Nasional

KPK Ungkap Ancaman Besar Deforestasi, Kerugian Negara Tembus Rp175 Triliun

Tim Redaksi, Admin
Selasa, 30 Desember 2025 15:02 WIB
KPK Ungkap Ancaman Besar Deforestasi, Kerugian Negara Tembus Rp175 Triliun
NEWSREAL.ID - PERUBAHAN KAWASAN: Foto udara area perubahaan tutupan hutan di Kalsel. (Foto: Walhi)

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap potensi kerugian negara dari sektor kehutanan yang nilainya mencapai Rp175 triliun. Angka tersebut muncul seiring masifnya kerusakan hutan di Indonesia akibat deforestasi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan data internal KPK, luas deforestasi nasional tercatat mencapai 608.299 hektare. Temuan itu disampaikan KPK melalui unggahan di akun Instagram resminya, @official.kpk, Senin (29/12/2025).

Baca juga: Pemprov Sumbar Bantah Tuduhan “Cuci Tangan” soal Banjir dan Longsor

“Kerusakan hutan di Indonesia tercatat sebesar 608.299 hektare total deforestasi, dengan potensi kerugian negara dari sektor hutan mencapai Rp175 triliun,” tulis KPK.

KPK menyebut saat ini tengah menangani sejumlah perkara dugaan korupsi yang berkaitan langsung dengan pengelolaan kawasan hutan. Salah satunya adalah kasus dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan di PT Inhutani V, dengan nilai suap mencapai Rp4,2 miliar serta satu unit mobil Rubicon sebagai barang bukti.

Kasus Suap

Selain itu, KPK juga mengusut kasus suap terkait izin alih fungsi lahan hutan lindung di Kabupaten Bogor dengan nilai suap Rp8,9 miliar. Kasus lainnya adalah dugaan suap izin usaha perkebunan dan Hak Guna Usaha (HGU) di Kabupaten Buol, yang melibatkan suap senilai Rp3 miliar.

Melalui penanganan perkara tersebut, KPK menegaskan komitmennya untuk menekan praktik keserakahan dan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan hutan.

Mengacu pada data Global Forest Resource, KPK juga menyoroti posisi strategis hutan Indonesia yang termasuk salah satu kawasan hutan terluas di dunia. Total luas hutan Indonesia mencapai 95,96 juta hektare, atau sekitar 2 persen dari total luas hutan global.

Baca juga: Ribuan Lahan Tambang Ilegal Kembali Dikuasai Negara

Dengan besarnya potensi tersebut, KPK menilai kekayaan alam berupa hutan wajib dijaga dan dikelola secara bertanggung jawab agar tidak menjadi sumber kerugian negara dan kerusakan lingkungan di masa depan.

Sebagai langkah pencegahan, pada 19 Desember lalu, KPK meluncurkan dashboard JAGA HUTAN, yang ditujukan sebagai upaya pengawasan dan transparansi dalam menjaga kelestarian hutan dari praktik-praktik koruptif. (tb)

Berita Terbaru

Dukung MBG, Kadin Apresiasi Kepemimpinan Presiden Prabowo yang Visioner

JAKARAT,NEWSREAL.id – Kalangan dunia usaha mengapresiasi agenda transformasi yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri...

Menag Usulkan Strategis terkait MBG, Ini Masukannya

JAKARTA,NEWSREAL.id- Kementerian Agama memberikan sejumlah usulan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar menyampaikan tiga usulan strategis dalam rangka peningkatan...

Diah Warih: Sudaryono Jadi Dirigen Handal untuk BGN

Jakarta,NEWSREAL.com-Diah Warih Anjari, pendiri Diwa Foundatioan, beri apresiasi atas pelantikan Dr. Sudaryono, B.Eng.,M., MBA menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Dewan Pembina Nasional (DPN) Tani...

Kebijakan Prabowo: Indonesia Terbuka bagi Investor Dunia, Kepentingan Nasional Tetap Prioritas

JAKARTA,TAPALBATAS.co-Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan luar negeri Indonesia yang tetap terbuka terhadap seluruh negara untuk menjalin kerja sama. Namun, ia menekankan setiap kemitraan harus...

Diangkat Jadi Dewan Kehormatan SBNI, Hercules: NKRI Harga Mati

JAKARTA , NEWSREAL.id– Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Rozario Marshal atau yang dikenal sebagai Hercules, kembali mendapat kepercayaan untuk mengemban peran di...

Prabowo: KDKMP Jadi Pusat Pelayanan Ekonomi Desa yang Terintegrasi

JAKARTA,NEWSREAL.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan menjadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat sekaligus mempercepat...

Belum Putuskan Pengganti Febrie, Istana Tunggu Usulan Jaksa Agung

JAKARTA,NEWSREAL.id– Soal pengganti Febrie Adriansyah, pemerintah menunggu usulan resmi dari Jaksa Agung ST Burhanuddin. Hingga saat ini, Presiden Prabowo Subianto belum dapat menerbitkan keputusan pengangkatan...

Bupati Sukoharjo Jadi Tersangka KPK, Ini Respons Gubernur Jateng Ahmad Luthfi

BATANG, NEWSREAL.id – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Sukoharjo tetap berjalan normal meski Bupati Sukoharjo Etik Suryani telah...

Instruksi Prabowo, Aparatur Negara Introspeksi dan Pemerintahan Harus Bersih dari Korupsi

JAKARTA,NEWSREAL.id – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh aparatur negara untuk melakukan introspeksi dan memperbaiki kinerja demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, serta berpihak kepada kepentingan...

Rachmat Gobel Meninggal Dunia, Indonesia Kehilangan Tokoh Pengusaha dan Politikus Nasional

JAKARTA, NEWSREAL.id– Indonesia berduka atas wafatnya pengusaha nasional sekaligus politikus Partai NasDem, Rachmat Gobel, yang meninggal dunia pada Jumat (10/7/2026) pukul 03.20 WIB di Jakarta....

Berantas Penangkapan Ikan Ilegal, KKP Tambah 10 Kapal Patroli di Laut Natuna Utara

JAKARTA, NEWSREAL.id– Pemerintah terus memperkuat pengamanan di Laut Natuna Utara dengan menambah armada kapal pengawas dan meningkatkan infrastruktur pengawasan guna mengantisipasi maraknya praktik penangkapan ikan...

Soal OTT Bupati Sukoharjo, KPK Ungkap Dugaan soal Kasus Pemerasan

JAKARTA, NEWSREAL.id– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mengungkap konstruksi awal operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. KPK sebut OTT tersebut berkaitan...