OTT KPK Menjerat Kajari Hulu Sungai Utara, Uang Ratusan Juta Disita

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, aparat penegak hukum tersebut mengamankan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, Albertinus Parlinggoman Napitupulu, terkait dugaan tindak pemerasan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan, dugaan awal dalam OTT tersebut mengarah pada praktik pemerasan. “Dugaan awalnya adalah tindak pemerasan,” ujar Budi kepada wartawan di Jakarta, Jumat, (19/12/2025).

Dalam operasi tersebut, KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai dengan nilai mencapai ratusan juta rupiah. Selain Albertinus, KPK turut mengamankan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara, Asis Budianto, serta empat orang lainnya.

Baca juga: OTT Jaksa di Banten, KPK Amankan Uang Tunai Rp900 Juta

“Para pihak yang diamankan sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK dan akan menjalani pemeriksaan secara intensif,” kata Budi.

Sebelumnya, KPK mengonfirmasi telah menangkap enam orang dalam OTT ke-11 sepanjang tahun 2025 yang dilakukan pada 18 Desember 2025 di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan.

Status Hukum

Sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan.

Sepanjang tahun 2025, KPK tercatat telah melakukan sejumlah OTT di berbagai daerah. Operasi pertama dilakukan pada Maret 2025 dengan menangkap anggota DPRD dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.

OTT berikutnya digelar pada Juni 2025 terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.

Pada Agustus 2025, KPK melakukan OTT di Jakarta, Kendari, dan Makassar terkait dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Masih pada bulan yang sama, KPK juga menggelar OTT di Jakarta terkait dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan.

Baca juga: KPK Geledah Rumah Dinas Plt Gubernur Riau, Penyidikan Kasus OTT Meluas

Selanjutnya, pada 20 Agustus 2025, KPK melakukan OTT terkait dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Operasi berlanjut dengan penangkapan Gubernur Riau Abdul Wahid pada 3 November 2025, serta Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko pada 7 November 2025.

KPK juga menggelar OTT terhadap Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya pada 9-10 Desember 2025. Terakhir, OTT dilakukan di Tangerang pada 17-18 Desember 2025 dengan menyita uang Rp900 juta, serta di Kabupaten Bekasi pada 18 Desember 2025 yang turut mengamankan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.

KPK menegaskan komitmennya untuk terus memberantas praktik korupsi di seluruh lini pemerintahan dan memastikan setiap pelanggaran hukum ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. (ct)