Nasional

96 Ribu Pejabat Belum Lapor LHKPN, MAKI Desak KPK Buka Nama ke Publik

Tim Redaksi, Admin
Minggu, 29 Maret 2026 21:00 WIB
96 Ribu Pejabat Belum Lapor LHKPN, MAKI Desak KPK Buka Nama ke Publik
NEWSREAL.ID - Koordinator MAKI, Boyamin Saiman. (Foto: Ist)

NEWSREAL.ID, JAKARTA– Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengumumkan daftar nama pejabat negara yang belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2025.

Desakan itu disampaikan Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, merespons data KPK yang mencatat sekitar 96 ribu dari total 431.468 wajib lapor belum menyampaikan LHKPN. Menurut Boyamin, transparansi perlu ditegakkan tidak hanya bagi pejabat yang patuh, tetapi juga bagi yang belum memenuhi kewajiban.

Ia menilai publik berhak mengetahui siapa saja yang belum melaporkan harta kekayaannya. “Yang patuh diumumkan, yang tidak patuh juga seharusnya diumumkan,” ujarnya, Minggu (29/3). Ia menegaskan, langkah tersebut tidak akan melanggar privasi karena yang dibuka hanya identitas pejabat yang belum melapor, bukan rincian harta kekayaan mereka.

Justru, keterbukaan itu dinilai penting untuk mendorong akuntabilitas pejabat publik. Boyamin juga mengkritik pendekatan KPK yang selama ini hanya menyampaikan angka agregat tanpa membuka identitas. Menurutnya, hal itu berpotensi menimbulkan kesan bahwa lembaga antirasuah tersebut tidak cukup tegas.

Di sisi lain, MAKI menilai keterbukaan ini bisa menjadi momentum bagi KPK untuk memulihkan kepercayaan publik, terutama di tengah sorotan terhadap sejumlah kasus yang melibatkan pejabat negara.

Memenuhi Kewajiban

Sementara itu, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menjelaskan bahwa dari total wajib lapor, sebagian besar sebenarnya telah memenuhi kewajiban. Hingga 11 Maret 2026, sekitar 67,98 persen pejabat tercatat sudah melaporkan LHKPN.

KPK mengingatkan bahwa batas akhir pelaporan LHKPN jatuh pada 31 Maret 2026. Seluruh penyelenggara negara diwajibkan melapor secara benar, lengkap, dan tepat waktu melalui sistem daring resmi.

Adapun kewajiban ini mencakup berbagai pejabat, mulai dari pimpinan lembaga negara, anggota kabinet, kepala daerah, hakim, hingga direksi BUMN dan BUMD.

Dengan tenggat waktu yang semakin dekat, sorotan publik kini tertuju pada komitmen pejabat dalam memenuhi kewajiban transparansi, sekaligus pada langkah KPK dalam menegakkan akuntabilitas secara terbuka. (tb)

Berita Terbaru

Pemerintah Gencarkan Gerakan Indonesia ASRI, Bedah Rumah Masyarakat TLDH

BOGOR,NEWSREAL.ID – Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus bagi masyarakat yang tidak mempunyai rumah layak huni. Dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Hambalang, Kabupaten...

1.000 Perwira TNI-Polri Dikerahkan Atasi Karhutla Sumatera

JAKARTA,NEWSREAL.ID – Sebanyak 1.000 perwira TNI dan Polri untuk diturunkan bersama jajaran di daerah untuk memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi...

Kemenkes Kirim 314 Nakes-logistik ke Respons Dampak Karhutla

JAKARTA,NEWSREAL.ID-Sebanyak 314 tenaga medis/tenaga kesehatan dan ratusan ribu logistik kesehatan ke tujuh provinsi terdampak kebakaran hutan dan lahan. Pengiriman ini dilakukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk...

Presiden Prabowo Masuk Hutan Cek Lokasi Kebakaran di Limbung Kalbar

PONTIANAK,NEWSREAL.ID – Selepas melaksanakan rapat singkat di Posko Karhutla Pontianak, Presiden Prabowo Subianto bergegas melanjutkan agenda untuk mengecek langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di...

Presiden Prabowo Terbang ke Kalimantan Pimpin Langsung Penanganan Karhutla

JAKARTA,NEWSREAL.ID – Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Kalimantan pada Sabtu pagi, 22 Agustus 2026. Kepala Negara akan meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sekaligus...

Kapolda NTT dan Ketua Bhayangkari Hadirkan Kepedulian di Tengah Pengungsi Gempa di Gelora Samador Maumere

MAUMERE,NEWSREAL.ID — Kepedulian terhadap masyarakat terdampak gempa bumi Flores terus ditunjukkan jajaran Polda NTT. Kapolda NTT Irjen Pol. Dr. Rudi Darmoko, S.I.K., M.Si., bersama Ketua...

100 Penyandang Disabilitas Semringah Masuk Istana Agung, Foto Bareng Tamu Penting dan Lihat Museum

YOGYAKARTA,Newsreal.id-Sebanyak 100-an siswa beserta pendamping dari sekolah luar biasa (SLB) di wilayah Yogyakarta tak melewatkan kesempatan langka masuk Istana Kepresidenan Yogyakarta atau Gedung Agung, Rabu...

Dukung MBG, Kadin Apresiasi Kepemimpinan Presiden Prabowo yang Visioner

JAKARAT,NEWSREAL.id – Kalangan dunia usaha mengapresiasi agenda transformasi yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri...

Menag Usulkan Strategis terkait MBG, Ini Masukannya

JAKARTA,NEWSREAL.id- Kementerian Agama memberikan sejumlah usulan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar menyampaikan tiga usulan strategis dalam rangka peningkatan...

Diah Warih: Sudaryono Jadi Dirigen Handal untuk BGN

Jakarta,NEWSREAL.com-Diah Warih Anjari, pendiri Diwa Foundatioan, beri apresiasi atas pelantikan Dr. Sudaryono, B.Eng.,M., MBA menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Dewan Pembina Nasional (DPN) Tani...

Kebijakan Prabowo: Indonesia Terbuka bagi Investor Dunia, Kepentingan Nasional Tetap Prioritas

JAKARTA,TAPALBATAS.co-Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan luar negeri Indonesia yang tetap terbuka terhadap seluruh negara untuk menjalin kerja sama. Namun, ia menekankan setiap kemitraan harus...

Diangkat Jadi Dewan Kehormatan SBNI, Hercules: NKRI Harga Mati

JAKARTA , NEWSREAL.id– Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Rozario Marshal atau yang dikenal sebagai Hercules, kembali mendapat kepercayaan untuk mengemban peran di...