JPU Resmi Ajukan Banding

• Kasus Korupsi Tata Niaga Komoditas Timah

JAKARTA- Jaksa Penuntut Umum (JPU) secara resmi mengajukan banding terhadap vonis terdakwa Tamron alias Aon dan tiga anak buahnya dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah Ijin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015 sampai 2022.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, mengatakan, banding diajukan karena JPU menilai vonis terhadap empat terdakwa itu jauh dari rasa keadilan. “Karena putusan pengadilan masih belum memenuhi rasa keadilan masyarakat,” kata Harli dalam keterangan tertulisnya, Minggu (29/12).

Tim JPU pada perkara tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Ijin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 s.d. 2022, menyatakan sikap atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yaitu menyatakan upaya hukum banding perkara atas nama Harvey Moeis yang divonis pidana penjara 6 tahun 6 bulan, uang pengganti Rp210 miliar subsidair dua tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsidair enam bulan kurungan.

Sementara tuntutan penuntut umum yaitu pidana penjara 12 tahun, uang pengganti Rp210 miliar subsidair enam tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsidair satu tahun kurungan.

Permintaan banding juga ditujukan kepada Suwito Gunawan alias Awi yang divonis pidana penjara 8 tahun, uang pengganti Rp2,2 triliun subsidair enam tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsidair enam bulan kurungan. Adapun tuntutan penuntut umum adalah pidana penjara 14 tahun, uang pengganti Rp2,2 triliun subsidair delapan tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsidair satu tahun kurungan.

Lebih Ringan

Hal yang sama juga ditujukan kepada Robert Indarto yang dijatuhi vonis pidana penjara 8 tahun, uang pengganti Rp1,9 triliun subsidair enam tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsidair enam bulan kurungan. Lebih ringan dari tuntutan penuntut umum yakni pidana penjara 14 tahun, uang pengganti Rp1,9 triliun subsidair enam tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsidair enam bulan kurungan.

Terdakwa lain, Reza Andriansyah yang divonis pidana penjara 5 tahun dan denda Rp750 juta subsidair 3 bulan kurungan. Sementara tuntutan penuntut umum pidana penjara 8 tahun dan denda Rp750 juta subsidair enam bulan kurungan.

Terakhir Suparta yang divonis pidana penjara 8 tahun, uang pengganti Rp4,5 triliun subsidair enam tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsidair enam bulan kurungan. Lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum yakni pidana penjara 14 tahun, uang pengganti Rp4,5 triliun subsidair delapan tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsidair satu tahun kurungan.

Adapun alasan menyatakan banding terhadap keliwa terdakwa karena putusan pengadilan masih   belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dampak yang dirasakan masyarakat terhadap kerusakan lingkungan akibat perbuatan para terdakwa serta terjadi kerugian negara yang sangat besar. (tb)