Mobile Swipe Up
Tutup
Scroll untuk melanjutkan membaca
Nasional

96 Ribu Pejabat Belum Lapor LHKPN, MAKI Desak KPK Buka Nama ke Publik

Tim Redaksi, Admin
Minggu, 29 Maret 2026 21:00 WIB
96 Ribu Pejabat Belum Lapor LHKPN, MAKI Desak KPK Buka Nama ke Publik
NEWSREAL.ID - Koordinator MAKI, Boyamin Saiman. (Foto: Ist)

NEWSREAL.ID, JAKARTA– Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengumumkan daftar nama pejabat negara yang belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2025.

Desakan itu disampaikan Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, merespons data KPK yang mencatat sekitar 96 ribu dari total 431.468 wajib lapor belum menyampaikan LHKPN. Menurut Boyamin, transparansi perlu ditegakkan tidak hanya bagi pejabat yang patuh, tetapi juga bagi yang belum memenuhi kewajiban.

Ia menilai publik berhak mengetahui siapa saja yang belum melaporkan harta kekayaannya. “Yang patuh diumumkan, yang tidak patuh juga seharusnya diumumkan,” ujarnya, Minggu (29/3). Ia menegaskan, langkah tersebut tidak akan melanggar privasi karena yang dibuka hanya identitas pejabat yang belum melapor, bukan rincian harta kekayaan mereka.

Justru, keterbukaan itu dinilai penting untuk mendorong akuntabilitas pejabat publik. Boyamin juga mengkritik pendekatan KPK yang selama ini hanya menyampaikan angka agregat tanpa membuka identitas. Menurutnya, hal itu berpotensi menimbulkan kesan bahwa lembaga antirasuah tersebut tidak cukup tegas.

Di sisi lain, MAKI menilai keterbukaan ini bisa menjadi momentum bagi KPK untuk memulihkan kepercayaan publik, terutama di tengah sorotan terhadap sejumlah kasus yang melibatkan pejabat negara.

Memenuhi Kewajiban

Sementara itu, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menjelaskan bahwa dari total wajib lapor, sebagian besar sebenarnya telah memenuhi kewajiban. Hingga 11 Maret 2026, sekitar 67,98 persen pejabat tercatat sudah melaporkan LHKPN.

KPK mengingatkan bahwa batas akhir pelaporan LHKPN jatuh pada 31 Maret 2026. Seluruh penyelenggara negara diwajibkan melapor secara benar, lengkap, dan tepat waktu melalui sistem daring resmi.

Adapun kewajiban ini mencakup berbagai pejabat, mulai dari pimpinan lembaga negara, anggota kabinet, kepala daerah, hakim, hingga direksi BUMN dan BUMD.

Dengan tenggat waktu yang semakin dekat, sorotan publik kini tertuju pada komitmen pejabat dalam memenuhi kewajiban transparansi, sekaligus pada langkah KPK dalam menegakkan akuntabilitas secara terbuka. (tb)

Berita Terbaru

Pemerintah Tetapkan Idul Adha 27 Mei 2026

JAKARTA,NEWSREAL.id – Pemerintah menetapkan 1 Zulhijah 1447 Hijriah bertepatan dengan 18 Mei 2026. Dengan demikian, Hari Raya Idul Adha 1447 H/2026 M jatuh pada Rabu,...

Pimpin Ratas, Prabowo Bahas Aspirasi Pekerja hingga Peran Kampus untuk Bangun Daerah

JAKARTA, NEWSREAL id -Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah anggota Kabinet Merah Putih di kediamannya di Hambalang, Kabupaten, Jawa Barat, pada Sabtu, 2...

Kecelakaan Maut KA Argo Bromo vs KRL di Bekasi Diusut Kepolisian

JAKARTA,NEWSREAL.id – Kepolisian mengusut kecelakaan tragis yang melibatkan taksi Green SM, KRL, dan KA Argo Bromo Anggrek di Bekasi Timur, Kota Bekasi. Peristiwa pilu kecelakaan...

Bertemu Sultan HB X, Diwa Foundation Paparkan Rencana Kegiatan Kebangsaan Bersama KND RI

YOGYAKARTA,NEWSREAL.id – Kota Yogyakarta dipilih Komisi Nasional Disabilitas RI bersama Diwa Foundation dalam menggelar berbagai kegiatan akbar dan sosial menjelang Peringatan Hari Lahir Pancasila dan...

Dikecam, Pemasangan Spanduk “Rising Lion” di atas reruntuhan Rumah Sakit Indonesia Gaza

JAKARTA,NEWSREAL.id – Kementerian Luar Negeri RI mengecam keras tindakan dan propaganda militer di atas reruntuhan rumah sakit Gaza Palestina. Dalam siaran persnya, Kemlu menyatakan prihatin...

Keberangkatan Perdana, Menhaj Lepas 391 Jamaah Embarkasi Jakarta-Pondok Gede

JAKARTA,NEWSREAL.id — Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Mochamad Irfan Yusuf, secara resmi melepas keberangkatan kloter pertama calon jamaah haji Indonesia tahun 1447 H/2026 M...

Kemenhaj dan Polri Berantas Haji Ilegal hingga ke Daerah

JAKARTA, NEWSREAL.id – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menggandeng Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk meningkatkan pengawasan serta menekan praktik haji nonprosedural yang kerap merugikan...

Diluncurkan Kemendes, CSR ISSF Peningkatan Ekonomi Desa

JAKARTA,NEWSREAL.id – Kemampuan ekonomi pedesaan diharapkan terus meningkat. Hal ini menjadi salah satu program yang ditelurkan Kementerian Desa (Kemendes). Seperti yang diluncurkan baru-baru ini yakni...

Kapal Gamsunoro Disewa Pihak Ketiga, Pertamina Kompetitif 4.090 Pelaut Indonesia Jadi Tulang Punggung

JAKARTA, NEWSREAL.id – PT Pertamina (Persero) memberikan pernyataan terkait informasi yang menyebar di media massa terkait kapal tanker GMT Gamsunoro yang diawaki bukan warga negara...

Bikin Begidik ! 7 Ton Ikan Sapu-sapu Ditangkap Lalu Dikubur di Jakarta, Kenapa ?

JAKARTA,newsreal.id – Merinding bila mendengar atau melihat langsung, ikan sekitar 6,98 ton jenis ikan sapu-sapu ditangkap di berbagai lokasi di Jakarta. Lalu dikumpulkan hampir secara...

Retret Ketua DPRD Seluruh Indonesia, Presiden Prabowo : Kita semua di tenda ini adalah patriot

MAGELANG,newsreal.id – Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi terhadap peserta Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seluruh Indonesia yang digelar di...

Olahraga Renang Jadi Favorit Presiden Prabowo Sebelum Kunjungan Kerja ke Magelang

JAKARAT,newsreal.id – Presiden Prabowo Subianto memulai aktivitasnya pada Sabtu pagi, 18 April 2026, dengan menjalankan rutinitas olahraga di kediaman pribadinya di Hambalang, Jawa Barat. Kegiatan...