KP2MI Pantau Ketat Nasib Pekerja Migran Indonesia di Timur Tengah

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Memanasnya konflik di Timur Tengah membuat pemerintah Indonesia meningkatkan kewaspadaan. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) kini memantau kondisi para pekerja migran Indonesia (PMI) di kawasan tersebut untuk memastikan keselamatan mereka tetap terjaga.

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) melakukan monitoring intensif terhadap kondisi pekerja migran Indonesia yang berada di kawasan Timur Tengah menyusul eskalasi konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Christina Aryani, mengatakan pemerintah telah melakukan berbagai langkah antisipasi untuk memastikan perlindungan bagi para PMI tetap berjalan optimal. Menurutnya, Direktorat Jenderal Perlindungan telah menggelar rapat intensif dengan sejumlah perwakilan Indonesia di negara-negara Timur Tengah yang berpotensi terdampak konflik.

“Direktorat Jenderal Perlindungan sudah melakukan rapat-rapat intensif dengan perwakilan kita di beberapa negara Timur Tengah yang kira-kira terdampak. Kami juga sudah membuka hotline dan mendirikan crisis center untuk mitigasi serta menampung laporan bila terjadi kedaruratan,” ujar Christina di Tangerang, Kamis (5/3/2026).

KP2MI juga terus memantau perkembangan situasi melalui koordinasi dengan perwakilan Republik Indonesia di kawasan tersebut. Hingga saat ini, pemerintah belum menerima laporan adanya pekerja migran Indonesia yang mengalami insiden keselamatan akibat meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Jumlah PMI

“Sejauh ini belum ada aduan dari Direktorat Perlindungan terkait dampak ke PMI. Laporan yang masuk juga belum ada,” katanya. Christina menyebutkan bahwa terdapat sekitar 200 pekerja migran Indonesia, baik yang berstatus resmi maupun tidak resmi, yang berada di sekitar kawasan Teheran.

Namun ia menegaskan bahwa Iran sebenarnya bukan negara penempatan resmi bagi pekerja migran Indonesia. Karena itu, kemungkinan besar warga Indonesia yang berada di sana merupakan pekerja yang berpindah dari negara lain atau bekerja di lingkungan kedutaan.

“Kalau warga negara Indonesia yang ada di sana, termasuk yang bekerja di kedutaan di Teheran, jumlahnya tidak sampai 200 orang. Tapi itu bukan pekerja migran yang terdaftar dalam sistem kami,” jelasnya.

Sebagai langkah antisipasi, KP2MI tengah membentuk Tim Crisis Monitoring di Direktorat Jenderal Pelindungan. Tim ini akan melakukan pemantauan harian terhadap perkembangan situasi sekaligus menyiapkan mitigasi risiko bagi para PMI.

Langkah lain yang disiapkan meliputi pemutakhiran data pekerja migran sebagai bagian dari kesiapsiagaan evakuasi, penyusunan panduan kewaspadaan, serta pengaktifan hotline pengaduan khusus kawasan Timur Tengah.

Pemerintah juga memastikan kesiapan untuk memfasilitasi kepulangan pekerja migran yang memilih atau harus kembali ke Indonesia sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Selain itu, KP2MI menyiapkan layanan pendampingan psikologis, termasuk konsultasi daring bagi para pekerja migran yang membutuhkan dukungan mental akibat situasi konflik yang berkembang.

Christina menegaskan bahwa pemerintah telah memiliki pengalaman dalam mengevakuasi warga negara Indonesia dari wilayah konflik.

“Yang penting pemerintah siap jika sampai terjadi sesuatu dan bagaimana proses evakuasi dilakukan. Ini bukan yang pertama, Indonesia sudah beberapa kali melakukan evakuasi ketika terjadi perang atau konflik di berbagai negara,” ujarnya. (tb)