NEWSREAL.ID, JAKARTA– Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengumumkan daftar nama pejabat negara yang belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2025.
Desakan itu disampaikan Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, merespons data KPK yang mencatat sekitar 96 ribu dari total 431.468 wajib lapor belum menyampaikan LHKPN. Menurut Boyamin, transparansi perlu ditegakkan tidak hanya bagi pejabat yang patuh, tetapi juga bagi yang belum memenuhi kewajiban.
Ia menilai publik berhak mengetahui siapa saja yang belum melaporkan harta kekayaannya. “Yang patuh diumumkan, yang tidak patuh juga seharusnya diumumkan,” ujarnya, Minggu (29/3). Ia menegaskan, langkah tersebut tidak akan melanggar privasi karena yang dibuka hanya identitas pejabat yang belum melapor, bukan rincian harta kekayaan mereka.
Justru, keterbukaan itu dinilai penting untuk mendorong akuntabilitas pejabat publik. Boyamin juga mengkritik pendekatan KPK yang selama ini hanya menyampaikan angka agregat tanpa membuka identitas. Menurutnya, hal itu berpotensi menimbulkan kesan bahwa lembaga antirasuah tersebut tidak cukup tegas.
Di sisi lain, MAKI menilai keterbukaan ini bisa menjadi momentum bagi KPK untuk memulihkan kepercayaan publik, terutama di tengah sorotan terhadap sejumlah kasus yang melibatkan pejabat negara.
Memenuhi Kewajiban
Sementara itu, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menjelaskan bahwa dari total wajib lapor, sebagian besar sebenarnya telah memenuhi kewajiban. Hingga 11 Maret 2026, sekitar 67,98 persen pejabat tercatat sudah melaporkan LHKPN.
KPK mengingatkan bahwa batas akhir pelaporan LHKPN jatuh pada 31 Maret 2026. Seluruh penyelenggara negara diwajibkan melapor secara benar, lengkap, dan tepat waktu melalui sistem daring resmi.
Adapun kewajiban ini mencakup berbagai pejabat, mulai dari pimpinan lembaga negara, anggota kabinet, kepala daerah, hakim, hingga direksi BUMN dan BUMD.
Dengan tenggat waktu yang semakin dekat, sorotan publik kini tertuju pada komitmen pejabat dalam memenuhi kewajiban transparansi, sekaligus pada langkah KPK dalam menegakkan akuntabilitas secara terbuka. (tb)
MBG Disalurkan 5 Hari Sekolah, Daerah 3T Tetap Dapat Tambahan Sabtu
NEWSREAL.ID, JAKARTA– Pemerintah menetapkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak sekolah disalurkan selama lima hari dalam sepekan, menyesuaikan dengan mayoritas jadwal sekolah di Indonesia....
Prabowo Terbang ke Jepang, Siap Bertemu Kaisar hingga Bahas Investasi Strategis
NEWSREAL.ID, JAKARTA– Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Jepang dalam kunjungan resmi yang sarat agenda strategis. Salah satu momen penting dalam lawatan ini adalah pertemuan dengan...
Haji 2026 Tetap Jalan: Jemaah RI Dijadwalkan Berangkat 22 April
NEWSREAL.ID, JAKARTA– Pemerintah memastikan jadwal pemberangkatan jemaah haji Indonesia tahun 2026 tidak mengalami perubahan, meskipun situasi konflik di kawasan Timur Tengah masih berlangsung. Menteri Haji...
Tiga Jam Ngobrol Serius, Prabowo-Anwar Bahas Geopolitik hingga Isu Global
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim berlangsung cukup intens. Keduanya diketahui berdiskusi selama sekitar tiga jam dalam...
BGN: Program Makan Bergizi Gratis Berhenti Saat Sekolah Libur
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan menyesuaikan dengan jadwal kehadiran siswa di sekolah dan otomatis dihentikan...
Prabowo Perintahkan Hunian Layak untuk Warga Pinggir Rel Senen
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Prabowo Subianto bergerak cepat menanggapi kondisi warga yang tinggal di bantaran rel kawasan Senen, Jakarta. Usai meninjau langsung lokasi, Presiden memerintahkan pembangunan hunian...
Prabowo: Kunker Luar Negeri Bukan Jalan-jalan, Tapi Demi Jaga Lapangan Kerja
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kunjungan kerja ke luar negeri bukan sekadar agenda seremonial, melainkan langkah strategis untuk melindungi kepentingan rakyat, terutama dalam...
Wacana WFH ASN Disorot PDIP: Hemat BBM atau Malah Jadi Ajang “Jalan-Jalan”?
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Rencana pemerintah menerapkan sistem kerja dari rumah (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) menuai kritik. Politikus PDIP, Deddy Sitorus, mempertanyakan efektivitas kebijakan tersebut...
BGN Tutup Sementara SPPG yang Pemiliknya Viral Joget-joget
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menutup sementara dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) milik seorang mitra yang viral...
Soal WFH, Mendagri Pastikan Layanan Penting Tetap Jalan
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian menegaskan, penerapan work from home (WFH) tidak akan mengganggu layanan esensial di daerah. Pemerintah pusat bahkan akan...
Menhaj Pastikan Haji 2026 Tetap Sesuai Jadwal
NEWSREAL.ID, SURABAYA- Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf memastikan keberangkatan jamaah haji Indonesia tahun 2026 tetap berjalan sesuai jadwal, meskipun situasi geopolitik global tengah...
Kepala BNN Dorong Pendekatan Berimbang Tangani Narkotika
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kepala Badan Narkotika Nasional RI Suyudi Ario Seto menegaskan pentingnya pendekatan berimbang dalam penanganan narkotika, yang tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga...
