Terjaring OTT, Fadia Klaim Tak Pahami Aturan karena Berlatar Belakang Musisi

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan pernyataan Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, yang mengaku tidak memahami aturan pengadaan barang dan jasa karena berlatar belakang sebagai mantan penyanyi dangdut.

Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi, Asep Guntur Rahayu, menyampaikan bahwa dalam pemeriksaan intensif, Fadia menyebut dirinya merupakan musisi, bukan birokrat. “Dalam pemeriksaan, FAR menerangkan bahwa dirinya berlatar belakang sebagai musisi, bukan seorang birokrat,” ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (4/3/2026).

Namun demikian, KPK menilai alasan tersebut bertentangan dengan asas presumptio iures de iure atau teori fiksi hukum, yang menyatakan setiap orang dianggap mengetahui hukum. Menurut Asep, Fadia telah menjabat sebagai Bupati Pekalongan selama dua periode dan sebelumnya pernah menjadi Wakil Bupati periode 2011-2016.

Dengan pengalaman tersebut, ia dinilai semestinya memahami prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan pemerintah daerah. Dalam keterangannya kepada penyidik, Fadia juga mengklaim bahwa urusan teknis birokrasi diserahkan sepenuhnya kepada Sekretaris Daerah (Sekda), sementara dirinya lebih banyak menjalankan fungsi seremonial.

“Saudari FAR mengaku tidak memahami hukum dan tata kelola pemerintahan daerah. Urusan teknis birokrasi disebut diserahkan kepada Sekda,” kata Asep.

OTT KPK

Sebelumnya, pada 3 Maret 2026, KPK mengumumkan telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang merupakan OTT ketujuh sepanjang tahun ini. Dalam operasi tersebut, tim penindakan menangkap Fadia Arafiq bersama ajudan dan orang kepercayaannya di wilayah Semarang, Jawa Tengah. Selain itu, KPK turut mengamankan 11 orang lainnya dari wilayah Pekalongan.

Pada 4 Maret 2026, KPK resmi menetapkan Fadia Arafiq sebagai tersangka tunggal dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan jasa outsourcing atau tenaga alih daya serta pengadaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk tahun anggaran 2023–2026.

Kasus ini menambah daftar kepala daerah yang terjerat perkara korupsi, sekaligus kembali menegaskan komitmen KPK dalam melakukan penindakan terhadap dugaan penyalahgunaan kewenangan di lingkungan pemerintah daerah. (tb)