NEWSREAL.ID, JAKARTA– Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan tidak akan membebani masyarakat miskin. Menurutnya, kelompok tersebut tetap ditanggung pemerintah melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN.
“Kenaikan resmi BPJS tidak ada pengaruhnya sama sekali kepada masyarakat miskin. Karena masyarakat miskin dibayari oleh pemerintah,” ujar Budi di Jakarta, Rabu (25/2/2026).
Budi menjelaskan, kondisi keuangan BPJS Kesehatan saat ini diproyeksikan defisit Rp20-30 triliun. Pemerintah memang menutup sebagian kekurangan itu dengan anggaran sekitar Rp20 triliun, namun defisit disebut berpotensi terjadi setiap tahun.
Menurutnya, dampak defisit akan terasa pada keterlambatan pembayaran klaim ke rumah sakit. Akibatnya, rumah sakit bisa mengalami gangguan operasional.
“Nah, itu akan terasa dengan penundaan pembayaran ke rumah sakit-rumah sakit. Jadi rumah sakit mengalami kesulitan untuk operasionalnya. Itu sebabnya harus ada perubahan yang struktural,” katanya.
Tak Terdampak
Ia menambahkan, kelompok Desil 1–5 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) tidak akan terdampak kenaikan iuran karena tetap ditanggung pemerintah. Budi menekankan bahwa skema asuransi sosial memang mengedepankan prinsip subsidi silang, di mana kelompok mampu membantu membiayai kelompok kurang mampu.
“Yang memang bayarnya kan Rp42.000 sebulan. Menengah ke atas kaya wartawan Rp42.000 sebulan harusnya bisa deh. Yang laki-laki beli rokok kan lebih dari itu,” ujarnya.
Di sisi lain, Ketua Umum Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia Agung Nugroho mengingatkan potensi kenaikan iuran bisa berdampak pada meningkatnya peserta nonaktif.
Menurutnya, jika iuran naik, banyak keluarga, terutama kelas menengah dan pekerja sektor informal akan menyesuaikan pengeluaran. Risiko yang muncul adalah meningkatnya tunggakan hingga hilangnya jaminan kesehatan saat paling dibutuhkan.
Kelompok miskin relatif aman karena terlindungi PBI JKN, sementara kelompok berpenghasilan tinggi dinilai masih mampu menyerap kenaikan biaya. Namun kelas menengah disebut berada di posisi paling rawan.
Karena itu, wacana kenaikan iuran dinilai perlu dikaji komprehensif agar tidak melemahkan daya jangkau sistem jaminan kesehatan nasional. (tb)
Share:
Lebaran, Mendagri Minta Kepala Daerah Siaga
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Menjelang arus mudik dan libur panjang Idul Fitri, pemerintah pusat ingin memastikan daerah tetap terkendali. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh...
BGN: SPPG Jadi Wajah Program Makan Bergizi Gratis di Masyarakat
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi garda terdepan dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis...
Hari Perempuan Internasional, Menteri PPPA Soroti Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Peringatan Hari Perempuan Internasional yang jatuh setiap 8 Maret menjadi momentum bagi pemerintah untuk kembali menegaskan pentingnya perlindungan bagi pekerja rumah tangga (PRT)...
Jusuf Kalla Soal BoP: Kalau Hanya Bela AS-Israel, Indonesia Tak Perlu Jadi Anggota
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla menegaskan bahwa keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) harus benar-benar digunakan...
Reformasi Polri Mulai Difinalkan, Jimly Segera Serahkan Laporan ke Prabowo
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komite Percepatan Reformasi Polri (KPRP) memastikan rekomendasi perubahan besar di tubuh Kepolisian telah rampung. Laporan tersebut rencananya akan diserahkan kepada Presiden sebelum Lebaran...
Prabowo Siap Keluar dari BoP Jika Tak Bisa Perjuangkan Palestina
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Presiden RI Prabowo Subianto disebut siap mundur dari keanggotaan Board of Peace (BoP) jika forum tersebut tidak memberikan manfaat nyata bagi perjuangan kemerdekaan...
Nusron Beberkan Sikap Prabowo soal BoP: Pilih Jalur Diplomasi, Belum Bicara Keluar
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemerintah menegaskan Presiden Prabowo Subianto tetap membuka ruang terhadap kritik dan masukan terkait keanggotaan Indonesia dalam forum perdamaian internasional Board of Peace (BoP)....
Jusuf Kalla: Indonesia Jangan Netral, Harus Berpihak pada Negara yang Diserang
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, menilai Indonesia tidak seharusnya bersikap netral dalam konflik internasional ketika ada negara yang diserang. Ia...
ICMI Usul Indonesia ‘Pause’ Keanggotaan BoP Usai Serangan AS-Israel ke Iran
NEWSREAL.ID, JAKARTA– Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) menyarankan pemerintah Indonesia menangguhkan sementara kewajiban keanggotaan dalam Board of Peace (BoP) menyusul memanasnya konflik di Timur Tengah...
KP2MI Pantau Ketat Nasib Pekerja Migran Indonesia di Timur Tengah
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Memanasnya konflik di Timur Tengah membuat pemerintah Indonesia meningkatkan kewaspadaan. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) kini memantau kondisi para pekerja migran Indonesia...
Sepuluh Tol Fungsional Disiapkan untuk Mudik Lebaran 2026
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemerintah bersama kepolisian menyiapkan 10 ruas tol fungsional untuk mendukung kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 2026. Pengoperasian sementara sejumlah ruas tol tersebut diharapkan...
Kemarau 2026 Datang Lebih Awal, BMKG Wanti-wanti Dampaknya ke Pertanian hingga Karhutla
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Musim kemarau 2026 diprediksi datang lebih cepat dari biasanya. Kondisi ini berpotensi memicu dampak berantai di berbagai sektor, mulai dari pertanian, cadangan air,...
