Koalisi Sipil Desak Perintah Siaga 1 TNI Dicabut

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Instruksi siaga 1 dari Panglima TNI di tengah memanasnya konflik Timur Tengah menuai sorotan. Sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai langkah tersebut tidak memiliki urgensi dan berpotensi melanggar prinsip konstitusi.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak Presiden dan DPR segera mengevaluasi serta mencabut surat telegram Panglima TNI yang memerintahkan jajaran TNI berada dalam status siaga 1 menyusul perkembangan konflik di Timur Tengah.

Koalisi yang terdiri dari berbagai organisasi seperti Imparsial, YLBHI, Kontras, Amnesty International Indonesia, Human Right Working Group, Walhi, Centra Initiative, ICW, LBH Jakarta, hingga Setara Institute menilai kebijakan tersebut tidak memiliki dasar yang jelas.

Dalam pernyataan resminya, Senin (9/3/2026), koalisi menyebut surat telegram itu perlu dicabut karena dianggap tidak sejalan dengan konstitusi dan tidak memiliki urgensi yang kuat.

Menurut mereka, Presiden Prabowo Subianto tidak bisa bersikap pasif terhadap kebijakan tersebut. Jika dibiarkan, langkah itu dinilai dapat dimaknai sebagai bagian dari strategi politik untuk menghadapi kelompok masyarakat yang kritis terhadap pemerintah.

Politik Ketakutan

Koalisi bahkan menilai situasi tersebut bisa menciptakan politics of fear atau politik ketakutan di tengah masyarakat jika instruksi siaga itu tidak segera dicabut. Selain itu, mereka menegaskan bahwa perintah pengerahan kekuatan militer secara konstitusional berada di tangan Presiden, bukan Panglima TNI.

Hal ini merujuk pada Pasal 10 UUD 1945 yang menyatakan Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Ketentuan tersebut juga diperkuat dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang menegaskan bahwa kewenangan pengerahan kekuatan militer berada pada Presiden dengan persetujuan DPR.

“Penilaian atas perkembangan situasi nasional dan dinamika geopolitik semestinya dilakukan oleh Presiden bersama DPR sebagai wakil rakyat,” ujar koalisi dalam pernyataan tersebut.

Sebelumnya, Panglima TNI Agus Subiyanto memerintahkan seluruh jajaran TNI untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan menetapkan status siaga 1 sebagai langkah antisipasi terhadap dampak konflik di Timur Tengah.

Instruksi tersebut tertuang dalam Telegram Panglima TNI Nomor TR/283/2026 yang ditandatangani Asisten Operasi Panglima TNI, Bobby Rinal Makmun pada 1 Maret 2026. Telegram itu memuat tujuh instruksi strategis bagi jajaran TNI untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kemungkinan eskalasi situasi global yang dapat berdampak pada keamanan dalam negeri.

Namun bagi koalisi masyarakat sipil, langkah tersebut tetap perlu dikaji ulang agar tidak menimbulkan tafsir yang melampaui kewenangan serta tetap berada dalam koridor konstitusi. (tb)