PDIP Sorot Anggaran MBG Rp223 T dari Dana Pendidikan

NEWSREAL.ID, JAKARTA– Polemik anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencuat. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di DPR menyebut program tersebut menggunakan dana pendidikan hingga Rp223 triliun. Di sisi lain, Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan alokasi itu telah disusun sesuai klasifikasi penerima manfaat.

Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi PDIP, MY Esti Wijayanti, mengatakan alokasi tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026. Dalam beleid itu, total anggaran pendidikan mencapai Rp769 triliun, dengan Rp223,5 triliun di antaranya digunakan untuk MBG.

“Rp769 triliun anggaran pendidikan itu di antaranya digunakan untuk MBG sebesar Rp223,5 triliun. Itu resmi di dalam buku lampiran APBN,” kata Esti dalam konferensi pers di Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PDIP lainnya, Adian Napitupulu, menambahkan bahwa ketentuan tersebut juga tertuang dalam Pasal 22 UU APBN 2026. Pasal itu menyebut pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan termasuk program makan bergizi pada lembaga yang berkaitan dengan pendidikan, baik umum maupun keagamaan.

Menurut Adian, alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN merupakan amanat konstitusi sehingga penggunaannya harus transparan dan sesuai aturan.

Tiga Kategori

Menanggapi hal itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa struktur anggaran di lembaganya terbagi dalam tiga kategori utama: pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

“Dana BGN dalam struktur BGN terbagi tiga yakni pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, ditambah cadangan dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN),” ujar Dadan dalam keterangan tertulis.

Ia memaparkan, kategori pendidikan mencakup anak sekolah umum dan keagamaan sebagai penerima MBG. Sementara ibu hamil, ibu menyusui, dan balita masuk kategori kesehatan. Adapun dukungan manajemen dan lainnya masuk kategori ekonomi.

Dadan juga menegaskan bahwa pendanaan MBG berasal dari hasil efisiensi anggaran, seperti pengurangan belanja alat tulis kantor (ATK) serta perjalanan dinas dalam dan luar negeri, sebagaimana disampaikan Presiden Prabowo Subianto sebelumnya.

Sementara itu, Wakil Ketua BGN Nanik S Deyang meminta agar pertanyaan lebih lanjut terkait detail teknis anggaran ditujukan kepada Kementerian Keuangan. Perdebatan ini menambah daftar panjang sorotan terhadap implementasi MBG, terutama soal sumber pendanaan dan pengelompokan anggarannya dalam struktur APBN 2026. (tb)