Pemprov Sumbar Bantah Tuduhan “Cuci Tangan” soal Banjir dan Longsor

NEWSREAL.ID, PADANG- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menanggapi kritik Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) yang menuding Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah melempar tanggung jawab atas bencana banjir dan longsor.

Pemprov Sumbar menegaskan, pernyataan Gubernur telah disampaikan sesuai dengan kewenangan masing-masing institusi. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Ferdinal Asmin, mengatakan dirinya tidak melihat ada pernyataan Gubernur yang dimaksudkan untuk menghindari tanggung jawab. Menurutnya, Mahyeldi justru menyampaikan pandangan terkait perlunya perbaikan tata kelola hutan.

“Saya tidak mengerti apa yang dipersoalkan Walhi. Yang saya dengar, Gubernur menyampaikan saran agar tata kelola hutan diperbaiki, dengan mencontohkan pemanfaatan kayu tumbuh alami di lahan masyarakat yang selama ini kurang melibatkan peran daerah, khususnya kabupaten dan kota,” kata Ferdinal saat dihubungi, Minggu (14/12).

Baca juga: Banjir Sumatera: Fasilitas Kesehatan Mulai Pulih, Kemenkes Kerahkan Ribuan Nakes

Ia menambahkan, usulan tersebut dinilai wajar karena kewenangan perizinan kehutanan berada di pemerintah pusat. Karena itu, pemerintah daerah hanya dapat memberikan masukan atau rekomendasi sesuai aturan yang berlaku.

Menanggapi kritik Walhi terkait rekomendasi izin perusahaan di kawasan hutan, Ferdinal menjelaskan bahwa sebagian besar perusahaan yang disebut masih dalam tahap proses perizinan dan belum beroperasi. Bahkan, salah satu rencana izin di Kabupaten Solok Selatan disebutkan mengarah pada kegiatan restorasi ekosistem.

“Perizinan berusaha kehutanan saat ini diarahkan ke usaha multiguna, tidak semata-mata eksploitasi kayu,” ujarnya. Ferdinal juga membantah tudingan adanya pencaplokan wilayah perhutanan sosial di Solok Selatan untuk kepentingan usaha hasil hutan kayu alam.

Ia menegaskan, perizinan kehutanan tidak diperbolehkan tumpang tindih. “Dalam transformasi kebijakan kehutanan nasional, justru diarahkan agar izin usaha mempertimbangkan penyediaan lahan kelola bagi masyarakat sekitar,” katanya.

Wilayah Korporasi

Dirinya menyebutkan, dalam lima tahun terakhir tidak ada penambahan wilayah izin untuk korporasi di Sumatera Barat. Sebaliknya, wilayah kelola masyarakat melalui skema perhutanan sosial justru meningkat dan luasannya mencapai dua kali lipat dibanding wilayah kelola korporasi.

Terkait keberadaan izin tambang di kawasan hutan, Ferdinal mengakui hal tersebut memang ada. Namun, ia menegaskan Pemprov Sumbar bersama pemerintah pusat terus berupaya menertibkan aktivitas tambang ilegal yang merusak lingkungan. “Laju deforestasi di Sumbar relatif kecil. Sebagian deforestasi terjadi karena kebutuhan fasilitas sosial, fasilitas umum, dan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Baca juga: Walhi Gugat Sejumlah Pasal Lingkungan dalam UU Ciptaker ke MK

Sebelumnya, Walhi Sumatera Barat melontarkan kritik keras terhadap pernyataan Gubernur Mahyeldi yang disampaikan dalam dialog televisi terkait perizinan kehutanan. Direktur Eksekutif Walhi Sumbar, Wengki Purwanto, menilai pemerintah daerah dan pusat merupakan aktor utama yang bertanggung jawab atas bencana ekologis di Sumatera Barat.

Walhi juga menyoroti sejumlah kebijakan dan rekomendasi Pemprov Sumbar terkait izin kehutanan, perkebunan, dan pertambangan yang dinilai berkontribusi pada kerusakan hutan serta memperparah risiko bencana. Kritik tersebut ditutup dengan penilaian bahwa kebijakan yang ada lebih memperluas skala eksploitasi ketimbang memulihkan krisis ekologis. (ct)