini Empat Kunci Sukses Angkutan Lebaran 2026
NEWSREAL.ID, JAKARTA– Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan ada empat faktor krusial yang jadi penentu suksesnya penyelenggaraan angkutan Lebaran 2026. Targetnya jelas: perjalanan aman, lancar, dan...
BNN-BKN Sinergi Perangi Narkoba di Lingkungan ASN, Tes Urine Mendadak Siap Digelar
NEWSREAL.ID, JAKARTA– Upaya bersih-bersih narkoba tak cuma menyasar masyarakat umum, tapi juga aparatur negara. Badan Narkotika Nasional (BNN) RI dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI...
DPR ke Polri: Tes Urine Jangan Cuma Seremonial, Harus Konsisten dan Transparan
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Anggota Komisi III DPR RI, Hasbiallah Ilyas, meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) konsisten menggelar tes urine terhadap anggotanya guna mendeteksi penyalahgunaan narkoba....
Viral Menu MBG Ramadan Disebut “Kepotong”, BGN Tegaskan Anggaran Bahan Makanan Cuma Rp8-10 Ribu
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan anggaran bahan baku makanan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berada di kisaran Rp8.000–Rp10.000 per porsi, bukan Rp15.000...
Kemlu Siagakan Rencana Evakuasi WNI dari Iran
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memastikan kesiapsiagaan penuh untuk melindungi Warga Negara Indonesia (WNI) di Iran di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran dan...
BPJPH: Produk AS yang Masuk RI Harus Bersertifikat Halal
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan seluruh produk asal Amerika Serikat (AS) yang masuk dan beredar di Indonesia tetap wajib memenuhi ketentuan...
MUI Soroti Kesepakatan RI-AS, Minta Aturan Sertifikasi Halal Tetap Setara
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) merespons kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) yang menyinggung...
Soroti Rencana Impor Mobil India, KPK: Harus Taat Prosedur
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan agar rencana pengadaan 105.000 unit mobil dari India untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dilaksanakan sesuai prosedur...
Komite Reformasi Polri Rampungkan Laporan, Segera Diserahkan ke Prabowo
NEWSREAL.ID JAKARTA– Komite Percepatan Reformasi Polri (KPRP) memasuki tahap finalisasi laporan akhir yang akan diserahkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Menko Kumham...
Mutasi Polres Bima Kota, Diah Warih: Momentum Benahi Integritas Internal
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Ketua Umum G-Nesia sekaligus Founder Diwa Foundation, Diah Warih Anjari, menyampaikan keprihatinan atas dinamika yang terjadi di tubuh Polres Bima Kota menyusul pergantian...
