Yaqut Cholil Qoumas Ditahan, KPK Sita Aset Rp100 Miliar Lebih

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah aset bernilai lebih dari Rp100 miliar dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pembagian kuota tambahan haji yang diperkirakan merugikan keuangan negara hingga Rp622 miliar.

Aset yang disita meliputi uang tunai dalam berbagai mata uang, kendaraan, hingga properti. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan penyitaan tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan perkara yang menyeret mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

“Dalam perkara ini KPK juga melakukan penyitaan aset yang mencapai nilai Rp100 miliar lebih, berupa uang sebesar 3,7 jutadollar AS, Rp22 miliar, serta 16.000 riyal Saudi. Selain itu juga disita empat unit mobil serta lima bidang tanah dan bangunan,” kata Asep dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Kamis (12/3/2026) malam.

KPK juga resmi menahan Yaqut selama 20 hari pertama untuk kepentingan penyidikan. Penahanan dilakukan setelah ia diperiksa sebagai tersangka pada hari yang sama. “Penahanan dilakukan selama 20 hari terhitung sejak 12 hingga 31 Maret 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK,” ujar Asep.

Selain Yaqut, KPK juga menetapkan satu tersangka lain yakni Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, yang merupakan staf khusus Yaqut saat menjabat sebagai Menteri Agama.

Keduanya disangkakan melanggar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait dugaan penyalahgunaan pembagian kuota tambahan haji.

Awal Kasus

Kasus ini bermula dari tambahan kuota haji Indonesia sebanyak 20.000 jemaah yang diperoleh setelah pertemuan bilateral antara Presiden ke-7 RI Joko Widodo dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman pada 19 Oktober 2023.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang‑Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, kuota haji khusus seharusnya hanya sebesar 8 persen dari total kuota nasional.

Dengan tambahan 20.000 kuota tersebut, semestinya 18.400 dialokasikan untuk jemaah haji reguler dan 1.600 untuk kuota haji khusus. Namun dalam pelaksanaannya, pembagian kuota justru dilakukan secara sama rata, yakni 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. KPK menduga terdapat perbuatan melawan hukum dalam kebijakan tersebut.

Dalam penyidikan perkara ini, KPK juga bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana.

Saat digiring menuju mobil tahanan usai pemeriksaan, Yaqut membantah menerima uang dari kasus tersebut. “Saya tidak pernah menerima sepeser pun dari kasus yang dituduhkan kepada saya. Semua kebijakan ini saya lakukan semata-mata untuk keselamatan jemaah,” kata Yaqut kepada media. (tb)