Wamendagri Sentil Bupati Pekalongan: Kepala Daerah Tak Boleh Ngaku Tak Paham Hukum

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengecam pernyataan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq yang mengaku tidak memahami hukum dan tata kelola pemerintahan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.

Bima menegaskan seorang kepala daerah semestinya memiliki pemahaman kuat terkait pemerintahan sebelum memutuskan maju dalam kontestasi politik. “Kepala daerah itu pimpinan tertinggi birokrasi di daerah. Bukan saja harus menguasai, tapi juga mengendalikan dan bertanggung jawab sepenuhnya,” kata Bima saat dikonfirmasi, Jumat (6/3/2026).

Menurutnya, alasan tidak memahami hukum tidak bisa dijadikan pembenaran bagi kepala daerah yang terseret kasus korupsi. Ia menilai seorang pemimpin daerah tetap harus mempelajari tata kelola pemerintahan secara cepat jika berasal dari latar belakang non-pemerintahan.

Bima juga mengingatkan kepala daerah tidak bisa menyerahkan seluruh urusan kepada sekretaris daerah (Sekda). Pasalnya, Sekda hanya menjalankan kebijakan dan koordinasi birokrasi berdasarkan perintah pimpinan. Ia pun mengingatkan jabatan kepala daerah adalah bentuk pengabdian kepada masyarakat, bukan sarana mencari keuntungan pribadi.

“Jabatan kepala daerah itu pengabdian, bukan mata pencaharian. Kontribusi, bukan memperkaya diri,” tegasnya. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah menunjuk Wakil Bupati Pekalongan sebagai pelaksana tugas bupati untuk menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Pekalongan setelah kasus tersebut mencuat.

Penetapan Tersangka

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Fadia sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan barang di Pemerintah Kabupaten Pekalongan periode 2023-2026.

Penetapan tersangka itu merupakan hasil operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Selasa (3/3) dini hari. Saat ini Fadia ditahan di Rumah Tahanan KPK Cabang Gedung Merah Putih selama 20 hari pertama hingga 23 Maret 2026.

Kasus ini bermula ketika suami Fadia, Mukhtaruddin Ashraff Abu yang juga anggota DPR RI, bersama anak mereka Muhammad Sabiq Ashraff mendirikan perusahaan penyedia jasa bernama PT Raja Nusantara Berjaya. Perusahaan tersebut kemudian menjadi vendor berbagai proyek pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Sepanjang 2025, perusahaan itu disebut mendominasi proyek pengadaan jasa outsourcing di 17 perangkat daerah, tiga rumah sakit daerah, dan satu kecamatan. KPK mencatat selama periode 2023-2026 terdapat aliran dana sekitar Rp46 miliar dari kontrak pengadaan kepada perusahaan tersebut.

Dari jumlah itu, sekitar Rp22 miliar digunakan untuk membayar gaji pegawai outsourcing, sementara sekitar Rp19 miliar diduga dinikmati dan dibagikan kepada keluarga Fadia. Dalam konstruksi perkara KPK, Fadia disebut menerima Rp5,5 miliar dari aliran dana tersebut. (tb)