Mobile Swipe Up
Tutup
Scroll untuk melanjutkan membaca
Nasional

PDIP Sorot Anggaran MBG Rp223 T dari Dana Pendidikan

Tim Redaksi, Newsreal.id
Kamis, 26 Februari 2026 19:18 WIB
PDIP Sorot Anggaran MBG Rp223 T dari Dana Pendidikan
NEWSREAL.ID - SIDAK MBG: Presiden Prabowo Subianto melihat secara langsung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di SDN Jati 05 Pagi, Pulogadung, Jakarta, beberapa waktu lalu. (Dok: BPMI Setpres)

NEWSREAL.ID, JAKARTA– Polemik anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencuat. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di DPR menyebut program tersebut menggunakan dana pendidikan hingga Rp223 triliun. Di sisi lain, Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan alokasi itu telah disusun sesuai klasifikasi penerima manfaat.

Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi PDIP, MY Esti Wijayanti, mengatakan alokasi tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026. Dalam beleid itu, total anggaran pendidikan mencapai Rp769 triliun, dengan Rp223,5 triliun di antaranya digunakan untuk MBG.

“Rp769 triliun anggaran pendidikan itu di antaranya digunakan untuk MBG sebesar Rp223,5 triliun. Itu resmi di dalam buku lampiran APBN,” kata Esti dalam konferensi pers di Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PDIP lainnya, Adian Napitupulu, menambahkan bahwa ketentuan tersebut juga tertuang dalam Pasal 22 UU APBN 2026. Pasal itu menyebut pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan termasuk program makan bergizi pada lembaga yang berkaitan dengan pendidikan, baik umum maupun keagamaan.

Menurut Adian, alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN merupakan amanat konstitusi sehingga penggunaannya harus transparan dan sesuai aturan.

Tiga Kategori

Menanggapi hal itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa struktur anggaran di lembaganya terbagi dalam tiga kategori utama: pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

“Dana BGN dalam struktur BGN terbagi tiga yakni pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, ditambah cadangan dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN),” ujar Dadan dalam keterangan tertulis.

Ia memaparkan, kategori pendidikan mencakup anak sekolah umum dan keagamaan sebagai penerima MBG. Sementara ibu hamil, ibu menyusui, dan balita masuk kategori kesehatan. Adapun dukungan manajemen dan lainnya masuk kategori ekonomi.

Dadan juga menegaskan bahwa pendanaan MBG berasal dari hasil efisiensi anggaran, seperti pengurangan belanja alat tulis kantor (ATK) serta perjalanan dinas dalam dan luar negeri, sebagaimana disampaikan Presiden Prabowo Subianto sebelumnya.

Sementara itu, Wakil Ketua BGN Nanik S Deyang meminta agar pertanyaan lebih lanjut terkait detail teknis anggaran ditujukan kepada Kementerian Keuangan. Perdebatan ini menambah daftar panjang sorotan terhadap implementasi MBG, terutama soal sumber pendanaan dan pengelompokan anggarannya dalam struktur APBN 2026. (tb)

Berita Terbaru

Prabowo Pertimbangkan Potong Gaji Menteri dan DPR, Respons Dampak Konflik Timur Tengah

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Presiden Prabowo Subianto membuka kemungkinan langkah penghematan negara dengan mengkaji pemotongan gaji menteri dan anggota DPR. Wacana tersebut muncul sebagai bagian dari antisipasi pemerintah...

Wamen ESDM Pastikan Stok BBM RI Aman: Ketahanan Lebih dari 30 Hari

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Menjelang arus mudik Idulfitri 1447 Hijriah, pemerintah memastikan pasokan energi nasional dalam kondisi aman. Wakil Menteri ESDM menyebut ketahanan stok BBM Indonesia saat...

1.512 Dapur MBG di Jawa Dihentikan Sementara

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Program Makan Bergizi Gratis lagi-lagi kena rem. Badan Gizi Nasional memutuskan menghentikan sementara operasional 1.512 dapur layanan gizi di Pulau Jawa. Alasannya cukup...

Bela Negara Tanpa Batas, Wamenhan Ajak Penyandang Disabilitas Ikut Jaga Semangat Pancasila

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Semangat bela negara tak hanya milik mereka yang berseragam. Pemerintah kini mendorong keterlibatan penyandang disabilitas dalam menumbuhkan rasa cinta Tanah Air, sebagai bagian...

Perjanjian Dagang RI-AS Digugat ke PTUN, Aktivis Nilai Merugikan Indonesia

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat kembali menuai polemik. Sejumlah organisasi masyarakat sipil resmi menggugat kesepakatan tersebut ke pengadilan karena dinilai merugikan...

Diminta Tak Kejar Profit, Diah Warih: MBG adalah Investasi Menuju Indonesia Emas 2045

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Program makan bergizi bagi anak-anak Indonesia dinilai bukan sekadar agenda sosial jangka pendek, melainkan investasi strategis untuk menyiapkan generasi unggul menuju visi besar...

Koalisi Sipil Desak Perintah Siaga 1 TNI Dicabut

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Instruksi siaga 1 dari Panglima TNI di tengah memanasnya konflik Timur Tengah menuai sorotan. Sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai langkah tersebut tidak memiliki...

Pemerintah Siapkan Benih Jagung Gratis untuk 1 Juta Hektare, Dorong Target Swasembada Pangan

NEWSREAL.ID, OGAN ILIR- Pemerintah melalui Kementerian Pertanian menyiapkan bantuan benih jagung gratis untuk lahan seluas hingga 1 juta hektare sebagai upaya mempercepat peningkatan produksi jagung...

BGN Luruskan Isu Menu MBG: Program Ini Cuma Penuhi Sepertiga Kebutuhan Gizi Harian

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Ramai kritik soal porsi dan kandungan gizi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), akhirnya dijawab pemerintah. Badan Gizi Nasional menegaskan program tersebut memang...

Lebaran, Mendagri Minta Kepala Daerah Siaga

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Menjelang arus mudik dan libur panjang Idul Fitri, pemerintah pusat ingin memastikan daerah tetap terkendali. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh...

BGN: SPPG Jadi Wajah Program Makan Bergizi Gratis di Masyarakat

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi garda terdepan dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis...

Hari Perempuan Internasional, Menteri PPPA Soroti Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Peringatan Hari Perempuan Internasional yang jatuh setiap 8 Maret menjadi momentum bagi pemerintah untuk kembali menegaskan pentingnya perlindungan bagi pekerja rumah tangga (PRT)...