Jusuf Kalla Soal BoP: Kalau Hanya Bela AS-Israel, Indonesia Tak Perlu Jadi Anggota

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla menegaskan bahwa keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) harus benar-benar digunakan untuk memperjuangkan keadilan, khususnya bagi rakyat Palestina.

Menurut JK, keberadaan Indonesia di dalam forum tersebut hanya relevan apabila lembaga itu bersikap netral atau memberikan ruang bagi negara anggota untuk menyuarakan dukungan terhadap Palestina. “Selama BoP berpihak kepada Palestina atau setidaknya netral itu penting. Kalau semua berpihak ke Amerika–Israel, buat apa jadi anggota?” kata JK dalam wawancara di Jakarta, Jumat (6/3/2026).

Ia menegaskan Indonesia harus tetap berani menyuarakan kepentingan Palestina meskipun dewan tersebut dibentuk dan dipimpin oleh Presiden Donald Trump dari Amerika Serikat yang dikenal sebagai sekutu dekat Israel. Menurut JK, meski ketua dewan memiliki hak veto, setiap negara anggota tetap memiliki hak untuk menyampaikan pandangan, bahkan meminta digelarnya rapat darurat jika diperlukan.

“Kita tahu ketuanya Trump, dia punya hak veto. Namun anggota tetap berhak untuk bicara, bahkan kalau perlu meminta rapat darurat,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa keberadaan Indonesia di lembaga internasional harus memiliki tujuan yang jelas.

Jika tidak ada ruang bagi negara anggota untuk menyampaikan sikap independen, menurutnya keanggotaan tersebut menjadi tidak berarti. “Kalau itu tidak bisa dilakukan, buat apa jadi anggota? Jadi BoP baik selama lembaga itu benar-benar independen, jangan hanya jadi alat Amerika,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, JK juga mengungkapkan pertemuannya dengan Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi. Dalam pertemuan tersebut, Boroujerdi menyampaikan kondisi terbaru di Iran setelah meningkatnya konflik di kawasan.

Dukungan Moral

Menurut JK, pihak Iran menyampaikan harapan agar masyarakat dan pemerintah Indonesia memberikan dukungan moral serta doa bagi rakyat Iran yang tengah menghadapi situasi sulit, termasuk setelah wafatnya pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei.

Sebelumnya, keanggotaan Indonesia di Board of Peace sempat menjadi sorotan publik setelah muncul desakan dari sejumlah organisasi masyarakat agar pemerintah keluar dari forum tersebut menyusul serangan militer yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.

Menanggapi hal itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Yvonne Mewengkang, menegaskan bahwa setiap keputusan mengenai keikutsertaan Indonesia dalam organisasi internasional akan selalu didasarkan pada konstitusi serta kepentingan nasional.

Menurutnya, pemerintah memahami berbagai pertanyaan yang muncul di masyarakat terkait keberadaan Indonesia dalam Board of Peace. Namun keputusan akhir tetap akan mempertimbangkan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.

Pemerintah, kata dia, akan memastikan bahwa setiap keterlibatan Indonesia dalam mekanisme internasional tetap sejalan dengan upaya menjaga perdamaian dunia serta melindungi kepentingan nasional. (tb)